Bappenas: Program Tiga Juta Rumah Percepat Capaian SDGs

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyebutkan program pembangunan tiga juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Karena itu, lanjutnya, penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

“Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program tiga juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ucapnya saat rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat (7/2).

Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan, pihaknya bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah dalam periode 2025-2029, yang terdiri atas dua juta unit di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

"Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

Demi mendukung keberlanjutan program ini, lanjutnya, revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) diperlukan, guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR. Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemda, padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

Pemerintah sendiri turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program "Tuku Lemah Oleh Omah" di Jawa Tengah.

Lebih lanjut, program tiga juta rumah ini diproyeksikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program itu diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68% dan menyerap tenaga kerja 380 ribu orang.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota)," ungkap Rachmat.

Kunci Pertumbuhan
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, program tiga juta rumah merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Suahasil menjelaskan sektor perumahan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah tantangan global karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal.

“Sektor perumahan menjadi salah satu agenda penting yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti tertuang dalam Program Tiga Juta Rumah yang mengemban amanat pemenuhan tiga juta hunian per tahunnya di perdesaan dan perkotaan,” kata dia.

Menurut Suahasil, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melihat perlu menggunakan produksi dalam negeri, yang asalnya dari manufaktur Indonesia dan sumber daya alam Indonesia, karena dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect).

Wamenkeu menambahkan, BTN sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan untuk perumahan rakyat menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional.

Sebagai bentuk komitmen dukungan pemerintah terhadap kontribusi BTN terhadap sektor perumahan, Suahasil menegaskan, pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)/ Hal ini didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

“Selama satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Saat ini kami sedang menggodok bagaimana agar FLPP lebih kuat lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu berharap insentif yang digelontorkan pemerintah dapat mendorong peningkatan permintaan kredit perumahan. Insentif itu di antaranya perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) yang memudahkan KPR tanpa uang muka hingga akhir 2025, serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75% pada Januari 2025.

“Kami berharap stimulus dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan dan Permukiman dapat mendorong pertumbuhan lebih cepat lagi di sektor perumahan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik,” ujar Nixon.