Ekonomi

Terpukul Covid-19, Sedikit UKM di Bali Terima Bantuan Pemerintah

UMK di Bali baru diterima oleh 17,89% pelaku usaha
08 April 2021 , 19:56

Petugas mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kawasan Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (10/1/2021). Sosialisasi tersebut dilakukan kepada masyarakat serta pelaku usaha menjelang pemberlakuan PPKM pada 11-25 Januari 2021. ANTARAFOTO/Fikri Yusuf

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pandemi covid-19 membuat sektor pariwisata runtuh. Akibat dari pembatasan sosial, Bali yang tergantung dari sektor ini pun ikut terpuruk.

“Masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi covid-19,” ujarnya dalam Bali Economic and Investment Forum 2021, Bali, Kamis (8/4).

Merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat okupansi hotel di Bali menurun tajam pada 2020. Okupansi terendah terjadi pada Mei dan Juni, di angka 2,07%. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang tercatat hanya 1,1 juta pada tahun lalu. Padahal sejak 2017 hingga 2019 jumlahnya selalu menembus 5 juta kunjungan.

Demikian halnya dengan kunjungan wisatawan domestik ke Bali yang tercatat hanya 4,6 juta, turun tajam dari 2019 yang mencapai 10,5 juta kunjungan. Padahal kontribusi sektor pariwisata mencapai 30,3% terhadap perekonomian Bali.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah berupaya mengungkit perekonomian melalui bantuan kepada dunia usaha di Bali. Namun hal itu dirasa belum memberi dampak signifikan.

Pasalnya, dari pemberian relaksasi penundaan pembayaran pinjaman baik cicilan dan bunga yang dibutuhkan Usaha Menengah Kecil atau UMK di Bali baru diterima oleh 17,89% pelaku usaha. Sedangkan yang dibutuhkan mencapai 59,09% dari total UMK.

Lalu bantuan modal usaha dibutuhkan oleh 82,96% pelaku UMK Bali, tapi yang dukungan itu baru diterima oleh 10,73% pelaku UMK. Sama halnya dengan penundaan pembayaran pajak, tercatat baru 11,58% pelaku UMK Bali yang menerima insentif tersebut. Padahal yang membutuhkan tercatat sebanyak 54,34% dari total pelaku UMK Bali.

Sedangkan untuk kemudahan pengajuan pinjaman baru dirasakan oleh 10,73% pelaku UMK dari yang membutuhkan sebanyak 62,52% pelaku UMK Bali. Kemudian keringanan tagihan listrik baru diterima oleh 12,95% pelaku UMK di Bali, padahal yang membutuhkan sebanyak 74,11% dari total pelaku UMK Bali.

Pelaku UMK Bali yang mendapatkan bantuan pemasaran juga baru tercatat 8,86%, sedangkan yang membutuhkan dukungan itu mencapai 68,82% dari total pelaku UMK Bali.

“Dari berbagai langkah yang sudah diberikan pemerintah ini kemampuan eksekusi program pemerintah masih belum bisa dirasakan,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga:

Jatah Anggaran Infrastruktur DSP Sentuh Rp4 Triliun

Gerakkan Perekonomian, Kemenkeu Minta Daerah Segera Belanja

Bali Kedatangan 32 Ribu Wisatawan Selama Libur Paskah

Dorong Kembali Bergeliat
Di kesempatan yang sama Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fadjar Hutomo mengungkapkan, pihaknya akan terus mendorong kepariwisataan Bali kembali menggeliat. Penerapan protokol kesehatan dan berjalannya program vaksinasi tentu menjadi kunci utama untuk mengakselerasi pemulihan sektor wisata Pulau Dewata.

“Ini semua tergantung pada kondisi penanganan kesehatan sehingga vaksinasi menjadi faktor penting. Saya kira data yang saya dapat mengenai progres vaksinasi di Bali cukup impresif,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, akan mengombinasikan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia dengan Bangga Buatan Indonesia. Diharapkan langkah itu dapat menarik minat wisatawan domestik untuk pergi berwisata dan membelanjakan uangnya di daerah wisata nasional seperti Bali.

Kemenparekraf juga akan membarengi dengan program sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE’s) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berwisata. Setidaknya, di 2021 ditargetkan sebanyak 1.200 sertifikasi CHSE diberikan kepada pusat-pusat rekreasi dan wisata.

“Ini juga tergantung kesiapan daerah dalam mempersiapkan dirinya. Kepatuhan CHSE dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwisata,” sambung Fadjar.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bali I Wayan Adi Arnawa mengajak seluruh pelaku usaha bekerja sama membangkitkan geliat pariwisata Bali, khususnya Badung.

“Ke depan kita harus mendorong quality tourism didorong dengan CHSE ini. Vaksinasi ini akan menjadi garansi. Kita tidak perlu banyak bicara lagi, sekarang ini upaya kita bagaimana menunjukkan kepada dunia dan pemerintah pusat bahwa Bali layak untuk dikunjungi,” ucapnya. (Rheza Alfian)