PUPR: Pos Lintas Batas Negara Embrio Pertumbuhan Ekonomi Daerah

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pos lintas batas negara merupakan infrastruktur yang penting bukan hanya dalam bidang politik dan kedaulatan. tetapi juga sebagai embrio perekonomian lokal.

"Pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (9/9)

Karena itu, kata Basuki, pihaknya terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur di perbatasan diperlukan untuk membuka daerah terisolasi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hal ini dikatakannya sebagai wujud Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan.

Di Pulau Kalimantan, pembangunan jalan paralel perbatasan ditargetkan tersambung pada akhir 2019. Selain itu akan dibangun tiga pos lintas batas negara (PLBN), yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), PLBN Sei Pancang dan PLBN Long Midang atau Kraya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere menyampaikan, panjang jalan paralel perbatasan di Kalimantan mencapai 1.920 km. Jalan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 824 km dan Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 244 km.

"Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan di Provinsi Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim. Ditargetkan bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah," kata Refly.

Salah satu ruas jalan paralel perbatasan Kaltim yang saat ini tengah dikerjakan adalah ruas Batas Kalbar-Tiong Ohang sepanjang 15 Km. Pada ruas ini dilakukan pembukaan badan jalan yang dibantu oleh Zeni TNI AD.

“Saat ini kondisinya sudah tembus seluruhnya dengan kondisi masih berupa jalan tanah,” serunya.

Gas elipiji produk Malaysia diletakkan di kawasan Dermaga Lalosalo. Sebatik, Kalimantan Utara, Rabu (26/8). Berbagai produk dari Malaysia banyak ditemukan di daerah perbatasan tersebut karena kendala keterbatasan distribusi dalam negeri. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Jembatan Gantung
Di ruas tersebut, Kementerian PUPR tengah membangun duplikasi jembatan gantung dengan bentang 120 meter yang menghubungkan Kampung Tiong Ohang dan Long Krioq di Kecamatan Long Apari yang terpisahkan oleh Sungai Mahakam.

Pembangunan jembatan gantung tersebut bertujuan untuk mengurangi beban jembatan gantung yang sudah ada tidak jauh dari lokasi pembangunan. Tantangan terbesar dalam pembangunan tersebut adalah distribusi bahan material yang harus didatangkan dari Jakarta.

Sekadar informasi, ruas jalan ini merupakan salah satu dari enam paket pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Kaltim dan Kaltara dengan panjang 132 km senilai Rp330,72 miliar yang kontraknya ditandatangani Januari 2018. Ruas lainnya adalah ruas Long Pahangai-Long Boh yang bekerja sama dengan Zeni TNI sepanjang 20 km.

Kemudian, ruas Long Nawang-Long Pujungan (Buka Hutan) 1 sepanjang 30 km, Long Nawang-Long Pujungan (Buka Hutan) 2 sepanjang 30 km, Long Pujungan-Long Kemuat-Langap (Buka Hutan) 3 sepanjang 20 km dan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap (Buka Hutan) 4 sepanjang 17 km.

Ia melanjutkan, konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas.

Menurut Refly, kendala dalam pembangunan jalan perbatasan antara lain adalah kondisi teknis medan cukup berat. “Misalnya saja, topografinya berbukit-bukit, terutama di perbatasan Kaltim dan Kaltara sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan dan biaya konstruksi,” ucapnya.

Selain itu, faktor nonteknis, yakni kultur budaya masyarakat perbatasan dan cuaca cenderung ekstrem akhir-akhir ini juga menjadi tantangan tersendiri. Pembangunan jalan paralel perbatasan Kaltim dan Kaltara telah dimulai sejak 2015 dengan melibatkan Zeni TNI AD untuk pembukaan lahan.

Pada tahun 2018 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran total sebesar Rp839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan tersebut. (Faisal Rachman)