JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, pemerintah akan merumuskan tugas Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perumusan tugas ini akan dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) maupun Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam aturan yang akan dibentuk tersebut, Zulhas berharap, adanya pembagian tugas melalui masing-masing K/L dalam MBG tidak akan membuat tugas menjadi tumpang tindih. Selain itu, lewat skema yang sama akan membuat distribusi pangan juga dapat terlaksana dengan baik melalui rantai pasok.
Terkait rantai pasok, dia menegaskan, hal tersebut perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga kebutuhan bahan baku MBG dapat terpenuhi sesuai target yang ditetapkan.
"Kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya (MBG). Karena Maret ini akan berkali-kali besar, bahkan sampai akhir tahun akan ada 82,9 juta penerima manfaat," imbuh Zulhas.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, jika percepatan terlaksana, maka cakupan target MBG bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat di 2025. Dengan target ini, diperlukan anggaran hingga Rp25 triliun per bulan.
BGN merencanakan anggaran MBG sebanyak Rp25 triliun per bulan akan diterapkan pada September-Desember 2025. Sementara ini, BGN akan mengoptimalisasi program MBG menggunakan anggaran yang sudah tersedia sebanyak Rp71 triliun untuk kebutuhan Januari-Agustus 2025.
"Itu (anggaran MBG Rp25 triliun/bulan) nanti mulai di bulan September, Oktober, November, Desember (2025). Itu karena apa? Karena kami sudah memiliki anggaran
Rp71 triliun di 2025," tandas Dadan.
Baca Juga: Utak-Atik Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai
Rp100 triliun. Dengan demikian anggaran MBG di tahun ini akan naik menjadi Rp171 triliun.
Penambahan anggaran itu dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemenuhan target penerima manfaat program MBG dan menambah target penerima manfaat menjadi berjumlah 90 juta orang.
Mulanya, target itu dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.
Di sisi lain, Utusan Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo meyakini program MBG yang digagas Prabowo Subianto bisa mendukung target
pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pasalnya, pemerintah memutuskan menambah anggaran MBG, dari yang awalnya sebesar Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.
Hashim menyebut, estimasi Bappenas, anggaran awal MBG yang sebesar Rp71 triliun diproyeksikan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian sebesar 0,83%. Karena itu, jika ada tambahan anggaran hingga Rp100 triliun, pertumbuhan ekonomi bisa bertambah lebih tinggi hingga 1,95-2%.