Pemerintah Serap Rp11 Triliun Dari Lelang Sukuk Negara

JAKARTA – Pemerintah menyerap dana Rp11 triliun dari lelang lima seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran masuk sebesar Rp40,2 triliun.

Menurut keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (21/7), menyatakan hasil lelang sukuk melebihi target indikatif Rp8 triliun.

Jumlah dimenangkan untuk seri SPNS08012021 sebesar Rp1,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,65625%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 8 Januari 2021 ini mencapai Rp2,56 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 3,65% dan tertinggi 4,21%.

Jumlah dimenangkan untuk seri PBS002 sebesar Rp2,35 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Januari 2022 ini mencapai Rp14,88 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5% dan tertinggi 5,59%.

Untuk seri PBS026, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,11012%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2024 ini mencapai Rp6,54 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 6% dan tertinggi 6,59%.

Untuk seri PBS022, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,7722%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 April 2034 ini mencapai Rp5,87 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,75% dan tertinggi 8%.

Untuk seri PBS028, jumlah dimenangkan mencapai Rp5,25 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,94915%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 ini mencapai Rp10,33 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,87% dan tertinggi 8,15%.

Sekadar informasi, sampai dengan pertengahan 2020, pemerintah telah menerbitkan berbagai jenis SBN dengan total sebanyak Rp630,5 triliun.

Sedangkan dari sisi pinjaman, pemerintah telah melakukan penarikan pinjaman program senilai US$1,84 miliar dari World Bank, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Untuk diketahui, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juni mencapai Rp421,55 triliun, terdiri dari realisasi surat berharga negara (Neto) sebesar Rp430,40 triliun dan realisasi pinjaman sebesar negatif Rp8,85 triliun.

Realisasi pinjaman terdiri dari penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp235,4 miliar, penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp35,93 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp45,02 triliun.

Realisasi penarikan pinjaman yang cukup tinggi diiringi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan realisasi pinjaman neto mencapai angka negatif.

Peningkatan realisasi pembiayaan utang utamanya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan belanja prioritas untuk penanganan masalah kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. (Rheza Alfian)