Presiden: RI Tidak Bisa Berharap Dari Investasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini bertumpu pada belanja pemerintah. Kesuraman ekonomi dunia menyebabkan Indonesia tidak bisa lagi berharap pada investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

"Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita," ujarnya, dilansir dari Antara.

Sebagai informasi, Singapura sebagai penyumbang utama penanaman modal asing bagi Indonesia jatuh dalam resesi teknis pada kuartal II 2020, akibat circuit breaker atau pembatasan sosial untuk mengerem penularan covid-19.

Dilansir dari Channel News Asia, Selasa (14/7), Departemen Perdagangan dan Industri Singapura melaporkan produksi domestik bruto atau PDB terkontraksi 41,2% pada kuartal II 2020 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pembatasan aktivitas berdampak pada konstruksi, ritel dan pariwisata Negeri Singa.

Kontraksi tersebut lebih dalam ketimbang perkiraan para ekonom. Dalam survei yang digelar oleh Reuters, para ekonom memperkirakan penyusutan sebesar 37,4%.

Ini adalah kali kedua Singapura mengalami kontraksi. Sebelumnya, dalam kuartal I 2020, ekonomi Singapura telah terkontraksi sebesar 3,3%.

Pemerintah Singapura memperkirakan PDB sepanjang tahun akan menyusut 4% sampai 7% karena covid-19.

BKPM mencatat, Singapura menjadi penyumbang terbesar penanaman modal asing di Nusantara pada kuartal I 2020 lalu. Nilai investasi negara tetangga ini mencapai US$2,72 miliar, mencakup 3.006 proyek.

Sementara, sepanjang 2019, Singapura menanamkan dana hingga US$6,5 miliar guna membiayai 7.020 proyek di Nusantara.

Jokowi mengingatkan kredit perbankan yang dulu bisa tumbuh 12% - 13%, dalam situasi covid-19 juga tidak bisa lagi diharapkan.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta seluruh gubernur tidak mengerem atau menghentikan belanja pemerintah. Menurut dia, jika ingin ekonomi provinsi cepat pulih maka belanja pemerintah harus dipercepat.

"Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan, sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," tegasnya.

Belanja pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga. Pada kuartal II ini, konsumsi rumah tangga terpuruk lantaran covid-19 dan penerapan kebijakan untuk mencegah penularan meluas penyakit tersebut.

Selama ini, konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2019, komponen konsumsi rumah tangga mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yakni 56,62%. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% tahun lalu.

Sumbangan komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebesar 32,33%; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,41%; Komponen pengeluaran pemerintah sebesar 8,75%; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,43%; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga atau PK-LNPRT sebesar 1,30%.

Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,90%.

Di kuartal I 2020, ekonomi masih didominasi konsumsi rumah tangga yang juga mencakup lebih dari setengah PDB. Yakni 58,14%.

Pada perempat pertama 2020, investasi mencakup 31,91%; ekspor barang dan jasa 17,43%; belanja pemerintah 6,5%;  Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,25%, dan PK-LNPRT sebesar 1,28%. Sementara impor barang dan jasa memiliki peran sebesar 17,57%.

"Sekali lagi, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, saya berharap, belanja-belanja yang ada ini, harus dipercepat. Karena itu akan menaikkan konsumsi domestik kita, konsumsi rumah tangga kita yang di kuartal kedua ini turun, anjlok," ujarnya.

Kepala Negara mengingatkan bahwa uang pemda yang ada di bank berjumlah Rp170 triliun atau masih sangat besar.

"Guede sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," kata Presiden.

Presiden pun membacakan realisasi APBD masing-masing provinsi mulai dari yang penyerapan anggarannya paling tinggi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyerapan paling tinggi yakni 45%. Disusul Nusa Tenggara Barat dan Sumatra Barat 44% serta Gorontalo dan Kalimantan Selatan 43%.

Beberapa provinsi telah membelanjakan kurang dari 40% dari APBD. Yakni, Bali 39%; Kalimantan Tengah 38%; Banten 37%; Kepulauan Riau 35%; dan Sulawesi Selatan 34%. Lalu, Lampung dan Papua Barat sebesar 32%. Kalimantan Utara, Bangka Belitung dan Kalimantan Timur masing-masing 31% dan Jawa Timur 30%.

Sebanyak 18 provinsi baru merealisasikan belanja kurang dari 30%. Ada Sulawesi Utara sebesar 29% dan Jambi 28%. Bengkulu, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Riau 27%. Disusul Sumatra Utara 25% serta  Jawa Barat dan Sulawesi Barat 24%. Aceh dan Kalimantan Barat masing-masing 23% dan 22%.

Lalu, Maluku, Nusa Tenggara Timur 21%; Maluku Utara dan Papua 17%; serta Sulawesi Tenggara dan Sumatra Selatan 16%.

"Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal karena yang pegawai itu rutin," tambah Presiden. (Fin Harini)