Jokowi Minta Daerah Tak Paksakan New Normal

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, keputusan untuk membuka tatanan kelaziman baru (new normal) di setiap daerah harus didukung data-data keilmuan yang menunjukkan penurunan kasus covid-19.

“Jangan sampai kita berani membuka, masuk new normal tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan,” ujar Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Posko Penanganan Covid-19 di Semarang, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Selasa (30/6).

Jokowi menekankan pentingnya setiap kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berpegang pada data keilmuan (science). Keduanya harus selalu melibatkan praktisi, seperti ahli epidemiologi, ilmuwan, dan para tenaga medis, dalam pengambilan keputusan.

“Jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal, tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita buat kebijakan, tolong yang namanya data keilmuan itu dipakai,” ujar Jokowi.

Dalam membuka fase new normal, kata Jokowi, ada tahapan prakondisi dengan menyosialisasikan kepada masyarakat soal pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin. Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas setempat harus menentukan waktu yang tepat untuk benar-benar membuka era normal baru.

“Jangan sampai R-t (angka reproduksi virus) masih tinggi di atas 1, R-naught masih tinggi, kita berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa membuat data, ilmu, yang jelas,” ujarnya.

Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menentukan sektor yang menjadi prioritas untuk memasuki new normal tergantung perkembangan data dan karakteristik daerah tersebut.

“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan silakan. Tapi juga mungkin masih dibatasi (kapasitasnya),” ujarnya.

Presiden mencontohkan daerah pariwisata yang memiliki kapasitas 1.000 orang. Pada tahap awal pembukaan di era new normal, harus ada pembatasan kunjungan menjadi 500 orang.

Setelah itu, keberlangsungan new normal harus dievaluasi. Jika fase ini malah mendorong penambahan kasus covid-19 di daerah, maka fase tersebut harus dihentikan.

“Setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani seperti itu,” ujar dia.

Harus Seiring
Presiden meminta jajaran pimpinan daerah betul-betul mengatur "gas dan rem" atau laju dan henti penanganan covid-19 di wilayahnya masing-masing berdasarkan tahapan dan indikator yang ada.

"Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus tetapi covid-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan," ujar Presiden.

Meski diakui Jokowi tak mudah dilakukan, pengendalian covid-19 harus seiring dengan perekonomian yang tidak terganggu.

"Ini bukan barang yang mudah. Semua negara mengalami dan kontraksi ekonomi terakhir yang saya terima, dunia diperkirakan pada tahun 2020 akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7,6. Artinya global, dunia, sudah masuk ke yang namanya resesi," ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan pada tahun ini Singapura diprediksi mengalami minus ekonomi 6,8 persen, Amerika -9,7 persen, Inggris -15,4 persen, Jerman -11,2 persen, Prancis -17,2 persen, dan Jepang -8,3 persen.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan Indonesia harus bisa mengatur dan mengelola laju dan henti antara covid-19 atau kesehatan dan ekonomi.

Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, melainkan jajaran forkominda, TNI/Polri, dan seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga supaya bisa berjalan dengan baik.

"Oleh sebab itu, saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar," kata Presiden. (Nofanolo Zagoto)