Pemerintah Buka Ruang Diskusi Terkait RKUHP

JAKARTA – Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Rianto memastikan, ruang diskusi tetap terbuka dalam upaya penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Menurut dia, pembentukan RUU KUHP, yang merupakan produk estafet dari para pendahulu, sebentar lagi akan mencapai langkah akhir. Produk hukum ini mutlak harus diwujudkan sebagai salah satu magnum opus (mahakarya) anak bangsa yang patut dibanggakan.

"Namun, ruang diskusi dan masukan tetap terbuka demi penyempurnaan karya monumental dalam pembangunan hukum nasional kita," ujar Benny dalam keterangan pers, Selasa (23/2).

Benny menyebut diskusi publik terkait RUU KUHP harus selalu digelar untuk menyosialisasikan secara luas pentingnya revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice. Menurutnya, sosialisasi luas menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan benar soal revisi KUHP. 

Pasalnya, RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Seyogianya ini dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat.

"Oleh karena itu, perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP tentunya merupakan kontribusi positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa," kata dia.

Sebagaimana diketahui, pada September 2019 lalu DPR akhirnya menunda pengesahan RUU KUHP akibat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Keputusan ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Menteri Hukum dan HAM menyampaikan sikap pemerintah, yakni menunda pengesahan RUU KUHP kepada DPR.

RUU KUHP tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Adapun penolakan dari elemen masyarakat sebagian muncul akibat disinformasi. Misalnya, isu bahwa RUU KUHP menetapkan perempuan yang pulang malam akan ditangkap dan didenda Rp1 juta.

Karena itu pula pemerintah dan DPR sepakat perlunya dilakukan sosialisasi lebih mendalam dan luas kepada masyarakat terkait RUU KUHP sebelum akhirnya bisa disahkan.

Benny menyebut, RUU KUHP telah melalui langkah panjang yang dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.

Dalam perkembangannya, makna pembaruan KUHP Nasional yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna dekolonialisasi KUHP kemudian diperluas sehingga meliputi pula misi demokratisasi dan konsolidasi hukum pidana materiil di Indonesia," imbuhnya.

Benny menyampaikan bahwa misi demokratisasi tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan moralitas individual, moralitas sosial, dan moralitas institusional. Sementara, misi konsolidasi tercermin dari upaya untuk menertibkan perkembangan hukum pidana di luar KUHP dengan mengembalikan kendali asas-asas umum kodifikasi secara bertahap. 

Selain itu, pembaruan KUHP Nasional juga diarahkan pada misi harmonisasi, yaitu menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal.

"Juga misi modernisasi, yaitu dengan mengubah filosofi pembalasan klasik yang berorientasi pada perbuatan semata-mata menjadi filosofi integratif yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan,” tutupnya. (Herry Supriyatna)