Sekolah di Pedalaman Kaltim Kesulitan Terapkan PJJ

JAKARTA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Kaltim), Anwar Sanusi mengatakan, banyak daerah pedalaman di Kaltim tak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Masalah utamanya adalah tidak ada akses internet, paket data, dan sebagian lain tidak memiliki gawai.

"Kemarin Mendikbud memberi kebebasan mengalihkan anggaran BOS untuk memberi bantuan pulsa dan paket. Kita sudah lakukan itu. Pulsanya ada, paketnya ada, sinyalnya lagi yang enggak ada. Mau bagaimana lagi kita," kata Anwar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Selasa (14/7).

Dia meminta kepada Komisi X DPR agar memberi perhatian khusus kepada Kaltim di sektor pendidikan. Misalnya, dengan mengalokasikan anggaran penambahan bandwidth di daerah-daerah pedalaman, serta memberi gawai bagi siswa dan guru.

Lebih jauh, Anwar mengungkapkan selama ini pendidikan di daerah pedalaman Kaltim selalu tertinggal. Ketika dulu banyak daerah sudah bisa belajar dengan buku, Kaltim tertinggal. Lalu sekarang, lanjutnya, Kaltim kembali tertinggal ketika banyak daerah sudah bisa belajar daring.

"Bisa menangis saya kalau cerita ini, serius saya. Anak dari pedalaman dari dulu begitu-begitu saja. Sekarang juga masih begitu. Sulit mereka itu, mau diapakan kalau tidak ada support dari Komisi X. Dari dulukan perlu penanganan khusus, kenapa harus baru diomongkan sekarang," ucapnya dengan intonasi cukup keras.

Menurut dia, banyak orang menganggap Kaltim sebagai provinsi yang kaya karena memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah. Padahal sebagian besar pembangunan baru terlihat di beberapa wilayah saja, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

Di wilayah seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Anwar menceritakan, akses transportasi saja susah sehingga harus ditempuh hingga lima hari lima malam. Kemudian banyak sekolah yang sampai saat ini bangunannya masih menggunakan kayu atau papan.

"Dulu sempat saya olok siswa kalau mau dapat sinyal, naik pohon. Itu ketemu sinyal, saya bilang dulu waktu saya di pedalaman. Sekarang kan tidak bisa begitu. Artinya, mohonlah anak-anak di pedalaman itu sistemnya seperti apa," cerita dia.

Meskipun banyak aktivitas penambangan SDA di Kaltim, namun keuntungan dari hasil bumi itu tak seberapa untuk pemasukan daerah. Sebagian besar hanya menjadi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan tambangnya.

"Batu bara diambil, kayu diambil, tambang emas diambil, buat Kaltim apa? Gigit jari anak-anak di sana. Dulu saya berangan-angan ketika perusahaan-perusahaan sudah habis (kontraknya), merekalah yang akan mengelola berikutnya," ungkapnya.

Anwar menyatakan pemerintah dan DPR seharusnya malu ketika berbicara tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Sementara banyak daerah di provinsi itu yang infrastrukturnya masih tertinggal, salah satunya untuk sektor pendidikan.

Menerapkan pembelajaran secara luring dengan sistem guru kunjung pun terbilang sulit. Sebab jarak rumah siswa banyak yang berjauhan, terlebih akses jalan yang harus dilalui kerap tidak mudah.

"Saya dari yang namanya Long Bangun mau ke Long Apari itu kalau ditempuh bisa dua hari dua malam, bisa lima hari. Mau luring yang seperti apa, terus gurunya dari mana. Karena sekolah saya itu satu sekolah guru negerinya satu, dia juga kepala sekolah, yang lainnya honor," kisahnya. (Wandha Nur Hidayat)