Evolusi Dari Program Era SBY, Siapa Saja Penerima PIP?

Juli 2025 ini, salah satu program bantuan langsung tunai yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu kembali cair. Kali ini untuk bidang pendidikan, apa lagi kalau bukan Program Indonesia Pintar alias PIP. Program bantuan yang ditargetkan agar semua anak Indonesia bisa mengenyam bangku sekolah ini memang banyak dikembangkan di era presiden Joko Widodo. 

Namun, tahukah Sobat Valid, ternyata ide dan pelaksanaan awalnya sudah dimulai di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono!

Pada 2010, Presiden SBY meresmikan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditujukan sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan. Melalui program ini, para siswa dari keluarga miskin menerima bantuan tunai langsung lewat rekening ataupun bank yang telah ditunjuk pemerintah sebagai mitra. Tujuannya jelas, supaya anak-anak dari keluarga tak mampu tetap bisa sekolah.

Melalui skema kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) saat itu, program BSM diintegrasikan dengan program perlindungan sosial lainnya, misalnya Kartu Perlindungan Sosial (KPS), serta Program Keluarga Harapan (PKH).  Jadi, penerima BSM merupakan mereka yang namanya tercantum di Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan (PPLS) BPS, atau penerima KPS. 

Penyaluran dilakukan secara berkala setiap tahunnya, umumnya dalam satu atau dua tahap.

Program BSM terus dilakukan hingga era pemerintahan berganti. Nah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, BSM dikembangkan dan diperbarui dengan nama Program Indonesia Pintar (PIP). Apa saja yang berubah?

Selama pelaksanaannya, diakui BSM memiliki sejumlah kelemahan. Misalnya, program ini kurang tepat sasaran karena target penerimanya masih didasarkan pada data rumah tangga yang terbatas. Selain itu, bantuan yang disalurkan kadang tidak bersifat berkelanjutan.

Celah-celah ini lah yang kemudian disempurnakan di era Jokowi sejak awal menjabat pada 2014. 

Ia menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bentuk pengembangan BSM, untuk menguatkan keadilan sosial di ranah pendidikan. Lewat kartu ini, pemerintah menyalurkan bantuan kepada para siswa dari keluarga miskin, anak yatim, anak buruh, penyandang disabilitas, sampai mereka yang berada di wilayah konflik ataupun daerah terpencil dan tertinggal. 

KIP inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PIP yang resmi dilaksanakan pada 2015. Perlahan, istilah BSM ditinggalkan. Seluruh skema bantuan pendidikan bagi siswa tak mampu dioper ke bawah payung PIP.

Apabila sebelumnya BSM dikelola oleh Kemendikbud dan Kemensos, PIP menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Pembagian tugasnya, Kemendikbudristek menangani penyaluran bantuan untuk sekolah umum, sementara Kemenag menangani penyaluran tergadap madrasah dan pesantren.

Soal target, penerima PIP ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial, serta siswa-siswa yang diusulkan sekolah. Jadi tak hanya bersifat pasif, program bersifat lebih proaktif. Apalagi, program ini juga turut menjangkau anak yatim, anak buruh, dan anak di daerah 3T. Kisaran bantuannya beragam. Untuk SD/sederajat jumlahnya sekitar Rp450.000 per tahun, SMP/sederajat sekitar Rp750.000 per tahun, dan SMA/SMK/sederajat sekitar Rp1.000.000 per tahun.

Sayangnya, di balik berbagai pengembangan yang kini terus berjalan, PIP juga masih punya kekurangan. 

Salah satu yang paling krusial adalah kurangnya informasi di tingkat penerima manfaat. Dalam sejumlah studi lapangan ditemukan bahwa tidak sedikit siswa dan orang tua yang bahkan tidak tahu bahwa anak mereka terdaftar sebagai penerima PIP. 

Sosialisasi di tingkat sekolah atau daerah masih sangat minim. Tak semua sekolah secara aktif menginformasikan ke orang tua siswa bahwa dana bantuan telah masuk, misalnya.

Kedua, proses pencairan masih cukup rumit. Berbagai dokumen seperti Surat Keterangan Aktif Sekolah, fotokopi KTP orang tua, hingga membawa Kartu Keluarga dan buku rekening ke bank, harus diurus mandiri. Tak semua penerima mampu mengurusnya, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Pernah tahu kenalan yang tercatat sebagai PIP juga, Sobat Valid?

Semoga tepat sasaran ya!

Referensi:

1. Fahriza, Riza. 2025. Cara cek penerima PIP 2025 atau penarikan via ATM atau teller. Juli 11. Accessed Juli 12, 2025. https://jabar.antaranews.com/berita/626569/cara-cek-penerima-pip-2025-atau-penarikan-via-atm-atau-teller.
2. Kemdikbudristek. 2022. Mekanisme Penyaluran PIP Dikdasmen. Jakarta: Kemdikbudristek.