Tingginya Ongkos Memilih di Bumi Cendrawasih

JAKARTA – Penyelenggaraan pemilihan umum di Papua memang selalu menarik untuk dibahas. Bukan hanya karena Provinsi Papua selalu masuk ke dalam kategori rawan dalam pelaksanaan pemilu, namun juga kearifan lokal lewat sistem noken yang dilakukan di pemilu-pemilu sebelumnya, hingga kondisi geografis Pulau Cendrawasih yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pesta demokrasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menyebutkan, provinsi yang berada di ujung timur Indonesia itu memiliki luas wilayah 316,55 ribu kilometer persegi, meliputi 29 kabupaten dan kota. Luas ini wilayah ini hampir 500 kali, tepatnya 477,93 kali, luas wilayah DKI Jakarta yang sebesar 662,33 kilometer persegi.

Jika luas wilayah sudah menjadi tantangan sendiri, kontur geografis menjadi beban tambahan lain yang tak kalah merepotkan. Bayangkan, dua kabupaten di Papua memiliki ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut. Pertama, Kabupaten Jayawijaya yang terletak 1.660 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kedua, Pegunungan Bintang yang berada di ketinggian 1.306 mdpl.

Jika dirinci, dari luas 316,55 ribu kilometer persegi, sebesar 16,57% atau 52,46 ribu kilometer persegi berada di tingkat kemiringan di atas 40%. Lalu, sebesar 20,35% atau 64,43 ribu kilometer persegi berada di tingkat kemiringan 15—40%. Sisanya, sebesar 63,08% atau 199,66 kilometer persegi berada di tingkat kemiringan 0—15%.

Kondisi luas wilayah berpadu dengan kontur alam yang amat bervariasi plus cuaca yang tak menentu, tak pelak membuat anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilu di Papua sangat besar, setidaknya jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Dilansir dari laman resmi yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, tercatat dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan pesta demokrasi serentak tahun ini menyentuh angka lebih dari Rp 1 triliun. Alokasi anggaran terbagi menjadi Rp850 miliar untuk KPU Papua, Rp250 miliar untuk Badan Pengawasan Pemilu, dan Rp230 miliar dialokasikan kepada Polda Papua.

Biaya tersebut untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak di tingkat provinsi. Juga, 11 kabupaten/kota, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Jayapura, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiai, Kepualuan Yapen, Mappi, Puncak Jaya dan Intan Jaya.

Ongkos Logistik
Dari total biaya yang lebih dari Rp 1 triliun itu, ongkos logistik diakui termasuk sebagai salah satu komponen yang paling menyedot biaya. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Papua Adam Arisoy beberapa waktu lalu. Menurutnya terdapat tiga komponen yang banyak menyerap anggaran pada pelaksanaan Pilkada 2018.

“Yaitu honor penyelenggara, sosialisasi dan alat peraga pemilu,” ungkapnya kala itu.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), alokasi untuk belanja barang logistik memang menempati rata-rata paling besar, yakni 29% dari total anggaran. Kemudian biaya persiapan rata-rata memakan 26% dan administrasi 23% dari total anggaran.

Biaya untuk perjalanan, perhitungan dan keperluan lain masing-masing menyedot anggaran 15%, 5%, dan 4,6% dari total anggaran yang sudah diberikan pada masing-masing daerah.

Sementara, menurut perhitungan dari Persatuan Masyarakat Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), rata-rata alokasi anggaran terbesar dialirkan untuk keperluan honor penyelenggara sekitar 60% dari total anggaran. Lantas, 25%—30% lainnya untuk keperluan logistik.

Jika menggunakan perhitungan dari Seknes Fitra, berarti dapat diperkirakan alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh KPU Papua untuk memenuhi kebutuhan logistik sebesar Rp246,5 miliar dan keperluan distribusi logistik sebesar Rp127,5 miliar. Namun, perlu diingat bahwa kondisi geografis Papua yang unik kerap menimbulkan biaya tak terduga. So, bisa jadi perhitungan biaya membengkak.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, salah satu penyebab membengkaknya anggaran penyelenggaraan pilkada serentak berasal dari besarnya biaya yang dibutuhkan oleh Provinsi Papua. Menurutnya, perhitungan biaya di Papua tidak bisa disamakan dengan perhitungan di wilayah lain.

“Pasti ada satuan biaya yang lebih tinggi. Belum kita bicara soal akses, mobilitas dan sebagainya yang membuat alokasi pembiayaan pelaksanaan pemilu di Papua baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota itu akan memakan biaya besar, karena memang satuan biayanya lain, biaya pembangunan beda dengan daerah lain,” kata Endi kepada Validnews, Senin (5/2), kemarin.

Di tempat terpisah, peneliti Perludem Kholil Pasaribu berpendapat, anggaran-anggaran di daerah yang masih memiliki banyak wilayah terpencil yang sulit diakses memang belum terakomodasi dengan baik, dan Papua masuk ke dalamnya.

Bahkan menurutnya, Provinsi Papua perlu perlakuan khusus terkait distribusi logistik mengingat kondisi geografis dan demografis wilayah tersebut. Untuk jarak satu kilometer, ada wilayah yang memiliki jumlah penduduk hanya berkisar 20 hingga 30 orang, serta jarak antar-kampung yang bisa mencapai satu hingga lima kilometer.

“Distribusi logistiknya memang harus banyak mempertimbangkan penggunaan transportasi udara untuk daerah pegunungan dan transportasi laut untuk daerah pesisir. Karena akan lebih mudah dijangkau untuk itu,” terangnnya kepada Validnews ketika dihubungi melalui telepon, Selasa (6/2).

Masalahnya, biaya transportasi udara di Papua pun tidak murah. Menurutnya, sekali jalan, biaya pesawat di wilayah itu bisa mencapai belasan juta. Ia membandingkan kondisi ini dengan kondisi di wilayah Jakarta atau Depok yang distribusi logistiknya hanya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000 saja.

“Kalau di sana belasan juta. Kira-kira berapa kali lipat? Saya memang belum menghitung secara rigid, tapi pasti memang mahal sekali,” imbuhnya.

Pemetaan Wilayah
Belum lagi adanya dugaan bahwa KPU Daerah Papua belum menjalankan prosedur dengan benar sehingga berpengaruh terhadap penyediaan logistik. Pasalnya menurut Kholil, masih sering terjadi adanya ketidakcocokan kebutuhan untuk pemilih yang disediakan oleh penyelenggara.

Misalnya saja, daftar pemilih tetap (DPT) yang tak cocok dengan jumlah surat suara dan baru diketahui ketika ada gugatan di Mahkamah Agung, entah kebutuhan logistik yang diberikan terlalu banyak maupun kurang.

“Kenapa? Karena pendataan pemilihnya kurang. Jadi surat suaranya enggak match dengan DPT,” lanjutnya.

Untuk itulah, Kholil menyarankan diperlukan pemetaan wilayah yang mendalam untuk bisa melakukan penyediaan maupun distribusi keperluan logistik yang efisien demi menghemat anggaran.

Untuk melakukan pengiriman logistik ke berbagai wilayah tersebut, selain penyelenggara, pihak TNI juga turut dilibatkan membantu pelaksanaan distribusi logistik. Dilansir dari Antara, baik aparat TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan dikerahkan untuk membantu pengiriman logistik.

"TNI siap membantu mendorong atau mengirim logistik ke kabupaten," kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian di Jayapura, pada Kamis (14/12) lalu.

Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah. Menurutnya, TNI akan siap membantu apapun yang memperlancar tugas-tugas negara. Namun, ia belum bisa berkomentar terkait di mana aparat TNI akan ditugaskan untuk melakukan bantuan, baik pengamanan maupun pengiriman logistik.

“Yang jelas dari pengalaman yang lalu-lalu, itu biasanya di tempat-tempat yang terdiri dari pulau yang terpisah-pisah, ada TPS-TPS yang terpencil jauh, yang lain-lain dan seterusnya,” ungkap Sabrar kepada Validnews, Selasa (6/2).

Terkait anggaran, Sabrar mengungkapkan bahwa TNI sendiri tidak memiliki anggaran khusus untuk pengiriman logistik pilkada.

“Tentu anggaran yang kita miliki kan tidak untuk itu awalnya. Biasanya ini kita komunikasikan bersama dengan stakeholder terkait,” katanya.

Untuk distribusi logistik sendiri, KPU Papua memprioritaskan pengiriman ke wilayah-wilayah terpencil yang dianggap rawan. Dengan bantuan dari TNI, diharapkan segala keperluan logistik untuk penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut akan sampai sesuai dengan rencana.

Sistem Noken
Sebenarnya, model pemilihan lain sempat dilakukan khusus untuk wilayah Papua, yakni dengan menggunakan model pemilihan melalui noken. Menurut Kholil, penggunaan model pemilihan ini akan mampu memangkas kebutuhan logistik dengan efektif.  Pasalnya, pemilih akan terwakili oleh kepala suku.

“Nah, nanti kan jadi persoalan saat meletakkan TPS. Meletakkan TPS itu karena dilihat dari pola persebaran demografi masyarakatnya, ya harus menyesuaikan dengan wilayah. Dengan noken, ada yang teratasi jarak itu tidak menjadi tinggi karena suaranya terwakili,” ungkapnya.

Masalahnya, meski dianggap lebih efisien dalam menekan anggaran logitik, model pemungutan suara lewat sistem noken kerap dianggap mencederai semangat demokrasi dan rawan akan kecurangan. Jadi tidak lagi dipergunakan untuk Pilkada Serentak 2018.

“Benar, memang menjadi masalah tersendiri lainnya. Satu sisi dia masalah, tapi di sisi lain setelah kita kaji, ternyata dia menjadi satu solusi untuk beberapa persoalan, terutama persoalan demografis dan geografis,“ kata Kholil.

Sebelumnya, Pengamat Anggaran dan Keuangan Negara dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako juga sempat mengomentari masalah terkait logistik untuk penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Papua.

Menurutnya penggunaan model noken merupakan jalan keluar dari pemborosan anggaran hanya untuk mengurusi masalah logistik serta pendistribusiannya di Papua.

“Pilkada di Papua itu cukup efisien juga yang noken itu, itu dia malah lebih efisien sistem noken gitu, jadi enggak perlu ada logistik ataupun barang-barang yang tidak perlu. Tapi orang bilangnya itu tidak demokrasi, kan selalu itu masalahnya. Kalau tidak bersama-sama asumsinya, kita melanggar asas demokrasi,” jelasnya kepada Validnews, Senin (5/2).

Dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, logistik adalah kebutuhan mendasar. Mulai dari kotak suara, kertas suara, hingga alat peraga pemilu dan distribusinya selalu mendapat alokasi anggaran yang cukup besar.

Provinsi Papua hanyalah satu dari sekian banyak contoh yang menggambarkan betapa besarnya anggaran pemilu yang diperlukan terkait keperluan logistik. Menurutnya, penyediaan logistik merupakan salah satu beban terberat yang harus ditanggung oleh negara di tiap penyelenggaraan pemilu.

“Di logistik, apalagi kalau pilkadanya itu di daerah yang tidak bisa dijangkau. Terpencil, itu kan ada biaya misalnya kapal laut, speed boat, pesawat terbang. Nah, itu kan logistiknya cukup ini (besar biayanya) kan,” ungkap Ronny kepada Validnews, Senin (5/2).

Mungkin, jika infrastruktur telekomunikasi sudah makin canggih dan bisa merambah sampai ke pedalaman Papua, ke depannya biaya logistik bisa dipangkas. Bukan tak mungkin, saat itu, orang Papua nun jauh di puncak gunung, tinggal menentukan pilihannya lewat gawai yang dimiliki sambil bersender di honai-nya. Wallahualam. (Muhammad Fauzi, Teodora Nirmala Fau, Fin Harini)