Warga Terkena PHK Di Garut Diberi Uang Tunai

GARUT – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Garut mencatat, ada 130 orang terkena PHK di sana karena perusahaan mereka terdampak covid-19. Terhadap mereka, Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat memberikan bantuan berupa uang tunai. Santunan yang diberikan, adalah sebesar Rp300 ribu per orang selama tiga bulan ke depan untuk meringankan beban kebutuhan hidup mereka.

"Tadi kita berikan santunan untuk mereka yang di-PHK, bantuan itu sebagai bentuk kepedulian kami," kata Bupati Garut Rudy Gunawan di Garut, Senin (20/7).

Pemkab Garut mengalokasikan dana dari APBD untuk membantu mereka yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan karena dampak pandemi, sejak beberapa bulan lalu. Jika ada lagi data yang di-PHK, Rudy dan jajarannya siap mengalokasikan kembali anggaran untuk memberikan santunan kepada mereka.

"Itu dari APBD, kita berikan santunan sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan.  Berapa pun jumlahnya kami siap memberikan bantuan bagi mereka, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi," katanya.

Ia menjelaskan santunan itu merupakan program social safety net (jaring pengaman sosial) di tengah masa pandemi. Yang menjadi syarat mutlak adalah mereka, penerima bantuan benar warga yang terkena PHK.

Penerima bantuan merupakan karyawan perusahaan dan pertokoan yang merumahkan karyawannya akibat menurunnya perekonomian terdampak corona. "Mereka itu tadinya ada untuk prakerja, tapi karena dibatalkan dan kami berikan itu (santunan. red)," katanya.

Dikutip dari Antara, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Garut Ricky Rizky Darajat manambahkan, ada 130 orang terkena PHK dan sebanyak 1.429 orang sempat dirumahkan di Garut. Namun, kini  1.429 warga Garut itu, kini sudah mulai bekerja di beberapa perusahaan besar, sedang, maupun kecil pada masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi.

"Data di kami ada 1.429 orang yang dirumahkan, sekarang mereka sudah mulai bekerja kembali sejak pertengahan Juli," katanya.

Kemiskinan Bertambah
Persoalan tenaga kerja juga menjadi masalah di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menyiapkan langkah penyerapan tenaga kerja guna mengatasi kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi.

"Ini kan kemiskinan sudah bertambah, pengangguran sudah bertambah, maka kami coba petakan. Berapa yang kena PHK dan berapa kemudian yang menganggur, untuk kami siapkan lapangan kerja," katanya di Semarang, Minggu.

Ganjar menjelaskan, penyerapan tenaga kerja tersebut, salah satunya dilakukan dengan mengubah pekerjaan-pekerjaan dari anggaran yang tidak terkena refocusing. Salah satunya juga, adalah mengganti pengerjaan yang menggunakan mesin atau kontraktor dengan model padat karya. Model tersebut sudah ada contohnya, yakni dari Kementerian PUPR dengan pekerjaan padat karya di tingkat desa.

"Kami reset lagi, kami setting ulang lagi agar mereka bisa kembali punya kepercayaan diri, bisa bekerja, bisa menghidupi keluarga, meskipun tingkat pendapatan tidak seperti semula alias berkurang," ujarnya.

Ganjar menyebutkan, solusi permasalahan pekerjaan sebenarnya bisa dikanalisasi Program Kartu Prakerja dan optimalisasinya sekarang menjadi penting. Namun, ketika akses Kartu Prakerja itu tidak mudah dilakukan oleh masyarakat, Ganjar langsung menginstruksikan kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk mendampingi dalam pengumpulan data.

Pihaknya juga bekerjasama dengan market place atau start up berskala unicorn untuk berbagi dan melatih UMKM di sana. Cara lain untuk meningkatkan perekonomian adalah arahan kepada pegawai dan semua dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membeli berbagai produk dari rakyat untuk menggulirkan roda perekonomian masyarakat. (Rikando Somba)