c

Selamat

Kamis, 6 November 2025

EKONOMI

07 Juni 2025

17:56 WIB

Bapanas Pastikan Distribusi Bantuan Pangan Beras Dan SPHP Tepat Sasaran

Bapanas memastikan penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP tepat sasaran, yakni menyasar daerah dengan harga tinggi dan penerima terverifikasi.

Penulis: Erlinda Puspita

Editor: Khairul Kahfi

<p>Bapanas Pastikan Distribusi Bantuan Pangan Beras Dan SPHP Tepat Sasaran</p>
<p>Bapanas Pastikan Distribusi Bantuan Pangan Beras Dan SPHP Tepat Sasaran</p>

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kemeja putih) saat memantau ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Kamis (5/6). Dok Bapanas

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, program bantuan pangan beras dalam waktu dekat akan segera diluncurkan pemerintah, sebagai salah satu stimulus ekonomi. Menurutnya, penyaluran bantuan pangan akan menyasar daerah-daerah yang mengalami harga beras cenderung tinggi.

"Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi yang salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan buat 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta," ujar Arief dalam keterangannya, Jakarta, dikutip Sabtu (7/6).

Baca Juga: Rata-rata Di Atas 45 Ribu Ton, Bapanas Pastikan Stok Beras Di PIBC Aman

Arief menjelaskan, saat ini pemerintah masih memverifikasi daftar penerima bantuan pangan. Di saat yang sama, pihaknya juga tengah mengajukan anggaran ke Kementeruan Keuangan.

"Kita tunggu proses verifikasinya, namun paralel Badan Pangan Nasional sedang ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk bantuan pangan beras ini. Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6-5 triliun, tergantung nanti penerimanya," kata dia.

Adapun, dia menggarisbawahi, pemerintah akan fokus menyasar daerah yang paling memerlukan intervensi bantuan pangan beras untuk menekan kenaikan harga. Dia menargetkan, penyaluran bantuan pangan beras sudah bisa dimulai pada pekan ketiga Juni 2025.

"Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu, maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan," urainya.

Dalam Panel Harga Pangan Bapanas, per 7 Juni 2025, rerata harga beras medium dan premium Zona III yang meliputi wilayah Maluku dan Papua, statusnya telah melewati HET. Rerata harga beras medium tercatat Rp 13.891/kg atau 11,13% melebihi HET, dan rerata harga premium di Rp 15 689/kg atau 5,3% di atas HET.

Data Penerima Bantuan Beras
Selanjutnya, mengenai adanya perbedaan jumlah penerima bantuan pangan beras 2025 dengan tahun sebelumnya, Arief menjelaskan pemerintah berkomitmen terus menajamkan akurasi database penerima bantuan. Dia menyampaikan tidak boleh ada penerima bantuan yang tidak sesuai.

"Kita paham bahwa kalau bantuan pangan itu kan banyaknya melingkupi di desil 1 sampai 4. Jadi sebenarnya memang kelompok masyarakat yang memerlukan. Kalau saat ini kita pakai DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)," sambung Arief.

Baca Juga: Rekor Produksi Beras 57 Tahun, Momentum RI Jadi Eksportir Saat Harga Global Terpuruk

Ia pun memastikan, agar penerima tahun ini tak menyalahi data, sehingga distribusi beras bantuan pangan bisa sampai sesuai target.

"Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted," urai Arief.

Terakhir, program bantuan pangan beras disebutnya juga sejalan dengan tujuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

"Bantuan pangan in-line dengan SPHP. Terhadap daerah yang tidak ada kenaikan harga, maka belum perlu. Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden," ungkapnya.

Baca Juga: Kementan Curigai Manipulasi Data Beras Di Pasar Induk Cipinang

Arief pun memastikan, agar penyaluran beras SPHP tidak merugikan petani yang tengah melangsungkan panen.

"Jadi tidak ada debat apa-apa karena bergantung daerah-daerah yang memang sudah terindikasi. Jadi tidak semua daerah, karena pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani. Terhadap daerah yang masih ada panen, jangan dikasih SPHP. Nanti tidak pas. Nanti bisa-bisa harga petani malah di bawah Rp 6.500," tutup Arief.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar