Dorong Pembangunan Inklusif, Pemerintah Genjot Infrastruktur TIK

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur dan teknologi, masih menjadi andalan pemerintah untuk mendorong ekonomi bertumbuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keduanya merupakan kunci untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tengah pandemi covid-19.

“Hal ini merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat berkembang secara inklusif dan berkeadilan,” kata dia dalam Infrastructure, Technology, and Finance for Sustainable and Inclusive Development in Asia, Jakarta, Kamis (18/2).

Dia mengatakan, pagebluk telah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia saja, menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, kesenjangan akibat wabah semakin melebar. 

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio, tercatat sebesar 0,385 pada September 2020. Naik dibanding Maret 2020 yang berada di angka 0,381.

Angka tersebut pun juga naik jika dibandingkan gini ratio September 2019. Saat itu, angka gini ratio tercatat sebesar 0,380.

“Maka dalam hal ini, kata inklusif, menjadi tantangan nyata yang ingin dicapai. Karena pandemi membabi buta (terdampak) ke semua orang, tanpa memandang status, ekonomi, status sosial bahkan status politik,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini menuturkan, pandemi juga makin menyadarkan jika pembangunan teknologi perlu ditingkatkan. Pada masa pandemi, banyak kegiatan mesti dilakukan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi alias TIK.

Dia mencontohkan, banyak anak di Indonesia tidak bisa sekolah tatap muka dan dipaksa keadaan, untuk bisa melangsungkan pelajaran jarak jauh yang memerlukan koneksi internet. Sayangnya pada saat yang sama, masih terdapat 20 ribu desa yang belum terkoneksi internet.

Tak hanya dunia pendidikan, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang perannya cukup sentral saat ini, juga banyak yang belum terhubung dengan internet.

“Maka dari itu bagi pemerintah Indonesia, kami menyikapi masalah ini dengan sekarang fokus pada pembangunan infrastruktur, khususnya TIK, untuk memastikan konektivitas dapat terjalin,” ucap Sri Mulyani.

Sekadar mengingatkan, beberapa waktu lalu, di hadapan parlemen, Sri Mulyani sempat menyebut, kebutuhan anggaran dalam pembangunan infrastruktur digital di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mencapai kisaran Rp25 triliun sampai tahun 2024. 

Kemkominfo sendiri mencatat, saat ini masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Masalah ini ditargetkan dapat diselesaikan di tahun anggaran 2021-2022.

Salah satu langkahnya, baru-baru Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menandatangani kontrak payung dengan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data untuk penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Untuk merealisasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate bilang,  kontrak tersebut merupakan wujud akselerasi daya serap belanja negara, sebagai stimulus mendorong likuiditas mengalir pada perekonomian masyarakat dan korporasi.

"Dalam rangka pembangunan the middle-mile dan last-mile infrastruktur telekomunikasi di Indonesia oleh BAKTI Kominfo, maka tim kerja BAKTI Kominfo mengambil inisiatif lebih awal pada kuartal keempat tahun 2020 untuk memulai proses pengadaan pembangunan infrastruktur TIK yang dimaksud," kata Johnny.

Masalah Pembiayaan
Terkait dengan pembiayaan, Sri Mulyani yang juga Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui, persoalan pembiayaan memang menjadi masalah baru jika berbicara pembangunan yang inklusif. Pasalnya, kata dia, saat ini anggaran pendapatan dan belanja atau APBN Indonesia sedang disibukkan dengan penanganan pagebluk dan program pemulihan ekonomi nasional.

“Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana anda akan membiayai. Terutama dalam situasi seperti ini, ketika anggaran pemerintah, hampir sepertiganya dialokasikan untuk mengatasi masalah pandemi,” ungkapnya.

Nah, karena dana yang terbatas, pemerintah terpaksa memperlebar defisit dari yang semula ditargetkan 1,76% menjadi 6,09% dari produk domestik bruto pada tahun lalu. Efeknya, rasio utang meningkat, dari sebelum pandemi sebesar 32% kini menjadi sekitar 40%.

“Dibandingkan negara lain masih rendah tapi bukan berarti kita berpuas diri,” lanjutnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menuturkan, pemerintah membuat suatu institusi yang bernama Indonesia Investment Authority alias INA. Lembaga ini dibentuk untuk memobilisasi pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing. Lembaga ini juga ada karena Indonesia tidak dapat terus membangun hanya melalui pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dan utang saja.

“Harus ada instrumen dan lembaga, yang memungkinkan kesempatan untuk mengemas modal dengan cara yang berbeda, yaitu dalam pembiayaan ekuitas,” ujar dia.

Ke depan, ia pun optimistis dengan lembaga tersebut. Pasalnya, Indonesia dinilai mesti terus berkembang, namun dengan cara yang lebih berkelanjutan secara finansial. (Rheza Alfian, Faisal Rachman)