Selamat

Rabu, 5 Oktober 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

24 September 2022

09:00 WIB

Ada Suap, KemenkopUKM Minta Semua Pihak Kawal Putusan PKPU

Kasus suap yang dilakukan KSP Intidana menjadi pengingat bagi penegak hukum agar putusan PKPU dan kepailitan tak disusupi agenda atau kepentingan tertentu yang sifatnya melanggar hukum.

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Dian Kusumo Hapsari

Ada Suap, KemenkopUKM Minta Semua Pihak Kawal Putusan PKPU
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mengingatkan agar seluruh pihak yang terkait dengan maraknya kasus koperasi gagal bayar atau koperasi bermasalah agar ikut mengawal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi menyebut hal itu tak lepas dari penangkapan dan penetapan sebanyak 10 tersangka dalam dugaan suap pengurusan perkara permohonan pembatalan homologasi KSP Intidana di Mahkamah Agung (MA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada beberapa catatan, yang pertama adalah kami prihatin atas peristiwa ini karena telah mencederai proses hukum yang diharapkan bisa menjadi benteng terakhir para pencari keadilan," tegasnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (23/9).

Apalagi salah satu tersangka, yakni Yosep Parera, merupakan kuasa hukum tersangka pemberi suap. Dalam beberapa kesempatan, tersangka yang bersangkutan bahkan pernah menyatakan KemenkopUKM berupaya melakukan intervensi kepada MA dalam perkara itu.

Kejadian tersebut, lanjut Zabadi, diharapkan bisa menjadi pengingat bagi para penegak hukum agar putusan PKPU dan kepailitan yang berkaitan dengan koperasi tak disusupi agenda atau kepentingan yang sifatnya melanggar hukum.

Dugaan tipikor yang dilakukan oleh para tersangka pun bisa dikategorikan sebagai aktivitas mafia peradilan yang nantinya bisa mencederai kepercayaan masyarakat akan entitas koperasi serta melukai perasaan anggota koperasi yang totalnya mencapai sekitar 27 juta orang.

"Dari sisi perkoperasian, dugaan tindak pidana korupsi oleh mafia peradilan tentu sangat merugikan anggota koperasi yang sedang memperjuangkan keadilan di meja hijau," kata dia.

Oleh karena itu, Zabadi berharap para tersangka tetap diproses sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku secara adil dan transparan sehingga tak menjadi preseden negatif di kemudian hari.

Kemudian, KemenkopUKM juga berkomitmen terus mengawal implementasi terhadap koperasi yang telah mendapat penetapan PKPU dengan disetujuinya proposal perdamaian atau homologasi antarpara pihak yang bersengketa melalui Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah.

Beriringan dengan itu, Zabadi menegaskan pihaknya tak berhenti berkoordinasi dengan Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Polri, dan Jaksa Agung demi kepastian proses PKPU berjalan dengan baik dan efektif.

"Sekali lagi, kami imbau seluruh pihak, khususnya anggota koperasi, mengawal dengan sungguh-sungguh supaya implementasi homologasi yang telah ditetapkan bisa berjalan baik dan tepat waktu," tandas Zabadi.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER