Akademisi: Dana Desa Juga Perlu Dialokasikan Untuk Pembangunan SDM

JAKARTA - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menyebutkan, Program Dana Desa, juga perlu dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengemukakan Program Dana Desa Rp5 miliar per desa dalam debat keempat antara para cawapres pada Minggu (21/1).

"Dalam proses pelaksanaannya apakah berpengaruh signifikan? Ini menjadi PR yang besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana desa masih dialokasikan kepada hal-hal yang sifatnya infrastruktur," kata Tantan seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (22/1).

Meski begitu, Tantan tak menolak jika dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Justru, menurutnya keadaan desa kian membaik setelah diterapkannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, dia menilai saat ini pembangunan kapasitas SDM masyarakat desa belum maksimal, hal itu pula yang menyebabkan banyaknya warga desa yang melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan.

"Pembangunan infrastruktur saja tanpa pembangunan kapasitas atau suprastruktur masyarakat desa, hanya menjadikan orang desa sebagai pekerja proyek pembangunan pedesaan," ujarnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjanjikan untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar per desa untuk membangun infrastruktur dan mendorong roda perekonomian melalui kegiatan wirausaha, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.

"Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran Rp5 miliar per desa," ucap Muhaimin.

Untuk diketahui, setiap tahun, alokasi dana desa terus bertumbuh. Hanya di tahun 2022, alokasi sempat menurun akibat pandemi. Jika dirinci, pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp20,7 triliun.

Kemudian pada 2016 sebesar Rp47 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun, 2018 sebesar Rp60 triliun dan 2019 sebesar Rp70 triliun. Selanjutnya pada  2020 sebesar Rp71,2 triliun, 2021 sebesar Rp72 triliun, 2022 sebesar Rp68 triliun, dan pada 2023 sebesar Rp70 triliun. Sejak pertama kali dana desa digulirkan. Pemerintah pusat telah mengucurkan alokasi dana desa sebesar Rp538,9 triliun.

Pada 2024 ini, total anggaran dana desa yang digulirkan sebesar Rp 71 triliun yang akan didistribusikan ke 75.265 desa. Jika dihitung, rata-rata per desa akan mendapatkan kisaran Rp 943,7 juta.

Dari data Kemenko PMK menyebutkan, intervensi Dana Desa sudah difokuskan pada program-program prioritas Pemerintah. Tercatat paling banyak 25% anggaran Dana Desa difokuskan pada penanganan kemiskinan esktrem, paling sedikit 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani.

Selanjutnya, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, dan program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Crowdfunding Untuk Desa
Selain mengkritisi usulan peningkatan dana desa, Tantan juga mengatakan, crowdfunding atau pendanaan dengan melibatkan masyarakat di desa harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa agar berjalan maksimal. Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat antara para Cawapres pada Minggu (21/1).

"Crowdfunding itu apakah bisa menghalau keinginan warga desa untuk hijrah ke kota? bisa jadi iya, namun itu bisa tumbuh jika kapasitas warga desa meningkat," kata Tantan.

Menurutnya, kecakapan masyarakat dalam mengidentifikasi peluang dan potensi desa, rasa kemandirian dalam membuat keputusan terkait desa, serta kesadaran untuk membangun desa yang mereka tinggali harus menjadi perhatian untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.  "Ini adalah semua persoalan mengapa urbanisasi sulit untuk dicegah," ujarnya.   

Di sisi lain, Tantan menyebutkan kota selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi warga desa, karena memiliki lebih banyak peluang. Dia menilai kota selalu diposisikan secara head-to-head, untuk menggoda warga desa untuk hijrah ke kota.   

"Akibatnya adalah desa dengan segala potensi yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, kekayaan bumi, alam, serta sumber daya yang ada di desa tidak bisa dikelola secara optimal, karena sumber daya desa yang profesional dan ahli lebih banyak yang hijrah ke kota," paparnya.  

Untuk itu, dia menyarankan agar kebijakan pemerintah harus lebih bisa membangun kapasitas SDM yang ada di desa, agar pemanfaatan sumber daya di desa dapat dilakukan secara maksimal. Dengan begitu, masyarakat yang tinggal di desa, merasa cukup untuk tetap tinggal di desa.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belonging di kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.

"Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi," ujarnya.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebut Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai salah satu contoh sukses dari program desa mandiri.

"Ada satu daerah Panggungharjo, desa itu dikenal sangat maju koperasinya, jalan irigasinya, jalan UMKM-nya, jalan dikelola oleh desa itu dengan baik," kata saat debat ketiga yang digelar di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Minggu.

Dia pun mengutip filosofi Jawa "deso mowo coro, negoro mowo toto" yang artinya setiap wilayah punya kearifan lokal masing-masing, maka negara yang harus memadukan. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk memajukan desa seperti di Desa Panggungharjo tersebut.

Mahfud pun menegaskan, dirinya bersama calon presiden Ganjar Pranowo mengusung sejumlah program untuk memajukan desa seperti program seribu embung, desa mandiri energi dan mandiri pangan, serta pembangunan irigasi.