Pemerintah Dorong Kolaborasi Bangun Kelapa Sawit Berkelanjutan

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menggalang kolaborasi multipihak dari dalam maupun luar negeri berkaitan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini kerja sama dan kolaborasi dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan keniscayaan.

"Kami tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemangku kepentingan lain, mulai dari perusahaan hulu-hilir, hingga masyarakat. Kita di Indonesia pun tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dunia internasional,” jelasnya dalam siaran resmi, Jakarta, Rabu (7/4).

Ia pun melanjutkan, industri kelapa sawit Indonesia senantiasa dibangun lewat pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yang telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Dalam ketentuan itu, pembangunan berkelanjutan ditetapkan sebagai salah satu aspek pilar pengarusutamaan yang memberikan akses pembangunan adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Sekaligus menjaga lingkungan hidup sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Berangkat dari konteks tersebut, Indonesia memiliki posisi strategis dalam menentukan arah industri kelapa sawit global ke depan. Indonesia juga telah berkomitmen hadirkan industri kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan, bukan hanya di tingkat nasional, namun juga di dunia internasional,” tuturnya.

Presiden pun mengeluarkan kebijakan baru untuk mengakselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan lewat Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO.

“Peraturan ini mewajibkan seluruh perusahaan dan pekebun sawit di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dijalankan mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan,” kata Menko Airlangga.

Sebelum adanya perpres tersebut, sudah dikeluarkan Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB 2019-2024. Peraturan itu dimandatkan kepada 14 kementerian/lembaga dan 26 provinsi penghasil sawit di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Indonesia-Inggris Targetkan Peningkatan Perdagangan
• Meleset Dari Target, Peremajaan Sawit Rakyat Mulai Meningkat
• Perempuan Rentan Diperlakukan Tak Adil Di Kebun Sawit

Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar dunia yang memiliki peran penting dalam memasok dan memenuhi permintaan minyak nabati di tingkat global.

Produksi minyak sawit dunia pada 2020/2021 diperkirakan mencapai 75,46 juta ton. Meningkat 2,23 juta ton atau 3,05% dari tahun lalu.

Indonesia menjadi produsen utama dengan produksi 43,5 juta ton, disusul Jiran Malaysia 19,9 juta ton dan Thailand 3,1 juta ton.

Meski pada 2020 Indonesia dilanda pandemi covid-19, tapi nilai ekspor produk kelapa sawit tetap menunjukkan angka positif di kisaran US$22,97 miliar atau tumbuh sebesar 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan kontribusi kelapa sawit yang signifikan terhadap devisa negara untuk menjaga neraca perdagangan nasional tetap positif.

Harga referensi untuk minyak sawit mentah atau CPO pada periode April 2021 menyentuh angka cukup tinggi yaitu sebesar US$1.093,83 per ton, sehingga Bea Keluar yang dikenakan untuk ekspor CPO sebesar US$116 per ton.

Hal tersebut, kata Airlangga, akan berdampak positif pada penerimaan negara, serta peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit di tingkat tapak yang diterima dalam bentuk harga Tandan Buah Segar.

Produk minyak sawit dan turunannya telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri, mulai dari industri makanan, kecantikan, farmasi, hingga energi.

Saat ini, luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai 16,3 juta ha, dengan melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja, dan menghasilkan produksi minyak sawit lebih dari 35 juta ton pada tahun lalu. (Khairul Kahfi)