Menagih Peran BUMN Genjot Kualitas SDM

JAKARTA – Di tengah program restrukturisasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri BUMN Erick Thohir pun menyiapkan ‘agenda wajib’ baru buat sederet perusahaan plat merah nasional. Ia menagih perhatian lebih perusahaan BUMN terhadap isu pendidikan yang bisa dialokasi lewat anggaran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) tiap perusahaan.

“Dana CSR yang ada di BUMN saya akan maksimalkan di 30% untuk pendidikan,” kata Erick dalam Seminar “Penguatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) BUMN di Jakarta, Rabu (12/2).

Langkah itu, dirasa perlu dilakukan, lantaran ia melihat sumber daya manusia (SDM) nasional saat ini jauh dari kualitas mumpuni. SDM nasional kebanyakan hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar (SD).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memang mengonfirmasi hal tersebut. Per Agustus 2019, sebanyak 39,66% penduduk Indonesia yang bekerja atau 50,18 juta orang hanya memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah.

Sedikit lebih besar atau hampir setengah (47,94%) memiliki tingkat pendidikan menengah. Rinciannya sebanyak 17,88% atau 22,62 juta menyelesaikan SMP dan 18,33% atau 23,19 juta tamat SMA. Kemudian, sebanyak 11,77% atau 14,84 juta mengantongi ijazah sekolah menengah kejuruan (SMK).

Di luar itu, hanya 2,7% atau 3,41 juta pekerja yang berstatus lulusan Diploma I/II/III dan 9,7% atau 12,27 juta dengan tingkat pendidikan universitas alias strata 1 (S1).

Tak heran, ia pun meminta BUMN untuk turut aktif berkontribusi meningkatkan kualitas SDM. Agenda itu pun ditegaskannya, tak boleh hanya menjadi teori di atas kertas. BUMN diminta berkolaborasi dengan lembaga dan industri pendidikan yang sudah ada.

Bukannya malah jadi pesaing tambahan dengan membuka universitas privat bentukan sendiri. Kampus-kampus bentukan perusahaan plat merah yang ada saat ini, kata dia, justru mesti dievaluasi.

“Saya sedang me-review apa benar BUMN perlu punya universitas-universitas. Karena wong bermain di bisnisnya saja belum tentu survive, apa lagi menjalankan sesuatu yang bukan di ekspertisnya,” selorohnya.

Penyaluran CSR ke industri pendidikan pun tak bisa asal, kata Erick. Kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan menurutnya harus win-win. Artinya, BUMN tetap harus mempertimbangkan unsur bisnis usahanya.

Pihak universitas dan lembaga penerima lain juga punya tanggung jawab dalam mengelola dana yang diterima. Demikian pula siswa atau mahasiswa sebagai penerima bantuan langsung, punya juga tanggung jawab untuk mengejar kualitas lulusan.

Hanya saja, ia mewanti, CSR yang digelontorkan BUMN dirancang bukan sebagai karpet merah penerima beasiswa menjadi pegawai BUMN. Perubahan pun harus dilakukan sehingga program yang ada tidak mentok hanya mencetak professional. Tapi, juga bisa melahirkan entrepreneur pencetak lapangan kerja. Sebab, menurut dia, serapan kerja di BUMN tidak akan mampu mengimbangi banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

Ruang Bebas
Dengan koridor itu, BUMN diharap bisa mengelola bisnis dan anggarannya dengan profesional dan transparan. Sebab, yang mereka kelola adalah aset negara yang sangat besar nilainya. Bisnis sebagai media mencari untung, tetap harus berjalan. Intinya, bersamaan dengan upaya mencetak cuan, kontribusi pada masyarakat juga berjalan.

“Profesionalisme, transparansi, sangat penting karena asetnya yang besar dan ini aset negara. (Negara) perlu dividen. Karena suka tidak suka, income negara kita selain dari pajak ya dari dividen BUMN, ini yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sekadar informasi, dari kajian yang dilakukan LM FEB UI, rasio total aset BUMN dibanding PDB nominal meningkat di 2018 dari 53,1% menjadi 54,7%. Rasio pendapatan terhadap PDB nominal pun meningkat dari 14,9% menjadi 15,9%.

Sayangnya, laba bersih BUMN terhadap PDB porsinya masih kecil, dan dengan tren pertumbuhan yang cenderung menurun. Asal tahu saja, pertumbuhan laba bersih BUMN melambat 0,4% pada 2018 dibanding tahun sebelumnya.

Tahun 2018, total aset BUMN diperkirakan mencapai Rp8.118 triliun, dengan pendapatan sekitar Rp2.360 triliun dan laba bersih Rp154 triliun. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian BUMN, pada 2018 rencana penyaluran program kemitraan mencapai Rp2,76 triliun. Jumlah ini justru meningkat 41,53% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp1,95 triliun.

Kepada Validnews, ekonom Indef Abra PG Talattov mengatakan, ruang pengelolaan CSR BUMN memang terbilang renggang. Padahal, aturannya ada. Salah satunya Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 pasal 88.

Dalam beleid itu, BUMN diamanatkan menyisihkan sebagian laba bersih untuk pembinaan usaha kecil atau koperasi, serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN berusaha. Dalam kebijakan, ‘keharusan’ ini sering disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Padahal menurut Abra, tak ada kata eksplisit yang mewajibkan BUMN menyisihkan keuntungannya.

“Di dalam undang-undang juga disebutkan itu BUMN ‘dapat’. Nah kata ‘dapat’ ini kan pilihan. Tidak bersifat mandatory,” kata Abra, Rabu (12/2).

Meski begitu, BUMN punya pertimbangan lain untuk tetap menjalankan amanat ini. Program PKBL atau CSR notabene dibuat untuk publik. Jadi program ini turut membentuk citra perusahaan di masyarakat.

Ironisnya, kebebasan ruang penyaluran CSR itu malah kerap disalahgunakan dengan interfensi politik. Padahal undang-undang hanya memang memberi mandat untuk mendorong bantuan tadi ke masyarakat maupun ke UMKM Koperasi. Tidak ada yang secara langsung mengharuskan lewat anggota DPR, dan ditujukan bagi Daerah pemilihan (Dapil) tertentu.

Hal ini ditegaskan Abra menanggapi adanya permintaan penyaluran CSR dari PT Pertamina oleh Anggota DPR Komisi VII Muhammad Nasir. Asal tau saja, dalam rapat dengar pendapat Rabu (29/2) lalu, politisi partai Demokrat dapil Riau II itu bahkan meminta Dirut Pertamina mengganti sekretaris perusahaan, lantaran dinilai tak tanggap melayani kebutuhan CSR dari para anggota dewan.

“Justru ini harus dijauhi. Praktik-praktik seperti ini (permintaan CSR politisi.red). Ini menggambarkan intervensi politik seakan-akan BUMN bisa menjadi sapi perah bagi politisi, itu enggak boleh justru,” tegas Abra.

Lebih lanjut, Abra mengatakan penyaluran PKBL atau CSR BUMN harus dipantau khususnya oleh Dewan Komisaris. Perlu ada audit untuk memastikan mekanisme penyaluran berjalan sesuai aturan. Laporan itu pun harus dapat dipertanggungjawabkan pada Kementerian di atasnya. Termasuk kepada publik untuk memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. 

Program PKBL dan CSR BUMN, idealnya memang ditujukan untuk masyarakat sekitar area operasi perusahaan. Gelontoran bantuan tersebut, dikucurkan lewat program yang relevan dengan bidang penyalur dan penerima. Walaupun secara umum semua sektor bisa dijangkau mulai dari pendidikan sampai kesehatan.

“Yang paling relevan dengan bidang mereka (BUMN.red) apa? Cuma misalkan indikator apakah alokasi CSR sudah cukup signifikan. Itu enggak ada juga dalam undang-undang ketentuan berapa persen. Itu dibebaskan ke masing-masing BUMN,” terang dia.

Jangkauan Terprogram
Luasnya sektor yang coba dijangkau lewat PKBL dan CSR BUMN juga dikemukakan Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fajriyah Usman. Pertamina sendiri mengusung 4 pilar dalam pelaksanaan program CSR dan PKBL-nya.

Program pendidikan melalui Pertamina Cerdas, lingkungan melalui Pertamina Hijau, kesehatan melalui Pertamina Sehat dan pemberdayaan ekonomi melalui Pertamina Berdikari.

“Selain keempat pilar tersebut, Pertamina juga senantiasa hadir dalam aksi bantuan Disaster Relief dengan mengirimkan relawan-relawan dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan,” kata wanita yang juga disapa Ziah itu dalam keterangannya kepada Validnews, Kamis (13/2).

Pemetaan sosial jadi langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun program. Analisis dilakukan untuk menangkap kebutuhan sampai potensi yang bisa dikembangkan dalam masyarakat tersebut.

Termasuk juga isu-isu sosial yang mungkin jadi tantangan dalam pelaksanaan program. Dengan begitu kegiatan yang dirancang diharap bisa berjalan efektif dan efisien, juga tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, mekanisme penganggaran untuk program CSR Pertamina dilakukan secara bottom up. Artinya, alokasi anggaran dirancang berdasarkan aspirasi yang ada di lapangan tiap tahunnya. Meski demikian, menurut Ziah tetap ada prosedur yang dilaksanakan dalam penetapan anggarannya.

Mekanisme berbeda diterapkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Khusus Pelaksanaan Program Kemitraan, ada dana bergulir yang khusus disediakan perusahaan. Sementara untuk Program Bina Lingkungan dianggarkan dari penyisihan keuntungan perusahaan, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

“Selain program PKBL, perusahaan juga menganggarkan dana CSR untuk menyalurkan program-program community development setiap tahunnya yang masuk dalam biaya operasional perusahaan,” kata SVP Corporate Secretary PT Antam Kunto Hendrapawoko kepada Validnews, Rabu (12/2).

Meski begitu, menurut dia, pelaksanaan program CSR juga harus diawali dengan perencanaan. Proses itu melibatkan stakeholder perusahaan, termasuk masyarakat sekitar. Hal ini supaya ada link and match antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan perusahaan dalam memenuhinya.

Ia menyebutkan, pada PKBL di 2018, pihaknya sudah menjangkau 583 Mitra Binaan. Kesemuanya disalurkan secara langsung oleh Unit Bisnis Perusahaan.

Total akumulasi mitra binaan PT Antam sampai dengan akhir 2018 sendiri mencapai 40.912 Mitra Binaan. Program yang disalurkan mendapat predikat “Puas” menurut Indeks Kepuasan Masyarakat (Community Satisfaction Index).

Kunto mengaku pihaknya secara rutin diaudit, baik oleh internal maupun pihak eksternal yang ditunjuk PT Antam. Selain itu PT Antam juga secara berkala melakukan laporan pertanggungjawaban Program PKBL bulanan ke Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam Sustainability Report dan PKBL Report setiap tahunnya.

Sektor Favorit
Hanya saja, transparansi pelaksanaan program CSR perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN, dinilai masih kalah dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN CSR Network (ACN) mencatat, Indonesia berada di posisi paling buntut dari survei yang dilakukan pada 5 negara ASEAN. Diketahui baru 37% perusahaan nasional yang sudah menerapkan standar global dalam laporan CSR perusahaannya.

Sementara empat negara lain punya persentase kepatutan standar global yang lebih tinggi. Jumlah perusahaan yang bisa mengikuti standar global mencapai 61% perusahaan di Malaysia dan Singapura. Sementara di Filipina dan Thailand standar global pelaporan kegiatan CSR masing-masing bisa diikuti 52,3% dan 46,0% perusahaan.

Padahal sejatinya pelaporan program keberlanjutan perusahaan yang sesuai standar global ini berfungsi meningkatkan kepercayaan pasar dan para stakeholder. Laporan tersebut juga dinilai dapat mengidentifikasi risiko dan peluang bisnis dalam jangka panjang.

Laporan ACN juga mengungkapkan bahwa kualitas transparansi pelaporan program oleh perusahaan di 5 negara ASEAN tersebut. Program terkait persoalan terkait dampak ekonomi perubahan iklim, pengaruh terhadap keragaman hayati, hak asasi manusia disebut masih minim, begitu pula dengan pelaporannya. Perusahaan umumnya lebih banyak mempublikasikan soal nilai ekonomi yang disalurkan, kegiatan-kegiatan filantropi dan program kesehatan serta keselamatan kerja.   

Pola yang sama disebut juga terjadi pada perusahaan publik di Indonesia. Laporan perusahaan umumnya lebih memperlihatkan nilai ekonomi yang disalurkan dan dampak tidak langsung dari kegiatan CSR.

Sementara dampak langsung sosial masyarakat dan lingkungan, minim pelaporan. Menilillk laporan CSR tiga BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Antam, program sosial dan lingkungan ternyata alokasi anggarannya tidak seberapa besar.

PT Antam mengalokasikan total Rp118,67 miliar anggaran CSR perusahaan di 2018. Besaran dana tersebut dibagi untuk program kesehatan 35%, sosial budaya 18%, pengembangan ekonomi lokal 12%, dan pendidikan 9%.

Sebagai perusahaan tambang, Antam sendiri memiliki anggaran khusus untuk rehabilitasi lingkungan. Pada 2018, dana dan investasi lingkungan Antam tercatat sebesar Rp114,85 miliar, meningkat dibandingkan 2017 yang tercatat Rp108 miliar.

Komposisi terbesar dari dana dan investasi lingkungan ini adalah pengelolaan limbah, pengendalian erosi dan sedimentasi, serta reklamasi dan revegetasi. Selain itu, juga digunakan untuk membiayai aktivitas pemantauan lingkungan, dan lain-lain. Pada 2018, perusahaan kemudian menganggarkan biaya pengelolaan lingkungan sebesar Rp125,53 miliar.

Sedangkan di PT PLN, program kesehatan dan pemberdayaan mendapatkan aliran dana terbesar masing-masing kurang lebih sepertiga dari total Rp 197,593 miliar penyaluran dana CSR tahun 2018. Program pendidikan porsinya sebesar 17,8% dan lingkungan hidup hanya 10,79%.       

Sementara itu, porsi program lingkungan dalam CSR PT Pertamina mencapai 12,2% dari total US$29 juta yang disalurkan selama 2018. Sektor lainnya yaitu kesehatan 9,1%, pendidikan 25,9%, dan yang terbesar untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 52,8%.

Dari laporan tersebut terlihat sektor pendidikan memang belum jadi prioritas utama penerima dana CSR dan PKBL dari tiga perusahaan BUMN tersebut. Alokasi dana ke sektor pendidikan masih di bawah 30% dengan nilai yang terkecil dialokasikan PT Antam yaitu hanya 9%. Jauh dari yang ingin dicapai Menteri BUMN Erick Thohir.

Sejauh ini, baru PT Pertamina memberikan porsi cukup besar untuk sektor pendidikan, yaitu 25,9%. Program beasiswa Sobat Bumi yang dijalankan sejak tahun 2015 jadi andalan.

Hingga tahun 2019 sebanyak 1.668 siswa mendapatkan beasiswa dari program tersebut. Dari jumlah tersebut, 23,62% adalah putra putri dari daerah pelosok Indonesia (non kota besar) dan 25 orangnya adalah penyandang disabilitas. Penyaluran program ini telah menghabiskan anggaran Rp47 miliar sejak tahun 2015 hingga 2019.

Meski target alokasi dana CSR untuk pendidikan yang harus dikejar cukup tinggi VP PR PLN Dwi Suryo Abdullah menyatakan, pihaknya akan tetap mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. PLN menurutnya masih harus mengejar 12,2% alokasi CSR untuk pendidikan seperti yang diharapkan Menteri BUMN.

Ia pun mengaku PLN tak keberatan dengan ‘kewajiban’ baru tersebut. Sebab, lanjutnya, program-program CSR BUMN boleh dikolaborasikan satu sama lainnya.

“Itu ada namanya sinergi BUMN. Jadi arah kebijakan CSR untuk BUMN disinergikan jadi ada yang fokus garap tentang pendidikan di mana,” kata Dwi. (Bernadette Aderi, Rheza Alfian, Yoseph Krishna)