Airlangga: Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI Dukung Keuangan Digital

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap, pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang dapat menjadi payung hukum terkait pengembangan kecerdasan buatan (AI), ekosistem semikonduktor, serta teknologi untuk inovasi produk keuangan di dalam negeri.

“Pemerintah telah menyiapkan peta jalan pengembangan AI guna mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring kredit alternatif yang membuka akses inklusif bagi masyarakat luas,” ujarnya dalam pembukaan FEKDI 2025 dan IFSE 2025, Jakarta, Kamis (30/10).

Baca Juga: Perry: BI-FAST Sistem Pembayaran Paling Efisien di Dunia

Lebih lanjut, pemerintah juga terus mendorong pengembangan pusat data ke depan. Lantaran, data strategis utama terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital akan disimpan di wilayah Indonesia, guna menjamin kedaulatan data, sekaligus mewujudkan sistem transfer data yang bertanggung jawab kepada pengguna sekaligus masyarakat.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyorot pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang BI catat telah menjangkau 56 juta pengguna pelaku usaha, termasuk warung kecil. Di mana sekitar 93% di antaranya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat,” ungkapnya.

Namun, Airlangga mengingatkan, peluang besar itu memunculkan tantangan terkait keamanan sistem pembayaran. Di samping itu, tingkat literasi digital serta kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu pemerintah atasi agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan.

6 Pilar Strategi Nasional Ekonomi Digital
Airlangga juga menjelaskan, Indonesia telah menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat sembilan kali lipat atau sekitar 15,5-19,6% PDB di 2045 dengan berbagai tindakan ataupun kebijakan strategis.

“Antara lain telah diterbitkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital yang menjadi pedoman pengembangan digital ke depan agar terarah dan berkelanjutan dengan enam pilar utama,” ungkap Airlangga.

Baca Juga: Bernilai US$360 M, Airlangga: Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan Baru

Sebagai catatan, buku tersebut akan menjadi pedoman bagi K/L dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan pengembangan ekonomi digital, serta menjadi rujukan dalam menentukan posisi Indonesia di dunia internasional.

Adapun enam pilar pengembangan ekonomi digital yang dimaksud terdiri dari, pertama, pada bidang infrastruktur, di mana intervensi akan menyasar perluasan jangkauan penetrasi internet, peningkatan mutu infrastruktur digital, serta peningkatan dalam computing edge.

Kedua, pada bidang SDM. Intervensi ditujukan menyasar pendidikan formal, pemberdayaan tenaga kerja, dan lifelong learning untuk memastikan setiap individu memiliki keterampilan di era digital. 

Diikuti oleh pilar ketiga, di bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan (R&D) akan dilakukan peningkatan komitmen dalam penelitian dan pengembangan, serta mendorong budaya inovasi.

Keempat, mewujudkan ekosistem bisnis yang produktif, maju, dan bernilai tambah tinggi melalui digitalisasi sektor ekonomi prioritas seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian. 

Baca Juga: Prasasti: Ekonomi Digital Kunci Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Kelima, pemerintah bersama otoritas terkait akan membuka pintu inklusi finansial dengan target tingkat inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024. Keenam, pemerintah mendorong dukungan ekosistem regulasi dan kebijakan yang sehat, adil, berorientasi pada perlindungan konsumen dan keamanan nasional.

Adapun terkait pilar kelima, Airlangga mengungkap bahwa tingkat inklusi keuangan saat ini telah melampaui target dari yang dibidik pada 2024.

“Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusif Keuangan, tingkat inklusif keuangan di Indonesia telah mencapai 92,74% dengan tingkat literasinya sebesar 66,6%,” kata Airlangga.