Program BSU Dinilai Jaga Daya Beli Buruh

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar program bantuan subsidi upah alias BSU dilanjutkan tahun ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, program BSU mesti dilanjutkan karena untuk menjaga daya beli buruh.

“Kami mengharapkan bapak Presiden Jokowi tetap melanjutkan bantuan subsidi upah karena dengan bantuan subsidi upah ini meningkatkan jaga beli, setidaknya menjaga daya beli buruh,” kata dia dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (10/2).

Said bilang, sebelumnya pemerintah telah berjanji akan tetap menjalankan program BSU pada 2021. Namun, dia mengherankan karena program tersebut tidak masuk di APBN.

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah dan DPR agar program BSU kembali dimasukkan dalam APBN Perubahan tahun ini. Dia juga menuding Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tak dapat meyakinkan DPR agar program ini diteruskan.

“Karena itu bapak presiden kami minta BSU tetap ada, dan masukkanlah kalau memang belum ada di APBN 2021 nanti di APBN Perubahan di tahun 2021,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan, program BSU tidak bisa mengungkit perekonomian. Dia bilang, penerima manfaat program ini tidak melakukan belanja dan konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.

Hal itu, kata dia, terlihat dari kenaikan dana pihak ketiga atau DPK di perbankan setiap pemerintah menyalurkan bantuan. Oleh karena itu pemerintah tidak memasukkan program ini ke dalam APBN 2021.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, masih ada bantuan jenis lain yang akan dilanjutkan, salah satunya kartu prakerja.

Menanggapi hal itu, Said menuturkan, program kartu prakerja diperuntukkan untuk orang yang menganggur, sementara program BSU diberikan kepada pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta.

“Masa tidak bisa sih bedain itu, sudahlah jangan akal-akalan,” ujarnya.

Pastikan Harga Kebutuhan Pokok
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS Pingkan Audrine Kosijungan memperkirakan, penghentian BSU dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Untuk itu, jika tingkat konsumsi masyarakat turun, dia meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok agar tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan kenaikan harga, misalnya saja untuk komoditas pangan.

“Beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan sejak awal tahun 2021, seperti daging sapi dan kedelai,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/2).

Dari segi konsumsi, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, pengeluaran masyarakat masih terkontraksi di level -3,61% (yoy) pada kuartal IV/2020.

Secara kuartalan, konsumsi hanya tumbuh 0,5% (qtq), lebih rendah dari pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,69% (qtq).

Jika dilihat sepanjang tahun, sektor konsumsi terkontraksi -4,29% (yoy). “Penurunan terjadi di sepanjang tahun 2020 dan diperparah oleh situasi pandemi yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran maupun kelompok masyarakat rentan,” ujar Pingkan.

Sebelumnya, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara bilang, penyetopan BSU akan menghambat pemulihan ekonomi yang sedang digaungkan pemerintah.

Dia pun mengatakan, sebaiknya BSU ditambah. Menurutnya, idealnya pekerja mendapatkan subsidi Rp1,2 juta per bulan yang dilakukan minimum 5 bulan ke depan atau paling tidak setara Rp6 juta.

“Sebaiknya stimulus berupa subsidi upah bagi pekerja ditambah bukan malah dihilangkan,” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara. (Rheza Alfian)