Airlangga Minta Sritex Tetap Jalankan Produksi Meski Kasasi Ditolak MA

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal kelanjutan proses penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Teranyar, pengajuan kasasi Sritex ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Sritex kini tetap berstatus pailit.

Menko Airlangga mengungkapkan, pemerintah masih mendorong operasional produksi di Sritex tetap berlanjut, usai Mahkamah Agung menolak permohonan terkait putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang.  

Menurutnya, pemerintah tetap menunjukkan kepedulian (going concern) terhadap perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini untuk terus beroperasi dan menjaga keberlanjutan usaha.

Bahkan, Airlangga juga mengaku telah berbincang dengan manajemen Sritex pada Kamis (19/12) sore, sehari setelah permohonan kasasi yang diajukan oleh SRIL dan tiga entitas anak usahanya antara lain, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja ditolak.

“Tadi, saya berbicara dengan manajemen Sritex supaya going concern tetap terjaga dan juga para kreditor, termasuk salah satu yang terbesarnya, BNI, untuk memimpin para kreditor ini agar setujuan dengan pemerintah untuk menjaga lapangan kerja,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (19/12) malam.

Baca Juga: Pengamat: Menyelamatkan Nasib Buruh Sritex Harus Jadi Prioritas

Sebelumnya, sidang putusan kasasi Sritex berlangsung pada Rabu (18/12). Adapun, pembacaan putusan kasasi Sritex dibacakan oleh Kedua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota, yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. "Amar putusan: tolak," demikian bunyi putusannya. 

Insentif Bagi Sektor Padat Karya
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, pemerintah terus mengupayakan menjaga lapangan kerja, utamanya di industri tekstil. 

Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan berupa insentif diskon bunga 5% bagi sektor padat karya yang mengambil kredit di perbankan. Harapannya, pelaku industri menggunakan uang tersebut untuk melakukan upgrade atau mengganti mesin dalam rangka modernisasi pabrik.

"Jadi, kalau perbankan kasih kredit Rp500 juta-10 miliar, biasanya itu bunganya antara 9-11%. Tetapi, industrinya nanti diberi diskon oleh pemerintah atau pemerintah tanggung 5%. Jadi, mereka hanya bayar 6%. Nah, ini upaya untuk mendorong supaya mereka ganti mesin," terang Menko Ekonomi.

Dirinya pun mendorong agar pelaku usaha yang bisa mengakses pinjaman tersebut untuk bergerak aktif. Upaya insentif bunga 'ditanggung pemerintah' ini juga mengantisipasi tenor panjang kredit investasi.

"Mereka harus aktif, mereka yang betul-betul ingin melakukan modernisasi pabrik dan biasanya kan kalau kredit investasi bisa 5-7 atau 8 tahun," jelasnya.

Baca Juga: Menperin Klaim Bakal Selamatkan Karyawan PT Sritex

Untuk itu, pemerintah terus mendorong upaya terkait kepada pengusaha sambil menyampaikan ide serupa ke sektor perbankan. Dirinya pun menepis anggapan kondisi industri nasional yang sedang menyurut (sunset).

“Jadi, ini yang terus kita push dan kami juga sampaikan ke perbankan, tidak ada industri sunset, termasuk di tekstil,” tegasnya.

Airlangga mengutarakan, data ekspor-impor pada kuartal III/2024 menunjukkan, produk lifestyle Indonesia masih sangat diminati dengan kinerja ekspor yang besar. 

Dia juga menginformasikan, saat ini terdapat pesanan dari salah satu jenama pakaian olahraga dari luar negeri dengan omzet mencapai sebesar US$10 miliar. Jenama tersebut telah melakukan pemesanan di tujuh pabrik di Indonesia, bahkan akan menambah produk.