Industri Syariah Potensial Serap Tenaga Kerja

JAKARTA – Pengembangan ekonomi syariah berbasis sektor riil, padat karya dan industri halal mesti dikembangkan. Presiden Joko Widodo menyebutkan, akan banyak pekerja terserap di sektor tersebut.

"Pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor riil, padat karya dan industri halal juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru," kata dia dalam Opening Ceremony ISEF 7th "Mutual Empowerment in Accelerating Sharia Economic Growth," Jakarta, Rabu (27/10).

Pria yang kerap disapa Jokowi melanjutkan, Indonesia sebenarnya mempunyai banyak produk halal unggulan. Di antaranya produk makanan, kosmetik, dan juga fesyen. Bahkan, untuk industri fesyen, Indonesia mempunyai cita-cita menjadi pusat fesyen muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan data Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (Meksi) 2019–2024 yang dikutip Validnews, Kementerian Perindustrian memperkirakan fesyen muslim mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,1 juta orang. Atau sekitar 29%, dari total 3,8 juta tenaga kerja industri fesyen.

Kementerian Perindustrian juga memperkirakan kontribusi bidang fesyen muslim dalam PDB subsektor fesyen adalah sebesar 28,9% pada 2016 lalu.

Dari sisi ekspor, nilai ekspor industri fesyen muslim Indonesia mencapai US$7,18 miliar. Berada di posisi ketiga terbesar di dunia setelah Bangladesh (US$22 miliar) dan Turki (US$14 miliar). Sementara itu, market share fesyen Muslim Indonesia sebesar 1,6% berdasarkan data OKI.

Performa ekspor Indonesia untuk industri fesyen muslim sejalan dengan performa ekspor komoditas dan produk tekstil. Sebagai salah satu industri hulu fesyen muslim, nilai sektor ini terus meningkat dan selalu masuk ke dalam 10 komoditas ekspor utama pada 2012-2016.

Belum Dimanfaatkan dengan Baik
Menurut data The State of Global Islamic Economy Report 2019-2020, besarnya pengeluaran konsumen muslim dunia untuk makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, halal lifestyle, serta farmasi halal mencapai US$2,2 triliun pada 2018, dan diproyeksikan akan mencapai US$3,2 triliun pada 2024.

Dengan perkiraan penduduk muslim yang akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030, maka angka perekonomian pasar industri halal global dinilai akan terus meningkat dengan pesat.

Melihat besarnya potensi yang ada, Jokowi menyayangkan industri halal belum memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Menurut dia, upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif dinilai perlu harus terus dilakukan.

"Sayangnya, potensi yang besar dalam industri halal ini juga belum dimanfaatkan dengan baik. Belum kita manfaatkan dengan baik," kata dia.

Jokowi juga bilang, industri syariah sebenarnya tidak hanya diminati oleh negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat.

Untuk itu, Indonesia diminta menangkap peluang yang ada. "Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini. Sekali lagi, harus menangkap peluang ini," kata dia.

Jokowi menambahkan, ekosistem industri juga perlu dibenahi, pun regulasi mestinya dibuat simpel dan efisien. Sumber daya manusia atau SDM dinilai juga harus dipersiapkan dengan baik

"Terakhir, Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia, saya harapkan dengan mewujudkan Indonesia sebagai center of excellence hub economy sharia di tingkat global," ujar dia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, dengan penyelenggaraan International Sharia Economic Festival atau ISEF diharapkan semakin memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan juga global.

Dia bilang, rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi syariah diharapkan dapat mempercepat implementasi Meksi 2019.

Untuk diketahui, ada empat target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan demi merealisasikan visi masterplan. Yakni, menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia.

Rencana pertama, adalah menguatkan halal value chain dengan fokus pada sektor potensial dan berdaya saing tinggi.

Kedua, memperkuat sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Meksi sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.

Ketiga, memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebagai penggerak utama halal value chain.

Terakhir, memperkuat bidang ekonomi digital, utamanya perdagangan yang mencakup e-commerce dan marketplace, serta keuangan termasuk fintech, agar dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya. (Rheza Alfian)