Protokol Kesehatan Demi Kesembuhan Industri Pariwisata

JAKARTA – Berbagai imbauan, larangan, hingga kebijakan terus dikeluarkan pemerintah semenjak pandemi virus corona atau covid-19 masuk ke Tanah Air pada Maret silam. Tujuannya hanya satu, mencegah penularan semakin menjadi-jadi.

Kendati berbagai langkah telah dilakukan, namun angka kasus positif covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan hampir setiap harinya. Kenyataan ini membuat sektor pariwisata semakin cemas menunggu kedatangan wisatawan untuk menikmati indahnya berbagai destinasi wisata di Tanah Air.

Maklum, sektor ini terpukul parah perebakan wabah penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Indonesia pada Mei 2020 hanya tersisa 163.600 orang.

Angka ini memang meningkat 3,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan periode yang sama di 2019, kunjungan wisatawan mancanegara terjun bebas 86,9%.

Menurut kebangsaan, kunjungan wisman yang datang ke Indonesia paling banyak berasal dari Timor Leste sebanyak 81.490 kunjungan atau 49,79%, diikuti Malaysia 66.390 kunjungan atau 40,57%, China 1.880 kunjungan atau 1,15%. Kemudian Filipina 1.820 kunjungan atau 1,11%, dan Singapura 1.360 kunjungan atau 0,82%.

Kunjungan wisman sudah terasa sejak Februari 2020, utamanya daerah yang menjadi destinasi utama wisman asal China. BPS menyebutkan jumlah wisman yang bertandang di Sulawesi Utara anjlok 92,58% menjadi 929 orang dibandingkan Januari 2020. Sementara, dibandingkan Februari tahun lalu, kunjungan wisman terpangkas 91,78%.

Per April, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Hariyadi Sukamdani meyakini industri pariwisata telah kehilangan pendapatan dari wisman sebanyak US$4 miliar atau sekitar Rp60 triliun sebagai buntut dari perebakan virus corona.

"Kalau dari perhotelan, ada potensi kehilangan separuhnya, yakni Rp30 triliun. Setidaknya ada 1.642 hotel dan 353 restoran atau tempat hiburan kini sudah berhenti beroperasi," kata Hariyadi dalam video conference beberapa waktu lalu.

Daerah-daerah tujuan wisata yang paling merasakan penurunan jumlah wisatawan, tambahnya, yakni Manado, Bali, dan Batam.

Tak hanya wisman, aliran kunjungan wisatawan nusantara alias wisnus juga seret. Penutupan destinasi wisata, juga pembatasan aktivitas warga demi mengerem laju penularan covid-19 menjadi sebab.

Baca Juga:

• Menakar Maslahat Pembukaan Wisata Alam
• Tempat Wisata Di Jakarta Dibuka Bertahap Mulai 13 Juni 2020
• Okupansi Hotel Wilayah Driving Distance Naik

Banyak Variabel
Aliran wisnus dan wisman yang kian menyusut tak pelak membuat penerimaan negara dari sektor ini mendekati nihil. Industri lumpuh, hingga gelombang PHK. Salah satu contoh, 4.242 pekerja tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur, terkena pemutusan hubungan kerja.

Dampak yang luas, membuat pemerintah dan industri berupaya agar industri pariwisata kembali menggeliat, dengan kunjungan wisnus sebagai bahan bakar utama. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menyusun berbagai kebijakan serta prosedur untuk membuka destinasi wisata, mengusung konsep new normal atau kelaziman baru. Dengan rambu yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, agar para pelaku pariwisata tak tergesa dalam bertindak, termasuk membuka destinasi.

Protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah diluncurkan pemerintah melalui KMK Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian atau lembaga terkait, pemda, asosiasi, hingga masyarakat.

Dari protokol Kemenparekraf sebagai kelaziman baru, baik bagi wisatawan maupun pengelola dan karyawan wajib menggunakan masker. Pengelola penyediaan tempat cuci tangan. Lantas, ada pula ketentuan jaga jarak antarindividu, pembatasan kapasitas pengunjung, hingga pembelian atau reservasi tiket secara online.

Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Rizki Handayani dalam webinar bertajuk 'Pengembangan Pariwisata Di Era New Normal' menjelaskan pihaknya saat ini tengah fokus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan destinasi yang aman, nyaman, dan sehat.

"Akan ada perubahan dalam pemilihan destinasi. Berdasarkan survei sekitar 80% masyarakat mengutamakan faktor kebersihan dan kesehatan menjadi hal utama dalam memilih destinasi wisata," kata Rizki.

Namun demikian, Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman, Chusmeru meyakini selama vaksin virus corona belum ditemukan, sektor pariwisata sulit untuk pulih seperti semula, sekalipun protokol kesehatan sudah matang digodok.

"Pembukaan kembali objek wisata disertai protokol kesehatan juga tidak menjamin pemulihan secara ekonomis. Sebab, protokol kesehatan hanyalah prosedur bagi wisatawan ketika akan mengunjungi destinasi wisata," kata Chusmeru kepada Validnews di Jakarta, Selasa (7/7).

Ia menerangkan protokol kesehatan bukanlah satu-satunya variabel dalam pemulihan sektor pariwisata. Perlu banyak kebijakan pendukung, seperti di bidang transportasi, akomodasi, kesehatan, serta ketegasan dalam mengawal era kelaziman baru.

Chusmeru juga mengingatkan agar pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf untuk memastikan agar protokol kesehatan benar-benar dipatuhi oleh wisatawan secara disiplin dengan tujuan menghindari klaster baru covid-19 di destinasi wisata.

Kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, baik oleh pekerja di destinasi wisata maupun wisatawan, disebut Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, R. Kurleni Ukar, memegang peranan penting dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik untuk berkunjung.

"Jika kita mengharapkan wisatawan kembali berkunjung ke Indonesia sesuai dengan tren wisatawan saat ini yang memilih tempat yang bersih dan aman dari covid-19, ini baru bisa terwujud jika tenaga kerjanya juga memahami dan menerapkan prinsip Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment dalam kehidupan sehari-hari," ucap Kurleni.

Kurleni menilai para pelaku parekraf rentan tertular karena melayani orang lain. “Satu-satunya cara kita mencegahnya adalah disiplin menaati protokol kesehatan," tegas Kurleni.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Dede Yusuf menegaskan penerapan protokol kesehatan harus diawali dengan sosialisasi yang baik dan menyeluruh, utamanya ke seluruh stakeholder terkait di bidang pariwisata.

Jika sosialisasi itu berjalan dengan baik, pembukaan destinasi boleh dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kawasan yang berada di zona aman dan didukung kesiapan tenaga medis.

"Prosedur keamanan di lokasi wisata harus ada pemantauan. Jadi saran kami dari DPR adalah evaluasi itu penting sehingga perpekan dapat dievaluasi," pungkas Dede Yusuf.

Salah Kaprah Kelaziman Baru
Ketegasan pengawasan penerapan protokol kesehatan, dan sosialisasi, menjadi langkah penting. Pasalnya, Chusmeru menilai, masyarakat telah salah memaknai new normal atau kelaziman baru. Masyarakat menganggap kelaziman baru adalah sebuah kebebasan setelah pemerintah membatasi aktivitas selama beberapa bulan.

"Masyarakat banyak yang memaknai normal baru sebagai bebas berkerumun, bahkan mulai ada yang tidak menggunakan masker. Hal ini tentu berpotensi untuk terjadinya kembali kasus covid-19 gelombang kedua. Apabila ini terjadi, maka proses pemulihan pariwisata akan lebih lama lagi," ucapnya.

Chusmeru pun mengingatkan Kemenparekraf harus tegas, khususnya terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat. Harus ada edukasi yang masif dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang normal baru dan disiplin yang tinggi akan protokol kesehatan.

Pasalnya, pemulihan sektor pariwisata tidak dapat dicapai dalam hitungan pekan atau bulan, terlebih jika masyarakat masih cuek terhadap prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini diyakini akan membuat pelaku industri pariwisata semakin terengah-engah menunggu kesembuhan dari sektor tersebut.

"Namun jika kondisinya semakin baik, tren covid-19 semakin menurun, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dari masyarakat tinggi, saya perkirakan paling cepat pertengahan tahun 2021 secara perlahan akan pulih dan pada awal tahun 2022 sudah benar-benar stabil," tandasnya.

Untuk itu, ia menegaskan harus ada gugus tugas di setiap objek dan daya tarik wisata di berbagai daerah agar penerapan protokol kesehatan oleh wisatawan dapat terpantau demi kesembuhan sektor pariwisata. (Yoseph Krishna)