Bulog Ingin Kuasai Penuh Penyaluran Beras untuk BPNT

JAKARTA – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kerap dikambinghitamkan sebagai penyebab tidak tersalurkannya beras-beras di Gudang Bulog hingga berakhir pada kerusakan. Karena itu, Bulog mengubah pandangannya dan hendak menguasai penyaluran beras untuk kebutuhan BPNT sebesar 100%.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Bacthiar menegaskan, Bulog menargetkan akan memasok beras secara penuh untuk layanan BPNT. Saat ini, Bulog sudah menyiapkan stok sebanyak 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni-Desember 2019.  

"Ya harapan kami 100%. Pokoknya kami yang isi BPNT," seru Bachtiar usai Rapat Koordinasi Penyaluran Beras di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Jakarta, Selasa (2/7), seperti dilansir Antara.

BPNT merupakan bentuk bantuan sosial menggunakan sistem kartu khusus yang bisa didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp110.000 untuk digunakan membeli beras dan telur. BPNT merupakan bantuan pengalihan dari Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) yang disuplai secara langsung oleh Bulog sejak 2015.

Konsep penggunaan kartu dalam layanan BPNT dengan Bansos Rastra sangat berbeda. Pasalnya, beras Bulog harus bersaing dengan beras lain yang dijual oleh agen BPNT, yaitu e-Warung.

Hanya saja, Bachtiar mengatakan, meskipun Bulog ikut menyuplai beras untuk BPNT, agen- agen yang sudah menjadi mitra tetap dapat melayani KPM (Kelompok Penerima Manfaat) BPNT.

"Bulog siap untuk BNPT, kualitas beras kami kasih yang terbaru," imbuhnya lagi.

Sebelumnya Bachtiar mengemuakan, Perum Bulog akan membuang  50 ribu ton beras dari gudangnya. Beras yang dibuang merupakan cadangan beras pemerintah yang kondisinya sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi.

Bachtiar menyebutkan, 50 ribu ton beras yang akan dilepas merupakan bagian dari pengadaan impor beberapa tahun lalu, bahkan sejak 2015–2017.

“Kan tidak mungkin dijual. Ada sekitar 50 ribu ton," ujar Bachtiar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (1/7), seperti dilansir Antara.

Pelepasan stok CBP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Dalam regulasi tersebut disebutkan, pelepasan CBP dilakukan apabila beras tersebut telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 bulan dan atau mengalami penurunan mutu.

Saat ini stok beras di Gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari 2,2 juta CBP dan 143.000 ton beras komersial.

Terkait ambisi Bulog menguasai suplai untuk kebutuhan BPNT, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, mendukung langkah tersebut. Pihaknya akan membantu dengan memanggil seluruh Kepala Dinas Sosial dan perwakilan Bulog di daerah untuk menyamakan visi mengenai BPNT.

Hanya saja, Agus tetap mengharapkan penyerapan beras di e-warung tidak terganggu. Targetnya tingkat penyaluran e-warung juga tetap tinggi.

"Target penyerapan e-warung akan di atas 70—100%," pungkas pria tersebut seperti dilansir Antara, Selasa (2/7). (Teodora Nirmala Fau)