Pemerintah Priotaskan Rekonstruksi Prasarana Ekonomi di Lombok

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan terus memperbaiki prasarana ekonomi dan beragam fasilitas publik di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa.

"Untuk fasilitas publik kita utamakan memperbaiki prasarana ekonominya, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (21/8) seperti dilansir Antara.

Fasilitas umum lainnya, seperti masjid, musala, pasar, sekolah, dan perkantoran, lanjutnya, juga akan dibangun kembali dengan bangunan sementara. Menurut Basuki, pihaknya melibatkan sejumlah BUMN Karya seperti PT. Adhi Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, PT. Hutama Karya, PT PP, PT. Wijaya Karya, dan PT. Waskita Karya

Sedangkan untuk pembersihan, lanjutnya, akan dilakukan BNPB, TNI dan Polri sehingga tidak terjadi duplikasi terkait dengan pekerjaan pembersihan tersebut. "Kami dukung dengan suplai alat berat seperti dump truck, loader, dan excavator," ujarnya.

Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, ujar dia, Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk tiap kepala keluarga. Rekonstruksi akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa.

Ia mengemukakan bahwa hal tersebut juga sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa.

"Kami sudah mengirimkan 20 contoh bangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) bersama tim fasilitator 150 orang yang akan mendampingi masyarakat untuk membangun rumahnya, dan masih ada yang akan menyusul lagi," bebernya.

Pekerjaan ini, lanjutnya, merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana letusan Gunung Merapi tahun 2006 di Yogyakarta.

Ia mengungkapkan, tim fasilitator sebanyak 150 orang tersebut direkrut oleh Kementerian PUPR, melalui Ditjen Cipta Karya. Ditambah dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dari beberapa universitas/perguruan tinggi negeri yang akan dilatih untuk membuat rumah instan sederhana.

Pendampingan
Senada, Wakil Presiden Jusuf kalla memastikan rekonstruksi rumah masyarakat tersebut akan mendapat pendampingan dari Pemerintah melalui staf Kementerian PUPR.

"Mulai hari ini, kita tidak bicara lagi bagaimana tinggal di tenda-tenda. Sekarang saatnya kerja untuk rumahnya masing-masing, tidak ada kontraktor. Pokoknya masing-masing kerja. Nasib di tangan masing-masing, jangan pasrahkan nasib ke Menteri PUPR, kemajuan masing-masing, rumah masing-masing, (tapi) uang dari Pemerintah ya," bebernya.

Pemerintah memang memberikan bantuan untuk rekonstruksi rumah masyarakat Lombok pascagempa, berdasarkan tiga kategori kerusakan, yakni rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Keluarga dengan rumah rusak berat akan mendapat bantuan sebesar Rp50 juta, rumah rusak sedang memperoleh Rp25 juta dan rusak ringan sebanyak Rp10 juta.

Identifikasi kerusakan tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTB di bawah koordinasi Gubernur Muhammad Zainul Majdi.

"Nanti Pak Gubernur akan atur. Jangan nanti rumah rusak ringan langsung dirobohkan, mubazir namanya, agama melarang itu, nanti Tuan Guru jelaskan. Jangan rusak ringan dibilang berat, berdosa itu," kata Wapres Kalla.

Dirubuhkan
Di Kota Mataram, NTB, belasan rumah milik warga akan dirobohkan karena kondisinya sudah mengkhawatirkan akibat gempa bumi yang melanda daerah ini.

"Selain akan merobohkan rumah warga, ada beberapa menara masjid yang telah diusulkan untuk dirobohkan karena kondisinya sangat berbahaya bagi warga yang melintas," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, H Mahmuddin Tura, di Mataram, Selasa.

Belasan rumah warga yang diusulkan untuk dibongkar tersebut antara lain, Kecamatan Ampenan satu unit serta masing-masing dua unit di Kelurahan Monjok, Kelurahan Dasan Agung maupun Kelurahan Pagesangan. Sedangkan, pengusulan pembongkaran menara masjid di Lingkungan Otak Desa Kelurahan Dasan Agung dan di Lingkungan Karang Sukun Kecamatan Mataram.

"Pada prinsipnya, pemilik rumah yang akan kita robohkan sudah setuju karena kondisi rumah mereka sudah sangat mengkhawatirkan," ucap Mahmuddin.

Seorang laki-laki melihat rumahnya yang sebagian temboknya roboh pascagempa bumi di Dusun Lendang Bajur, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (6/8).  ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Menurut dia, jika dibiarkan bangunan rumah warga yang sebagian besar berada di daerah padat penduduk dan di pinggir jalan, dapat membahayakan warga sekitar dan yang melintas di jalan tersebut.

"Yang kita takutkan, ketika terjadi gempa susulan bangunan itu roboh dan menimpa warga sekitar," imbuhnya.

Terkait dengan itu, saat ini pihaknya sedang menyiapkan tim untuk melakukan proses pembongkaran rumah yang telah diusulkan oleh aparat lingkungan melalui kelurahan berdasarkan permintaan warga sekitar. Jika tidak ada halangan pada Kamis (23/8), tim dari Dinas PUPR segera turun melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan tersebut.

"Untuk melakukan pembongkaran bangunan itu tidaklah mudah, karena membutuhkan orang-orang ahli dan berani naik untuk membongkar secara manual dengan sangat hati-hati," ujar Mahmuddin.

Melihat lokasi masing-masing rumah yang berada pada permukiman padat penduduk, proses merobohkan bangunan tidak memungkinkan menggunakan alat berat. Apabila alat berat digunakan maka getarannya bisa berdampak pada bangunan di sampingnya.

"Kecuali lokasinya di lahan luas dan tidak padat bangunan. Karena itu, pembongkaran kita merencanakan dilakukan secara manual," cetusnya.

Dia mengatakan, rumah penduduk yang dibongkar tersebut secara otomatis masuk dalam daftar rumah rusak berat akibat gempa bumi, dan mereka akan mendapatkan bantuan senilai Rp50 juta dari pemerintah.

"Sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rumah-rumah yang akan dirobohkan itu sudah dipasangkan garis polisi dan ada juga yang melakukan penyegelan dengan alat seadanya sesuai kesepakatan serta inisiatif dari warga sekitar," kata Mahmuddin. (Faisal Rachman)