Selamat

Rabu, 23 Juni 2021

BERITA

17 Maret 2021|16:20 WIB

Perlu 7% Agar Keluar dari Middle Income Trap Lebih Cepat

Jika rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 6%, maka Indonesia akan lolos dari middle income trap dengan pendapatan per kapita itu masuk di kisaran US$12.535 pada sekitar 2043
Image Sejumlah warga menunggu kedatangan Bus Transjakarta di Halte Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (14/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. ANTARAFOTO/Aprillio Akbar

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menuturkan, perlu pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap.

“Pertumbuhan ekonomi harus dari tahun 2022 paling tidak rata-rata bisa 7% sehingga kita bisa melepaskan diri atau lulus dari middle income trap,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (16/3).

Ia menjelaskan, jika rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 6%, maka Indonesia akan lolos dari middle income trap dengan pendapatan per kapita itu masuk di kisaran US$12.535 pada sekitar 2043.

Sementara jika pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh rata-rata 7%, peluang Indonesia untuk keluar dari jebakan middle income trap bisa dilakukan dengan lebih cepat.

Menurutnya, pertumbuhan 5% tidak akan cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap sebelum 2045, sehingga tidak mampu mengembalikan jumlah pengangguran ke tingkat sebelum krisis.

“Pertumbuhan ekonomi kita kalau hanya 5% dengan basis pada 2021 maka cita-cita yang tadinya kita berharap GDP per kapitanya US$23.000 itu mungkin untuk lolos dari middle income trap saja belum tercapai,” jelasnya.

Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu mengatakan Indonesia dapat menjadi negara 4 besar perekonomian di dunia dengan pendapatan per kapita US$23.000 per tahunnya.

Suharso menjelaskan, proyeksi yang Bappenas keluarkan berdasarkan kondisi pandemi yang menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia mengalami penurunan. Yaitu, dari US$3.927,26 pada 2018 naik menjadi US$4.174,53 pada 2019 lalu turun ke level US$3.911,72 pada 2020.

Tak hanya itu, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia turut mengalami penurunan. Pada 2018, GNI Indonesia sebesar US$3.810,23 dan sempat naik menjadi US$4.047,62 pada 2019. Namun, turun akibat pandemi ke level US$3.806,37 pada 2020.

Baca Juga:

Risiko Balik ke Lower Middle Income
Menurutnya, melalui hal tersebut maka status Indonesia diperkirakan kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country. Padahal, baru tahun lalu Indonesia menyandang negara berpendapatan menengah atas.

Meski demikian, Suharso menuturkan dengan pertumbuhan mencapai 5% setelah mengalami kontraksi 2,07% maka, Indonesia diperkirakan kembali menjadi upper middle income pada tahun depan.

Suharso menuturkan, kunci untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik adalah mengendalikan penyebaran covid-19 dengan mencapai kekebalan kelompok.

Ia menegaskan, tidak ada trade off antara kesehatan dan ekonomi. “Antara kesehatan dan ekonomi memang dua-duanya harus berjalan seimbang jadi pertumbuhan ekonomi dan juga penanganan covid-19 itu harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, ia mengatakan Indonesia dinilai membutuhkan  investasi antara Rp5.817,3 triliun hingga Rp5.912,1 triliun agar pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,5%.

Sebagai catatan, realisasi investasi pada 2020 hanya mencapai Rp4.897,78, terkontraksi -4,95% dari realisasi investasi pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan investasi sekitar Rp919,52 triliun hingga Rp1.014,32 triliun dari realisasi di 2020 agar pertumbuhan ekonomi sesuai yang telah ditargetkan.

“Dibutuhkan pendanaan sekitar Rp5.817,3 triliun hingga Rp5.912,1 triliun. Investasi pemerintah menyumbang sekitar 5,0–7,1% dari total kebutuhan investasi sehingga diperlukan investasi dari non-pemerintah,” ujarnya.

Indonesia, katanya, tidak bisa terlalu mengharapkan investasi pemerintah yang secara sumbangannya tak banyak.

Begitu pula dengan investasi perusahaan BUMN, dengan porsi 4,9–8,1%. Sumbangan investasi diharapkan datang dari pihak swasta yang saat ini memiliki share antara 84,7–90,1% dari keseluruhan. (Rheza Alfian)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER