Anggaran Penanganan TB 2026 Merosot 16,12% Jadi Rp2,01 T

JAKARTA - Pemerintah Indonesia merencanakan alokasi anggaran program penanggulangan tuberkulosis (TB/TBC) pada 2026 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran ini merosot sebesar Rp387,10 miliar atau sekitar 16,12% dibandingkan anggaran 2025 yang sebesar Rp2,4 triliun.

"Untuk tahun 2026, anggaran penanganan TB direncanakan sebesar Rp2.012,9 miliar dengan output antara lain pelaksanaan skrining TB sejumlah 6,2 juta orang dan pengobatan kasus TB," ucap pemerintah mengutip Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, Jakarta, Senin (18/8).

Baca Juga: Bahaya Pengobatan TBC Yang Terputus

Pemerintah berharap, penanggulangan TB tidak lagi bersifat sektoral, tetapi menjadi gerakan nasional yang masif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Kendati anggarannya menurun, dokumen yang sama juga menjelaskan, Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu beban penyakit terbesar di Indonesia. Bahkan, menurut Global TB Report 2024, Indonesia menjadi penyumbang kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India di 2023.

Berdasarkan Laporan Program Penanggulangan TB 2023-2024 disebutkan, estimasi insiden TB Indonesia di 2023 sebesar 1,09 juta atau 387 per 100 ribu penduduk, dengan perkiraan jumlah kematian karena TB sebesar 125 ribu atau 44 per 100 ribu penduduk.

Untuk itu, tingginya jumlah insiden dan kematian akibat TB tersebut diharapkan dapat dicegah melalui deteksi dan pengobatan dini. 

Terlebih, kondisi TB di Indonesia diperparah oleh masih tingginya kasus TB laten yakni infeksi TB tanpa gejala, resistensi obat, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gejala serta pentingnya menyelesaikan pengobatan secara tuntas.

Baca Juga: Dinkes Catat Ada 21.667 Penderita TB di Jakarta

Oleh karena itu, dalam kerangka kebijakan bidang kesehatan, penanganan TB menjadi salah satu program prioritas bidang kesehatan, sejalan dengan komitmen menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Indonesia bertekad untuk menurunkan angka kasus dan kematian akibat TB secara signifikan melalui pendekatan sistematis, lintas sektor, dan berbasis komunitas. 

Peningkatan deteksi dini, pelacakan kontak erat, perbaikan kualitas pengobatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan target eliminasi TB.

Tantangan Penanganan TB Nasional
Pemerintah mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam penanganan TB di Indonesia. Mulai dari, pertama, rendahnya cakupan deteksi dini karena banyaknya kasus TB yang tidak terlaporkan atau tidak terdiagnosis. 

Kedua, stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB yang seringkali mengalami penolakan sosial, sehingga enggan berobat.

Ketiga, pengobatan TB memerlukan waktu lama yakni 6-24 bulan, menyebabkan tingkat putus berobat cukup tinggi. Keempat, TB resistan obat membutuhkan penanganan dan biaya lebih besar dengan keberhasilan pengobatan yang lebih kompleks.

Kelima, keterbatasan tenaga dan fasilitas deteksi karena belum semua wilayah memiliki akses ke pemeriksaan laboratorium TB yang memadai.

Baca Juga: Dokter Sebut Belum Ada Terapi Pengobatan Baru TB

Adapun, fokus program penanganan TB di Indonesia meliputi peningkatan deteksi kasus, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta intensifikasi upaya pencegahan dan edukasi. 

"Dipilihnya penyakit TB sebagai prioritas mencerminkan besarnya beban penyakit ini sekaligus perlunya perbaikan sistem pengendalian TB," urai pemerintah. 

Pemerintah menargetkan penurunan angka insidensi TB menjadi 190 per 100 ribu penduduk pada 2029 sesuai dengan RPJMN 2025-2029.

Outlook output pelaksanaan penanganan TB pada 2025 antara lain skrining TB sebanyak 7,63 juta orang; penemuan kasus TB sebanyak 981 ribu kasus (90% dari estimasi kasus).

Kemudian, inisiasi pengobatan TB sebanyak 931.950 kasus (95% dari kasus ditemukan); keberhasilan pengobatan TB, meliputi TB sensitif obat (TB SO) sebanyak 90% dari kasus yang diobati dan TB resisten obat (TB RO) sebanyak 80% dari kasus yang diobati.

Selanjutnya, penemuan TB laten sebanyak 956.211 (72%) orang yang mendapatkan TPT (Terapi Pencegahan TB).