Vaksin Untuk Pekerja Harus Gratis

JAKARTA - Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN, Arya Sinulingga mengatakan, skema vaksin gotong royong merupakan vaksinasi covid-19 yang disediakan pengusaha untuk para pekerjanya. Ditegaskan tidak boleh ada komersialisasi vaksin dalam skema tersebut.

"Pengusaha harus memberikan gratis kepada buruhnya, bukan diperjual-belikan. Jadi ini adalah langkah yang kita lihat positif untuk mempercepat penanggulangan covid-19 melalui vaksinasi gotong royong," kata Arya dalam dialog daring, Selasa (23/2).

Dia mengklaim skema vaksin ini merupakan inisiatif para pengusaha untuk membantu pemerintah menciptakan herd immunity. Pemerintah menyambut skema ini karena dianggap bisa mempercepat pengendalian pandemi covid-19 dan dampak ekonominya.

Skema vaksin gotong royong diklaim tidak akan mengganggu seluruh jadwal dari program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, terdapat sejumlah aturan main atau ketentuan yang harus dipatuhi para pengusaha untuk skema vaksinasi bagi para pekerja ini.

"Vaksinnya tidak boleh sama dengan vaksin yang dipesan pemerintah. Jadi yang pertama adalah bahwa mereka dikasih gratis, itu faktor utama. Kemudian vaksinnya harus berbeda dengan vaksin yang diberikan pemerintah," ucap Arya.

Ketentuan lain adalah perusahaan tidak boleh menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi. Serta pengadaan vaksin gotong royong ini tidak boleh dilakukan oleh banyak pihak perusahaan, melainkan dalam satu wadah.

"Ini sama sekali tidak mengganggu penentuan agenda punya pemerintah. Jadi ini hanya menebalkan (sasaran vaksinasi). Makin banyak yang divaksin makin bagus, karena herd immunity itu bicara jumlah," ungkap Arya.

Pembicaraan pengadaan vaksin skema gotong royong, lanjut dia, sudah dilakukan antara lain ada opsi menggunakan vaksin Sinofarm dan Sputnik. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan karena pemerintah pun masih menunggu jumlah pekerja yang jadi sasaran.

Arya menuturkan jumlah pekerja yang jadi sasaran diperkirakan sekitar 5-10 juta orang. Alur pendaftarannya masih digodok, opsinya antara lain data pekerja diserahkan dulu dari Kadin ke Kemenkes, atau dari Kadin langsung ke penyedia vaksin seperti PT Bio Farma (Persero).

"Makanya kami masih menunggu regulasinya. Banyak alternatif yang bisa dilakukan. Apakah ke Kemenkes, apakah ke Bio Farma langsung, atau bisa juga ke aplikasi PeduliLindungi secara kelompok mereka mendaftarkan," urainya.

Tantangan
Arya mengungkapkan terdapat dua tantangan skema vaksin gotong royong. Pertama, tidak mudah mendapatkan vaksin karena seluruh negara disebut tengah berebut mengamankan stok kebutuhan vaksin mereka. Sementara ada keterbatasan jumlah vaksin yang diproduksi.

"Di dunia ini lagi bertempur juga semua untuk berebut vaksin. Kita kan berusaha juga supaya vaksin ini tidak mahal, sehingga teman-teman pengusaha juga bisa mendapatkan vaksin ini dengan harga yang memang normal juga, bukan seharusnya mahal," kata dia.

Tantangan berikutnya adalah banyak informasi yang beredar yang dinilai tidak benar tentang vaksin gotong royong. Misalnya, ada informasi yang menyebut bahwa skema vaksin ini hanya untuk orang-orang kaya, bukan untuk pekerja yang disediakan para pengusaha.

"Kalau untuk pengusaha untuk dapat vaksin saya rasa dia pergi ke luar negeri sudah selesai ya, bisa dapat dari mana-mana di luar negeri. Isunya kan begitu juga. Jadi sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan mengenai bahwa ini adalah untuk orang kaya," imbuhnya.

Sedangkan tantangan ketiga adalah isu bahwa ini merupakan skema untuk komersialisasi atau memperjualbelikan vaksin. Arya memastikan bahwa ketentuan dan pengawasan vaksin gotong royong akan dilakukan sangat ketat untuk menghindari terjadinya komersialisasi.

Dia meminta publik melihat skema vaksin ini sebagai upaya tambahan menciptakan herd immunity dengan bantuan para pengusaha. Hal ini bahkan dianggap sebagai tanggung jawab pengusaha untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerjanya.

"Jadi di kepala kita itu tidak boleh ada bahwa ini untuk orang kaya dan komersial. Tidak. Yang intinya adalah ini semua mempercepat herd immunity. Tidak ada yang namanya niat kita untuk mengomersilkan," ucap Arya. (Wandha Nur Hidayat)