Bahlil Protes Pagu Kementerian Investasi/BKPM 2024 Hanya Rp1,22 T

JAKARTA – Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapatkan alokasi belanja untuk tahun anggaran 2024 sejumlah Rp1,22 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengeluhkan nominal pagu itu karena dia menilai jumlahnya tergolong sedikit. Ditambah lagi, DPR RI sempat menolak pengajuan pagu tambahan senilai Rp800 miliar.

Menurut Bahlil, perlu tambahan anggaran untuk membangun infrastruktur digital guna menjalankan program investasi dan izin usaha. Dia menyebutkan salah satunya, sistem Online Single Submission (OSS).

“Kemarin kami ajukan anggaran tambahan Rp800 miliar, di mana itu untuk membangun OSS dan karena tidak ada anggaran tambahan, maka OSS tidak akan bisa kita sempurnakan seperti apa diinginkan,” tuturnya saat Raker dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/9).

Baca Juga: DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp48,35 T

Bahlil menjelaskan pagu Rp1,22 triliun itu terbagi menjadi 2 pos belanja. Itu terdiri dari pagu untuk program dukungan manajemen sejumlah Rp416,14 miliar, dan program penanaman modal senilai Rp810,23 miliar.

Bahlil menilai anggaran belanja tidak sesuai dengan beban kerjanya, di mana Kementerian Investasi ditargetkan harus menghimpun investasi senilai Rp1.650 triliun pada 2024 mendatang. Selain itu, juga menggaet investasi masuk ke dalam negeri untuk mendorong hilirisasi.

“Selalu bicarakan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, di satu sisi tiap hari kita bicara tentang investasi, tapi pelayanan uangnya cuman Rp1-Rp2 triliun. Beban dikasih tinggi, politik keuangannya tidak berbanding lurus dengan beban,” terangnya.

Dia pun mengibaratkan pagu Kementerian Investasi bagaikan mendanai Avanza, sedangkan program kerjanya, termasuk untuk membangun OSS,  disusun untuk mendanai Mercedes Benz alias Mercy. Dia mengatakan Avanza dan Mercy memiliki spesifikasi dan kemampuan yang berbeda.

“OSS sekarang itu bayangannya seperti mobil Avanza, jangan disuruh lari 160 km per jam nanti terbalik di jalan tol. Kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy lari 160 pasti licin, stabilizer bagus dan pasti jalannya bagus,” imbuh Menteri Investasi.

Sejalan dengan itu, Bahlil mempertanyakan hal tersebut kepada Bendahara Negara, yakni Kementerian Keuangan, yang tidak membuka peluang untuk penambahan anggaran bagi Kementerian Investasi tahun depan.

“Jangan sampai dikira Menteri Investasi enggak bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat lewat Bapak dan Ibu anggota dewan yang terhormat, tanyakan itu kepada Kementerian Keuangan kenapa [anggaran] tidak terjadi?” tutur Bahlil.

Baca Juga: Anggaran 2024 Rp146,9 T, PUPR Fokus Selesaikan Infrastruktur Prioritas

Serapan Anggaran Tahun Ini
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Bahlil Lahadalia juga memaparkan realisasi anggaran 2023. Dia menyebutkan total anggaran belanja Kementerian Investasi/BKPM pada tahun fiskal 2023 sejumlah Rp1,13 triliun.

Dari jumlah itu, anggaran yang sudah terserap hingga 31 Agustus 2023 senilai Rp793,42 miliar atau sudah terpakai sebesar 70,09%. Sementara sisa anggaran belanja hingga akhir 2023 senilai Rp338,55 miliar atau sebesar 29,91%.

Realisasi pagu itu terbagi menjadi 3 jenis belanja. Itu terdiri dari belanja pegawai senilai Rp160,8 miliar, belanja barang senilai Rp910,27 miliar, dan belanja modal senilai Rp60,9 miliar.

“Anggaran kami di 2023 Rp1,13 triliun dan sudah realisasi sebesar 70,09%. Jadi sudah hampir habis uangnya dan programnya juga sudah Alhamdulillah sisanya tinggal 29,91%,” kata Bahlil.