Tolak Dana Desa, Baduy Patuh Keputusan Adat

LEBAK – Dana desa sebesar Rp2,5 miliar yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten ditolak. Dana yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah itu sama sekali tidak diambil dengan alasan keputusan adat.

"Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak Rusito saat dihubungi di ibu kota kabupaten di Rangkasbitung, seperti diberitakan Antara, Kamis (14/2).

Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dengan penolakan warga Baduy untuk menerima bantuan dana desa tersebut. Pihaknya sangat menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy.

Saat ini, dana desa itu masuk ke anggaran kas daerah dan tidak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat. Kemungkinan dana desa masyarakat adat Baduy dapat digunakan untuk pengalokasian tahun 2020 bagi desa lain.

"Kami sangat menghargai dan menghormati penolakan masyarakat Baduy itu," kata Rusito.

Ia mengatakan, masyarakat adat Baduy mengkhawatirkan jika menerima dana desa untuk pembangunan infrastruktur tergusur nilai-nilai budaya dan adat mereka hilang.

Sebab, permukiman adat Baduy, seperti di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menolak kehidupan modern, termasuk pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik. Masyarakat Baduy harus patuh dan taat terhadap adat leluhurnya sehingga keberatan jika permukiman adat itu mendapat bantuan dana desa.

Pembangunan infrastruktur yang dikhawatirkan masyarakat Baduy ke depan terhubung jalan-jalan batu dan aspal di kawasan permukiman mereka. Apabila, kondisi jalan itu baik dipastikan masuk kendaraan roda dua hingga roda empat.

Karena itu, masyarakat Baduy menolak untuk menerima bantuan dana desa sebesar Rp2,5 miliar.

"Saya kira warga Baduy menerima bantuan dana desa cukup besar dibandingkan dengan desa lain, karena masuk kategori desa tertinggal," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Saija, pemuka adat juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, mengatakan bantuan dana desa tahun 2019 ini ditolak berdasarkan keputusan adat. Padahal, sebelumnya masyarakat Baduy menerima bantuan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

"Kami menolak bantuan dana desa karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini," katanya. (Syahrul Munir)