Jakarta Berjibaku

Oleh Sita Wardhani, S, SE, MSc*

The Big Durian, demikianlah orang asing menyebut Jakarta. Tidak ada referensi buku sejarah yang pernah menyebutkan pencetus istilah tersebut. Namun, nama ini tampaknya banyak digunakan oleh orang asing sebagai nama alias utuk kota Jakarta. Asal usul pemberian nama ini pun tidak jelas, namun kira-kira buah durian dianggap menggambarkan daya tarik Jakarta.

Orang yang tidak pernah mencicipi buah durian pasti tidak akan tertarik dengan durian karena baunya yang menyengat. Meski begitu, dibalik aromanya yang mengganggu, durian menawarkan rasa kaya yang memanjakan lidah dan dapat membuat orang ketagihan. Teksturnya yang lembut dengan rasa gurih dan legit hanya dapat dirasakan oleh mereka yang pernah mencicipinya. Karena itu, wajar jika buah ini begitu dicintai penggemarnya.

Demikian pula dengan kota Jakarta. Bagi yang tidak kenal, Jakarta menyakitkan seperti duri pada kulit buah durian. Baunya pun busuk menyengat sehingga membuat tidak nyaman. Namun, bagi yang berhasil, mereka dapat menikmati fasilitas dan kehidupan kota besar ini. Durian menciptakan hubungan cinta dan benci, seperti Jakarta. Meski sulit hidup di Jakarta, setiap tahunnya Jakarta mampu menarik pendatang baru yang mencoba peruntungan.

Mengutip mantan Sekjen PBB periode 2007–2016, Ban Ki Moon, “Migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety and a better future…” atau berarti manusia bermigrasi dalam mencari jati dirinya, serta untuk masa depan yang lebih baik.

Sebagai ibu kota tempat pemerintahan pusat berada, Jakarta juga menjadi pusat aktivitas bisnis. Peran penting Jakarta dalam aktivitas ekonomi dapat diukur dari kontribusi PDRB Jakarta. Jakarta menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan kontribusi PDRB tertinggi di antara 34 provinsi lainnya. Kontribusi PDRB Jakarta sebesar 16% terhadap PDB nasional. Tingginya nilai PDRB Jakarta menggambarkan sirkulasi kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan orang tertarik untuk mengadu nasib.

Jakarta menjadi salah satu tujuan utama migrasi. Hal ini dapat terlihat dari tingginya arus migrasi ke Jakarta. Data statistik migrasi DKI Jakarta menyebutkan bahwa pada 2015 jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,15 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 36% merupakan penduduk migran atau dalam definisi BPS merupakan orang yang tidak lahir di Jakarta. Sisanya, sebanyak 64% merupakan penduduk yang memang lahir atau orang tuanya telah menjadi penduduk Kota Jakarta.

Arus aktivitas migrasi juga terjadi kepada penduduk di sekitar Jakarta. Fasilitas transportasi publik telah mampu memobilisasi tenaga kerja dari daerah-daerah sekitar. Mengacu kepada data statistik warga komuter, sebanyak 1,275 juta penduduk yang berdomisili di Bodetabek melakukan mobilitas sirkular, baik untuk kegiatan bekerja maupun sekolah ke Jakarta. Hal ini menyebabkan jumlah orang yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari diperkirakan bertambah sebesar 12,1%.

Batavia dan Jakarta

Peran dan posisi Jakarta saat ini sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian merupakan hasil bentukan masa kolonialisme. Batavia, demikian Jakarta disebut pada masa kolonialisme Belanda, merupakan kota pertama yang disinggahi oleh para pedagang Belanda di perairan Hindia Timur. Batavia pun kemudian dijadikan ibu kota daerah-darah jajahan Belanda di Hindia Timur. Meski demikian, kejayaan Jakarta bukanlah karena dijadikan pusat pemerintah, melainkan karena juga berperan sebagai pusat perdagangan dan perekonomian (Silver, 2008).

Di bawah perusahaan swasta Hindia Belanda atau yang lebih dikenal sebagai VOC, Batavia menjadi pusat perdagangan dunia. Batavia besar bukan karena menjadi pusat pemerintah kolonial saat itu, melainkan karena perannya sebagai pelabuhan yang melakukan perdagangan dengan dunia luar. Dapat dikatakan bahwa peran Pelabuhan Sunda Kelapa seperti peran pelabuhan di Singapura masa kini. Bahkan, kejayaan perdagangan yang terjadi terutama pada abad ke-17 dan ke-18 telah menjadikan VOC sebagai perusahaan multinasional pertama yang menjual sahamnya ke publik.

Fasilitas publik dan infrastruktur di Batavia dan sekitar Jawa dimulai dengan adanya Politik Etis yang diinisiasi Ratu Wilhelmina. Kebijakan ini diberikan karena Batavia sempat kehilangan posisi dominasi dalam perekonomian dari Surabaya. Sebagai upaya untuk mengembalikan posisi tersebut, dilakukan restrukturisasi dalam pemerintahan dan berbagai kebijakan lainnya. Meski hasil dari pelaksanaan kebijakan politik etis ini sangat sedikit dan jauh dari niat awal inisiasinya, Batavia masih menjadi salah satu kota yang menikmati hasil pelaksanaan kebijakan tersebut. Batavia, misalnya, menikmati investasi dalam pembangunan infrastruktur publik.

Restrukturisasi sistem ekonomi dan pemerintahan merupakan titik awal perkembangan Batavia. Jika semula wilayah Batavia hanya sekitar pelabuhan—yang saat ini dikenal sebagai pelabuhan Sunda Kelapa—restrukturasi kebijakan telah mendorong perluasan wilayah Batavia yang menjadi cikal bakal perkembangan Jakarta saat ini.

Perluasan Batavia dimulai dengan membangun dan memindahkan pusat kota dari sekitar pelabuhan ke Weltervreden. Daerah baru ini berjarak kurang lebih 10 kilometer dari Batavia lama ke arah selatan, atau saat ini merupakan area yang membentang dari Sawah Besar hingga Museum Gajah. Batavia pun terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan, terutama pada awal abad ke-20, ketika pemerintah Hindia Belanda menerbitkan regulasi untuk melakukan renovasi dan pembangunan gedung-geudng baru di Batavia.

Pindah Ibu Kota

Meski peran pelabuhan Tanjung Priok kini tidak lagi seperkasa pelabuhan Sunda Kelapa pada masa VOC, geliat aktivitas Jakarta telah berkembang hingga lintas batas administrasi. Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan, yaitu kota yang terintegrasi dengan kota-kota yang menjadi tetangganya. Bersama dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jakarta membentuk kota metropolitan dengan sebutan Jabodetabek.

Menurut Worldbank (2006), Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan terbesar yang memiliki potensi untuk memengaruhi dunia. Dengan jumlah populasi yang besar, metropolitan Jakarta memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini peran urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi di kota besar, seperti kemacetan, polusi, dan infrastruktur buruk yang telah menurunkan multiplier effect dari urbanisasi (World Bank, 2014).

Hal ini pula yang menjadi latar belakang pemerintah saat ini untuk memindahkan ibu kota. Berkaca kepada beberapa negara yang memiliki dua kota untuk fungsinya masing-masing, yaitu pemerintahan dan perekonomian, tampaknya hal inilah yang ingin dilakukan. Selain itu, kepadatan Jakarta, dan juga Pulau Jawa secara umum, menjadi pertimbangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota.

Pendapat pro dan kontra terhadap niat pemerintah untuk memindahkan ibu kota tentu beragam. Bahkan, niat memindahkan ibu kota pun sudah ada sejak zaman penjajahan. Niat ini juga pernah dilontarkan oleh Presiden Soekarno. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana karena memang terabaikan. Niat Belanda memindahkan ibu kota terhalang oleh perang dunia, sedangkan niat Presiden Soekarno terabaikan karena banyaknya projek pembangunan yang perlu dilakukan sehingga tidak menjadi prioritas.

Jakarta adalah kota metropolitan yang sangat padat. Jakarta adalah kawasan perkotaan terpadat kedua di Asia Timur setelah kawasan perkotaan Hong Kong. Metropolitan Jakarta juga jauh lebih padat daripada daerah perkotaan lainnya di Indonesia. Sebanyak 12% lahan terbangun di Indonesia berada di Jakarta dengan 20% penduduk perkotaan Indonesia tinggal di kota ini (World Bank, 2014).

Selain kepadatan penduduk, kemacetan merupakan permasalahan lain yang dihadapi penduduk Jakarta. Diperkirakan kemacetan menciptakan kerugian hingga US$6,5 miliar setiap tahunnya (World Bank, 2014). Selain itu, Jakarta sering kali dilanda banjir yang tentu membawa kerugian bagi masyarakatnya.

Banjir besar pada 2014 melanda 17% kawasan metropolitan Jakarta dan 64.000 orang harus mengungsi. Belum lagi, jika melihat jumlah kendaraan bermotor serta aktivitas ekonomi lain di kota yang padat ini, tentu ada efek samping yang dihasilkan, seperti polusi udara yang tentu merugikan dari segi kesehatan. Indikasinya, sampai 2011, sebanyak 58% dari semua penyakit yang diderita penduduk Jakarta berkaitan dengan polusi udara (World Bank, 2014).

Sebagai kota metropolitan, Jakarta memiliki berbagai permasalahan. Hal ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah yang tidak hanya harus mampu menyediakan kota yang nyaman untuk tinggal dan bekerja, tetapi juga masih menarik bagi pebisnis utnuk berinvestasi. Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perbaikan infrastruktur yang terus menerus dilakukan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi Jakarta yang nyaman ditinggali maupun dijadikan pusat bisnis. Ditambah lagi, rencana pemerintah yang sedang berjalan, yaitu perbaikan infrastruktur transportasi, mulai dari jalan raya sampai kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung, menjadikan mimpi megapolitan Jakarta semakin nyata. Dengan begitu, sepertinya pemindahan ibu kota memang harus diwujudkan.

Jakarta akan menjadi lebih menarik bagi orang-orang yang masih penasaran mencicipi rasa gurih dan legit nan lembutnya, meski ancaman kemacetan, polusi udara, dan berbagai hambatan lain yang dapat menurunkan kualitas hidup tampak dari luar. Seperti buah durian yang durinya besar dan tajam dengan baunya yang menyengat, masih saja ada yang mau mencicipinya.

*)Peneliti Utama dan Pengajar FEBUI

Referensi

Silver, C. (2008). Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century. Oxfordshire: Routledge.

Ingram, G. K. (2014). Defining Metropolitan and Megapolitan Areas. Beijing Forum 2014: Toward the Harmonious Development and. Beijing: Lincoln Institute of Land Policy.

World Bank. (2014). Kisah Perkotaan di Indonesia. Jakarta: World Bank.