ASEAN-BAC Tekankan Lima Prioritas Perekonomian-Perdagangan ASEAN

MAGELANG - Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid telah mencapai kesepakatan dengan para Menteri Ekonomi di kawasan ASEAN mengenai penyelesaian isu perekonomian dan perdagangan di kawasan melalui penentuan lima isu prioritas ASEAN-BAC. Meliputi transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, ketahanan pangan, serta perdagangan dan investasi. 

Lima aspek ini akan tertuang dalam legacy projects ASEAN-BAC, yaitu Digital Lending Platform, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, ASEAN Business Entity, ASEAN One Shot Campaign, dan Inclusive Closed-Loop Model for Agricultural Product. Kesepakatan ini dicapai melalui partisipasi ASEAN-BAC dalam acara ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat 2023.

“Melalui legacy projects, kami juga berkomitmen untuk mengoptimalkan kawasan ASEAN dan mendukung tujuh Priority Economic Deliverables (PED), salah satunya adalah pembentukan unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” sebutnya dalam keterangan pers, Jakarta, Jumat (24/3).

Baca Juga: Transformasi ASEAN, Indonesia Mulai Advokasi Misi ASEAN-BAC

Nantinya, unit pendukung RCEP tersebut akan menjadi wadah dalam melakukan aktivitas perekonomian dan perdagangan yang inklusif. Sekaligus, mampu mengakomodasi kepentingan bisnis, termasuk melakukan fasilitasi transfer teknologi dan investasi di wilayah tersebut.

Melalui pertemuan ini, Arsjad yang juga merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia menyatakan, bahwa inisiatif prioritas isu ASEAN-BAC telah didukung oleh seluruh Menteri Ekonomi di Kawasan ASEAN, dengan tujuan mewujudkan kemitraan ekonomi ASEAN yang terintegrasi, terhubung, dan berkelanjutan.

Tiga Tantangan ASEAN
Dirinya pun menekankan, menurut data Sekretariat ASEAN, perdagangan intra-ASEAN hanya menyumbang 23,5% dari total perdagangan kawasan pada 2019. Sementara 76,5% perdagangan sisanya adalah dengan mitra eksternal.

Menurutnya, terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. 

“Pertama, prevalensi hambatan non-tarif di wilayah ini semakin meningkat. Kedua, digitalisasi inisiatif ASEAN Single Window (ASW) masih perlu diperbaiki, dan ketiga adalah perlunya peningkatan mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN,” ungkapnya. 

Karenanya, diperlukan pendekatan yang efektif untuk menghapus hambatan non-tarif dan meningkatkan perdagangan dalam ASEAN. Arsjad juga menyebut, investasi dalam teknologi mutakhir dan koordinasi prosedur kepabeanan regional perlu dilakukan, agar manfaat ASW dapat dimaksimalkan. 

“Selain itu, harmonisasi Mutual Recognition Agreements ASEAN dibutuhkan untuk menciptakan pasar tenaga kerja ASEAN yang terintegrasi. Mengingat, peraturan yang berbeda-beda antara negara anggota,” sambungnya.

Baca Juga: Kadin: Kerja Sama Mata Uang Lokal Tangkal Pelemahan Rupiah

Di samping itu, negara-negara ASEAN harus membangun komunitas ekonomi dengan pendekatan people to people dan business to business. Ia mengatakan bahwa hal ini dapat mempercepat transformasi kawasan melalui sentralitas, inovasi, dan inklusivitas. 

 “(Begitu pula) pentingnya inklusivitas dengan kata-kata ‘we cannot leave anybody behind’, dan menambahkan bahwa kuncinya adalah inovasi dan bagaimana kita mampu menciptakannya,” tegasnya.

Selama satu bulan terakhir, ASEAN-BAC telah melakukan roadshow ke beberapa negara ASEAN untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan. Meskipun begitu, pihaknya tetap membuka diri terhadap masukan dari para pelaku usaha di ASEAN. 

Dia menambahkan, nantinya akan ada pertemuan para menteri pada Mei untuk membahas hasil diskusi tersebut. Dengan populasi sejumlah 700 juta jiwa dan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5%, ASEAN memiliki komunitas yang kuat di dunia. 

“Oleh karena itu, ASEAN-BAC berkomitmen untuk memajukan sentralitas ASEAN serta mempromosikan inklusivitas yang lebih besar dalam perdagangan di bawah kepemimpinan ASEAN-BAC Indonesia," katanya.