Asosiasi Sawit Khawatirkan Indonesia Jadi Pengimpor CPO

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai Indonesia berpotensi menjadi importir Crude Palm Oil (CPO) jika produktivitas dalam negeri tidak ditingkatkan. Namun berambisi menambah pengembangan biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan minyak sawit. 

Menurut Gulat, upaya untuk meningkatkan produktivitas sawit yaitu melalui peremajaan sawit rakyat (PSR). Sayangnya, program ini juga tak optimal dijalankan. 

Disebutkannya, program PSR yang ditargetkan pada 2022 mencapai 540 ribu hektare (ha), hanya tercapai tidak lebih dari 300 ribu (ha). Sedangkan PSR yang diluncurkan sejak 2017 ini baru terealisasi sampai sekarang hanya 323 ribu (ha).

"Itu menandakan ada masalah di program (PSR) itu," kata Gulat saat ditemui usai diskusi publik industri sawit, Kamis (6/6). 

Tersendatnya realisasi program PSR kata Gulat, imbas dari peraturan yang terus berubah. Terlebih lagi sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Pasal 110B. 

Baca Juga: 34 Perusahaan CPO Sudah Terdaftar Sebagai Anggota Bursa CPO

Gulat mengatakan, Pasal 110B di UU 2/2022 tersebut membuat petani swadaya tidak dibolehkan melakukan replanting. Pasalnya, ada sekitar 2,8 juta ha lahan sawit yang dianggap masuk ke dalam kawasan hutan, dan jumlah kawasan tersebut dilarang melakukan replanting.

Dengan jumlah luasan lahan tersebut, Gulat pun memperkirakan dalam waktu lima tahun ke depan, Indonesia akan terus kekurangan CPO tiap tahunnya. 

"Lima tahun lagi kita kehilangan 12 juta CPO per tahun dan juga Rp130 triliun per tahun," tutur Gulat. 

Leletnya realisasi PSR ini membuat produktivitas kelapa sawit petani swadaya hingga kini, kata Gulat hanya sekitar 300 sampai 400 kg tandan buah segar (TBS) per ha per bulan. Sedangkan jika replanting berjalan mulus, ia memperkirakan akan ada lonjakan produktivitas sawin mencapai 3.500 kg TBS per ha per bulan. 

Di sisi lain, ia juga menyinggung perihal rencana pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo, yang berencana meningkatkan biodiesel menjadi B50 (campuran 50% minyak sawit dengan 50% solar). 

Menurutnya, dengan produktivitas yang masih rendah saat ini, maka target mencapai B50 akan menjadikan Indonesia sebagai importir CPO. Gulat berpandangan, jika PSR ingin tercapai sesuai target, maka program tersebut harus dijadikan mandatori bukan hanya sekadar imbauan. 

"Dengan itu (mandatori PSR) lah Indonesia bisa mencapai cita-cita Prabowo mandiri ketahanan pangan. Kalau tidak, mimpi B50 kita jadi imporitr CPO 1,2 juta ton. Dengan kondisi seperti saat ini, artinya tidak ada peningkatan konsumsi pangan dan lainnya," ungkap Gulat.

Baca Juga: Produsen Minyak Sawit Tolak Usulan DMO Jadi Basis Produksi

Lebih lanjut, menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengklaim pemanfaatan biodiesel telah menekan jumlah impor solar dan meningkatkan produk sawit. 

Menurut Eniya, impor solar sejak 2019 sudah turun. Program biodiesel yang dikembangkan sejak 2009 sudah menurunkan impor solar di 2012 12,5 juta kiloliter (KL) menjadi sekitar 3,2 juta KL di 2020. Ini juga sejalan dengan peningkatan penggunaan CPO. 

"Tadinya penggunaan CPO (2009) 0,7 juta KL, sekarang menjadi 10 juta KL dan di tahun ini sudah mencapai 12 juta KL," urai Eniya dalam kesempatan yang sama.