Nasional

Pemerintah Diminta Evaluasi Pola Pengendalian Kebakaran Hutan

Sampai saat ini pencabutan Hak Guna Usaha pada pelaku pembakaran atau penyebab karhutla dalam skala luas masih belum diterapkan
25 November 2020 , 11:07

Ilustrasi karhutla. Relawan pemadam kebakaran melakukan proses pembasahan lahan gambut yang terbakar di wilayah Jalan Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (7/10/2020). ANTARAFOTO/Makna Zaezar

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, meminta secara khusus kepada pemerintah agar ada evaluasi serta perbaikan pola pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, sudah hampir 5 juta hektare lahan terbakar dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini.

Menurutnya, selama periode lima tahun ini belum ada terobosan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan. Padahal, setiap tahun tren kebakaran hutan selalu meningkat dan terjadi peluasan.

"Mesti ada upaya dan pola yang menjadi andalan pada program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar tidak semakin meluas dan bertambah dari tahun ke tahun," kata Andi Akmal dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Ia menambahkan, hukum yang diterapkan juga belum menimbulkan efek jera. Buktinya, masih ada pengulangan kebakaran dari tahun ke tahun. Imbasnya, terjadi kerusakan lingkungan, dadi kualitas tanah dan tanaman, sampai ekosistem satwa liar serta kehidupan manusia yang ikut terganggu.

Untuk itu, ia menilai perlu sebuah tindakan yang efektif dan efisien dari pemerintah. Terlebih, anggaran selalu disediakan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Harapannya setiap tahun bisa muncul progres pengurangan jumlah kebakaran yang signifikan.

“Selama ini, jika sudah terjadi kebakaran besar baru heboh karena mengakibatkan bencana lokal dan mendapat protes negara tetangga akibat asap yang melintas hingga negara lain. Padahal, pencegahan lebih murah dan mudah daripada pemulihan," cetus dia.

Lebih lanjut, Politisi PKS ini juga menyayangkan, hingga saat ini pencabutan Hak Guna Usaha pada pelaku pembakaran atau penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam skala luas masih belum diterapkan. Begitu juga potensi denda sekitar Rp5,7 triliun juga masih belum terlaksana dengan baik.

"Padahal, denda tersebut bisa digunakan untuk pemulihan lahan yang kritis akibat deforestasi," tutur Akmal yang juga merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan di Komisi IV DPR ini. (Gisesya Ranggawari)