Pemerintah Dorong Pemenuhan Kebutuhan Haji-Umrah Lewat UMKM

JAKARTA – Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengupayakan agar kebutuhan jemaah haji dan umrah asal Indonesia dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan bahwa kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi satu bentuk upaya mengembangkan ekspor produk UMKM ke wilayah Saudi Arabia dan sekitarnya.

Dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Peran UKM dalam Memenuhi Kebutuhan Jemaah Haji dan Umrah, Teten menjelaskan dengan memenuhi kebutuhan para jemaah maka pelaku UMKM sudah turut andil dalam memulihkan perekonomian nasional serta berpeluang mendapatkan pasar yang lebih luas.

"Bentuk dukungannya ialah pembiayaan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi, kurasi produk, hingga promosi dan akses terhadap pasar," kata Teten Masduki di Jakarta, Rabu (13/1).

Sebagai permulaan, Menkop Teten berharap para pelaku UMKM mampu memenuhi beberapa item kebutuhan yang akan disuplai, mulai dari sambal, kecap, kopi, teh, hingga gula bagi para jemaah haji dan umroh di Saudi Arabia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah dengan produk UMKM merupakan upaya agar produk UMKM bisa menjadi subjek utama dalam ekspor nonmigas.

Dengan begitu, Mendag Lutfi meyakini para pelaku UMKM tidak hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri tetapi juga akan menjadi pemain di pasar global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

"Perlu menjadi catatan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi Saudi Food and Drugs Authority merupakan tantangan yang luar biasa sehingga harus kita persiapkan dengan matang," sebut Mendag Lutfi.

Lebih lanjut, Lutfi mengatakan bahwa pemenuhan produk UMKM tersebut tak hanya soal makanan dan minuman, tetapi juga pada barang lain seperti goodie bag dan kelengkapannya yang seharusnya juga bisa dipenuhi oleh para pelaku UMKM.

"Pada 2019, jemaah haji mencapai 221.000 orang. Itu bisa kita hitung berapa produksi goodie bag kita beserta kelengkapannya. Jangan sampai sajadah-nya saja itu produk China. Harus tetap UMKM yang memenuhi itu," tegas Mendag.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa peran produk UMKM pada pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah juga merupakan upaya menguatkan produk-produk lokal sekalipun di tengah merebaknya pandemi covid-19.

Rosan menegaskan bahwa pihaknya akan berperan aktif bersama asosiasi terkait agar para pelaku UMKM bisa semakin kokoh menjadi tulang punggung dalam pemulihan ekonomi nasional yang terhempas pandemi covid-19.

Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peran penting para pelaku UMKM dimana memiliki kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB serta serapan tenaga kerja yang berada di kisaran 90%.

"Kerja sama ini tidak hanya membuka terobosan untuk ekspor ke Saudi Arabia, tetapi juga ke wilayah Timur Tengah lainnya," tandas Rosan.

Menkop Teten menambahkan bahwa ke depannya kolaborasi lintas instansi itu diharapkan bisa terus dilakukan untuk kemajuan para pelaku UMKM. Bahkan, Teten tidak menutup kemungkinan produk-produk UMKM akan memenuhi kebutuhan para TKI di luar negeri.

"Banyak TKI di luar negeri, seperti Hong Kong dan Thailand. Saya kira ini merupakan potensi besar dan menjadi peluang bagi pelaku UMKM bisa masuk pasar luar negeri," pungkasnya.

Untuk itu, Menkop Teten Masduki menuturkan bahwa pihaknya terus mendorong UMKM agar bisa menyiapkan produk yang memiliki standar agar ada konsistensi dari segi kualitas dan mutu.

"Dalam upaya tersebut, kami bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah," imbuh Teten.

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi pun menegaskan bahwa Kemenag mendukung secara utuh upaya pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah lewat produk-produk UMKM. Untuk itu, Zainut menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umroh.

"Kami tentu sangat mendukung dan berharap nota kesepahaman ini bisa diimplementasikan dengan baik," ucap Wamenag.

Zainut menambahkan bahwa Kemenag sebelumnya telah mengupayakan beberapa strategi kebijakan, antara lain penyediaan makanan dengan menu khas Indonesia guna mengobati kerinduan jemaah haji dan umroh akan produk Tanah Air.

Dalam kebijakan itu, Kemenag bahkan mempersyaratkan seluruh aspek dalam penyediaan makanan, mulai dari bumbu masak hingga koki harus berasal dari Indonesia.

"Sejak 2014, Kemenag telah mensyaratkan penggunaan produk Indonesia, seperti bahan baku, bumbu masak, teh, kopi, hingga olahan daging, ayam, dan ikan kepada layanan katering di seluruh tempat di Saudi Arabia," tegas Wamenag Zainut. (Yoseph Krishna)