Indonesia Siap Produksi Massal Sepeda Motor Listrik

JAKARTA – Motor Listrik buatan Indonesia siap diproduksi massal. Rencananya, motor bermerk Gesits bakal diproduksi sebanyak lima ribu unit setiap bulan atau 60 ribu unit setiap tahun.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat melakukan uji coba atau test drive menunggangi Gesits di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11). 

Setelah mengenderai Gesits sekitar 200 meter, Presiden Jokowi menilai performa Gesits tak bermasalah.

"Knalpotnya tidak bising. Motor ini ramah lingkungan," ujar Presiden.

Dia juga memuji fitur-fitur canggih lainnya. Misalnya, spedometer atau indikator kecepatan Gesits dapat dilihat di telepon genggam. Selain itu, waktu untuk pengisian daya pun hanya tiga jam untuk perjalanan tujuh puluh kilometer.

Presiden menjelaskan bahwa Gesits merupakan brand asli Indonesia yang siap dipasarkan. Nama Gesits diambil dari Garasindo Electric Scooter Institut Teknologi Surabaya. Memang Gesits merupakan pengembangan kerja sama dari riset antara Garasindo dan Insitut Teknologi Surabaya.

Setelah pengembangan berlanjut, PT Gesits Technologies Indonesia serta sejumlah BUMN dan swasta membentuk usaha patungan. Kini Gesits telah memiliki pabrik di Cileungsi Bogor, Jawa Barat.

Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memproteksi Gesits di pasar dalam kompetisi dengam pemain-pemain industri otomotif yang sudah mapan?

Menurut Jokowi, tidak ada proteksi khusus. Pasalnya, orang nomor satu di nusantara ini menilai memproteksi penjualan sebuah produk tidaklah mendidik. Namun, yang jelas kehadiran Gesits akan memberikan pilihan yang beraneka ragam kepada konsumen.

"Asal harganya kompetitif lebih efisien dibanding sepeda motor yang konvensional dikasih sambut oleh pasar," terang presiden

Pemerintah yang jelas akan mempermudah untuk proses perizinan. Untuk sementara, penjajakan akan minat terhadap Gesits di pasar lokal. Setelah itu barulah Gesits diperkenalkan pada pasar ekspor.  

Hemat Energi
Upaya untuk mengembangkan kendaraan listrik memang tengah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya lewat riset yang dikerjakan oleh Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi serta industri otomotif.

Hasil riset tersebut menunjukkan mobil listrik mampu menghemat energi hingga 80% dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

“Berdasarkan penelitian, rata-rata mobil listrik jenis hybrid itu bisa hemat 50%, sedangkan yang plug-in hybrid bisa lebih hemat lagi hingga 75-80%,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara “Final Report 1st Round Electrified Vehicle Comprehensive Research & Study” di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (6/11), dilansir dari siaran pers.

Menurut Menperin, penggunaan mobil listrik bisa menghemat BBM hingga dua kali lipat dibanding saat memakai bahan bakar B20.

“Kalau program B20 saja sudah bisa menghemat sekitar 6 juta kiloliter BBM maka dengan hybrid atau plug-in hybrid akan ada dua kali penghematan,” tuturnya.

Langkah tersebut diyakini dapat merealisasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29% pada tahun 2030 sekaligus menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat. Selain itu, diharapkan target 20% untuk produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) di tahun 2025 dapat tercapai.

Airlangga menjelaskan, riset dan studi pada tahap pertama ini merupakan laporan dari tiga perguruan tinggi, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka telah melakukan ujicoba terhadap mobil listrik Toyota jenis hybrid atau plug-in hybrid.

“Tujuan studi dan riset tersebut adalah membahas tentang karakteristik teknis, kemudahan pengguna, dampak lingkungan, sosial dan industri, serta kebijakan dan regulasi yang akan ditetapkan ketika teknologi itu sudah berkembang,” paparnya.

Lebih lanjut, studi dan riset juga sejalan dengan hal yang didorong oleh Kemenristekdikti terkait dengan kemampuan mobil listrik nasional (molina).

“Saat ini, roadmap pengembangan industri otomotif nasional sedang kami dorong, termasuk peraturan pemerintah atau perpres terkait pengembangan kendaran listrik dan fasilitas-fasilitasnya," imbuhnya.

Setelah tahap pertama ini, Kemenperin akan melanjutkan laporan hasil riset mobil listrik terkait dengan aplikasi, ketahanan dan ketersediaan infrastruktur. Tahap kedua akan dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Udayana yang ditargetkan rampung pada Januari 2019.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan secara internal proses studi saat ini sudah selesai. Artinya, tinggal dikolaborasikan dengan industri supaya bisa memanfaatkan inovasi mobil listrik tersebut.

“Tidak akan bisa jalan jika tidak ada industri yang akan menggunakan inovasi ini," ujarnya.

Nasir menambahkan, pemerintah juga berencana untuk memfasilitasi dan memediasi antara akademisi dengan industri yang akan memanfaatkan hasil studi tersebut. Salah satunya, melalui pemberian insentif industri seperti super tax deduction.

“Kalau ini bisa dilakukan, saya optimistis bisa berhasil,” tegasnya.

Dalam upaya pengembangan kendaraan listrik, Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif fiskal berupa tax holiday, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, serta pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan battery swap.

“Dari sisi fasilitas nonfiskal seperti penyediaan parkir khusus, keringanan biaya pengisian listrik di SPLU hingga bantuan promosi,” ujar Menperin. (Vivi B, Fin Harini)