Pemkab Bogor Belum Putus Kerja Sama Bulog

CIBINONG - Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor belum tentu memutus kerja sama dengan Perum Bulog terkait pengadaan beras bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak covid-19.

"Itu belum ada keputusan. Tidak ada pemda memutus kerja sama dengan Bulog," ungkapnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat (10/7).

Menurut Iwan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor baru sebatas mengevaluasi distribusi beras bansos tahap pertama sebanyak 6.000 ton yang dipesan dari Bulog. Kemudian, ada opsi memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bogor, yakni PD Pasar Tohaga dalam membantu distribusi beras bansos.

"Sedang menjajaki PD Pasar Tohaga ikut penyuplai. Belum ada keputusan sampai saat ini," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Pemkab Bogor melakukan rapat terkait bantuan sosial (bansos) beras ke masyarakat selama pandemi covid-19. Usai rapat, Jumat (3/7) Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kecewa karena bansos beras yang diterima masyarakat tak sesuai standar.

"Ini yang mengecewakan kita tentunya ya, walaupun kita bekerja sama dengan BUMN (badan usaha milik negara) dan kita percaya, kita percaya dengan BUMN, tapi kenyataannya sepanjang pengiriman, setelah pengiriman memang tidak semuanya. Tapi dari sebagian itu pasti ada (beras) yang jelek," kata Ade.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Nuradi, bersama Perum Bulog, mengevaluasi bantuan sosial (bansos) berupa beras bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona covid-19, karena banyak menerima laporan kualitas beras di bawah standar.

Target awal Pemkab Bogor, penyaluran bansos itu harus rampung selama Mei-Juli untuk mengatasi imbas pandemi covid-19. Namun, untuk tahap kedua yang seharusnya awal Juli, tak kunjung dilakukan hingga kini.

"Tahap pertama sudah selesai. Untuk tahap kedua, kami akan evaluasi dulu selama pelaksanaan penyaluran tahap pertama dengan pihak Bulog, berdasarkan kelebihan dan kekurangannya," ujar Nuradi.

Pemkab Bogor memilih untuk memberikan bansos masyarakat terdampak covid-19 sebanyak masing-masing 30 kilogram kepada 200.000 penerima dengan dibagi menjadi tiga tahap.

Pembelian beras seharga Rp10.543 per kilogram itu bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) Kabupaten Bogor setelah pergeseran mata anggaran dalam APBD Kabupaten Bogor tahun 2020. Secara keseluruhan, Pemkab Bogor menghabiskan dana Rp189.774.000.000 untuk membeli 18.000 ton beras yang dibagikan ke masyarakat dalam tiga tahap.

Terkait evaluasi, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menegaskan, tidak akan mempermasalahkan pemerintah daerah yang memutuskan hubungan kerjasama dengan Bulog. Karena, Bulog memahami pemerintah daerah punya otoritas sendiri untuk menentukan.

Bulog sendiri memastikan untuk Program Bansos sudah menggunakan beras kualitas baik., sesuai kerjasama yang disepakati dengan Pemkab Bogor yaitu penyediaan beras medium untuk bansos.

Budi Waseso sedikit geram dengan tindakan Pemkab Bogor. Perusahaan pelat merah itu, akan menggunakan jalur hukum jika ada yang menjelek-jelekan Bulog. (Leo Wisnu Susapto)