Risma Urai Sebab Bansos Tak Capai Target

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyebutkan lima sebab realisasi bantuan sosial (bansos) pada tahun 2020 hanya mencapai 97,09%.

Sebagai informasi, realisasi anggaran bansos pada 2020 mencapai Rp123 triliun dari pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang sebesar Rp127 triliun.

Sebab pertama, kurang tercapainya target realisasi program kartu sembako/BPNT disebabkan karena adanya data yang tidak lengkap. Data tidak lengkap tersebut menyebabkan gagal setting wallet, dan dampaknya himpunan bank milik negara (Himbara) tidak berhasil menyalurkan bansos.

"Data memang masih menjadi persoalan, karena data yang tidak lengkap akan menyebabkan gagal setting wallet. Kami akan konsentrasi memperbaiki data ini dalam seminggu ke depan," ujar Risma dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).

Kedua, kurang tercapainya target bansos tunai (BST) disebabkan karena kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah penyaluran. Jadi memakan waktu lama untuk penyaluran dan menyebabkan melebihi tenggat waktu penyaluran.

Sedangkan, kendala untuk pelaksanaan bantuan sosial sembako di Jabodetabek adalah terdapat transporter yang sudah mendapatkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) tapi tidak melaksanakan paket sembako tersebut. Sehingga satuan kerja tidak bisa membayarkan karena tidak adanya tagihan yang membuat kurangnya realisasi jasa angkut.

Kemudian, faktor keempat bansos beras tidak terealisasi dikarenakan kondisi cuaca di beberapa wilayah yang cukup ekstrem. Sehingga terjadi penundaan di beberapa wilayah. Dan yang kelima adalah kendala data yang tidak valid pada bansos program keluarga harapan (PHK).

"Selain karena faktor cuaca, adanya penundaan penyaluran bansos juga karena zona merah, fumigasi dan kelangkaan solar serta kurangnya tenaga angkut muat dan bongkar," jelas Risma.

Risma menyadari, faktor perbaikan data memang harus menjadi prioritas untuk perbaikan penyaluran bansos. Selain itu, perbaikan data juga akan digunakan untuk menetapkan parameter kemiskinan di setiap daerah.

Ia mengatakan, Kemensos akan menggandeng perguruan tinggi di beberapa daerah untuk melakukan pemetaan parameter kemiskinan di setiap daerah. Menurut dia, penetapan parameter kemiskinan di setiap daerah berbeda, maka perlu ada kajian khusus dari perguruan tinggi.

Contohnya, parameter kondisi kemiskinan di Papua dan di Kalimantan akan berbeda. Karena faktor kebudayaan, geografis dan psikologi warganya juga berbeda-beda di setiap daerah.

"Kami akan memperbaiki data dengan menetapkan parameter kemiskinan terlebih dahulu. Karena di beberapa wilayah memang harus diperhatikan secara khusus," ucap Risma.

Risma menyebut, anggaran untuk perbaikan data ini yaitu sekitar Rp1,4 triliun. Namun, ia mengusahakan tidak akan menggunakan seluruhnya. Karena, Kemensos akan memaksimalkan tenaga pendidikan melalui program kerja sama dengan Kemendikbud untuk memperdayakan mahasiswa melakukan pendataan.

"Kerja sama dengan Kemendikbud agar ada pihak netral yang menjamin data ini adalah benar dan valid," tutur Risma. (Gisesya Ranggawari)