Permintaan Listrik Turun, Pemerintah Berencana Geser Program 35.000 MW

JAKARTA – Pemerintah memutuskan, akan menggeser realisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan program 35.000 megawatt (MW) karena adanya penurunan permintaan listrik selama pandemi covid-19.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana Kementerian ESDM, sebagai pembina kebijakan ketenagalistrikan Indonesia.

“Ini seluruhnya ada di PLN. Karena saat ini ada penurunan demand, maka kemudian PLN nanti di RUPTL akan digeser jadwal COD-nya agar tidak membebani lebih jauh ke operasional PLN,” kata Rida dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/7).

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan KESDM Jisman Hutajulu menyebutkan, penurunan permintaan listrik salaam pandemi cukup terasa di Indonesia. Contoh saja dalam lingkup Jawa-Bali, ia menyebut sudah ada 3.000 MW pembangkit yang dimatikan atau shutdown.

“Belum lagi sistem Sumatra dan kita berharap ke depan sudah ada rebound lah. Berharap supaya ya memang kita tertolong dengan adanya kenaikan rumah tangga,” terang Jisman pada kesempatan yang sama.

Kementerian ESDM mencatat, proyek pembangkit listrik 35.000 MW baru terealisasi 23% atau 8.187 MW per semester I/2020. Total daya tersebut dihasilkan oleh 200 unit pembangkit listrik yang telah beroperasi atau commercial operation date hingga akhir Juni 2020.

Rida menyebut, jumlah tersebut menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik setara 1,2 GW dibandingkan kapasitas terpasang pada akhir 2019.

“Selain itu, jumlah pembangkit yang sedang dalam tahap konstruksi ada 98 unit, sebesar 19,25 GW atau 54% target,” sambungnya.

Rida juga memaparkan, 45 unit pembangkit berdaya 6,5 GW yang sudah tanda tangan kontrak tetapi belum memulai konstruksi atau setara 19% target. Sementara yang masih dalam tahap pengadaan dan perencanaan ada 54 unit dengan total daya 1.563 GW.

Rida pun menjelaskan, untuk menambah demand konsumen listrik, pemerintah mendorong PLN untuk fokus kepada transmisi dan distribusi, tidak hanya di pembangunan pembangkit. Seperti yang diketahui, program 35.000 MW terdiri dari pembangkit dan transmisi, juga di dalamnya ada gardu induk.

“Kita sendiri dari sisi pemerintah juga sudah mengimbau, meminta agar PLN sedikit mengalihkan fokusnya tidak lagi ke pembangkitan di 35.000 MW. Tetapi lebih banyak di transmisi dan distribusi, agar listrik semakin banyak yang beli,” tandas Rida.

Selain peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik, pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses listrik yang merata ke seluruh Indonesia. Dimana, pada semester I/2020, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,09%. Sedangkan Rasio Desa Berlistrik Nasional mencapai 99,51%.

Meski memutuskan menggeser realisasi program 35.000 MW, KESDM berdalih akan menjalankan program melistriki 433 desa belum berlistrik melalui perluasan jaringan, pembangunan minigrid, dan program tabung listrik. Guna meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Rida juga menyampaikan realisasi investasi di subsektor ketenagalistrikan per Juni 2020 telah mencapai US$3,97 miliar dari target investasi US$11,95 miliar pada 2020.

Ia menyebut, pandemi covid-19 turut mempengaruhi realisasi investasi sub sektor ketenagalistrikan, lantaran adanya pembatasan masuk TKA serta peralatan dan komponen yang membuat pekerjaan konstruksi terhambat.

Stimulus Ekonomi Sub Sektor Ketenagalistrikan

Selain menyampaikan capaian kinerja sub sektor ketenagalistrikan, Dirjen Ketenagalistrikan juga menyampaikan upaya-upaya pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak covid-19.

Ia mengatakan bahwa Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan sudah menginstruksikan PLN terkait mekanisme pelaksanaan pemberian diskon tarif pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri.

“Perlu kami sampaikan bahwa bantuan ini bersifat sementara, sebagai wujud kehadiran negara khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi covid-19 ini,” ujar Rida.

Keringanan yang telah diberikan antara lain diskon 100% bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA sepanjang April-September 2020 dan diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi. Kemudian diskon 100% bagi pelanggan bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA dari Mei-Oktober 2020.

Namun ia tidak bisa menjawab pertanyaan awak media tentang perhitungan pemerintah dalam membatasi pemberian subsidi, mengingat saat ini keuangan negara juga sedang dalam kondisi kas yang sulit.

“Intinya kita hidup dengan covid-19 dan dampaknya, pemerintah berupaya memitigasi risiko. Pemerintah berhitung. Untuk masyarakat yang paling terdampak dan berdampak kepada perekonomian nasional, negara harus hadir,” jawab Rida.

Terbaru, pemerintah kembali memberikan keringanan tagihan listrik berupa pembebasan ketentuan rekening minimum dan pembebasan biaya beban atau abonemen.

Pembebasan ketentuan tarif minimum diberikan pada pelanggan golongan sosial, bisnis dan industri golongan 1.300 ke atas dan golongan layanan khusus.

Secara rinci, pembebasan biaya beban atau abonemen diberikan pada golongan sosial 220, 450, dan 900 VA, serta golongan Bisnis dan Industri berdaya 900 VA.

Keringanan tagihan ini berlaku sementara pada periode Juli-Desember 2020.

“Pelaku industri pada masa pandemi mengeluhkan besarnya tagihan listrik yang bersifat abodemen. Jadi misal dia pakai 20MW tapi tetap harus bayar 40MW. Rata-rata dikeluhkan pebisnis hotel yang penggunaan listriknya turun drastis selama pandemi,” pungkasnya. (Zsazya Senorita)