Bahlil Siapkan Aturan Main Pembelian Gas Melon Buat UMKM

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kalangan pelaku UMKM tetap bisa membeli LPG 3 kg dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Ditegaskan Bahlil, pemerintah akan menetapkan perlakuan yang berbeda dalam hal penyaluran barang subsidi tersebut kepada pelaku UMKM, mengingat ada peran dan skala yang juga berbeda dari sisi perekonomian.

Dia meyakini, konsumsi LPG 3 kg oleh pelaku UMKM berbeda dengan konsumsi oleh segmen rumah tangga. Pasalnya, mereka menggunakan gas melon untuk memproduksi barang tertentu yang akan dijual dan memutar perekonomian.

"Untuk saudara saya UMKM, tetap harus kita kasih. Nanti kita akan buat aturan mainnya. Mereka akan diberikan berbeda karena pasti mau jual bakso, mie goreng, pisang goreng, atau goreng-gorengan. Saya mendukung UMKM harus diberikan berbeda dengan masyarakat biasa," ujar Bahlil lewat keterangan tertulis, Rabu (5/2).

Baca Juga:  Pemerintah Janji Awasi Ketat Distribusi LPG 3Kg

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan pihaknya berencana membentuk badan khusus dalam rangka mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg, termasuk soal perlakuan khusus bagi pelaku UMKM.

Badan khusus tersebut, sambung Bahlil, bakal mengawasi penyaluran 'tabung ijo' seperti yang telah dilakukan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah," kata dia.

Lebih lanjut, Bahlil juga menyinggung soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberi lampu hijau bagi pengecer untuk kembali menjual LPG 3 kg.

Baca Juga:  Pemerintah Pertimbangkan RW Jadi Sub Pangkalan LPG 3 Kg

Beriringan dengan keputusan itu, Eks-Ketua Umum HIPMI tersebut langsung mengunjungi salah satu pangkalan LPG 3 kg di Pekanbaru, Riau.

"Hari ini saya di Riau, ini pangkalannya bagus, harganya Rp18.0000, rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini, masyarakat harus dapat harga di bawah Rp20.000," ucap Menteri Bahlil.

Tapi, dia menggarisbawahi kebijakan soal pengecer tidak dibatalkan, tetapi ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi sub-pangkalan. Dengan begitu, transaksi bisa terkontrol lewat sistem digital yang disiapkan oleh PT Pertamina.

"Dengan pengecer naik jadi sub-pangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya, supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada markup, dan juga tidak dioplos," pungkasnya.