Jaga Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Dorong Bansos Produktif

JAKARTA – Pemerintah menetapkan beberapa langkah untuk menjaga optimisme pemulihan ekonomi tahun ini. Di sisi produksi, bantuan sosial akan diberikan untuk mendorong produktivitas. Sementara di sisi konsumsi, vaksinasi menjadi jalan mengungkit belanja masyarakat.

“Tapi di 2021, seiring pemulihan ekonomi dan optimisme positif, pemerintah mendorong yang dibantu tahun ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara bincang "PPKM di Beberapa Kota Jawa Bali dan Perkembangan Vaksin" yang digelar AMSI, Jumat (8/1).

Bantuan pada sektor produktif, lanjutnya, tak meniadakan belanja sosial dalam bentuk PKH maupun bansos lainnya.

Ia menyebutkan, pemerintah tengah merealokasi anggaran yang diperlukan untuk penanganan pandemi dan dampaknya pada perekonomian. Kemunculan varian baru menjadi salah satu dasar realokasi anggaran tersebut.

“Pemerintah ketika membuat anggaran di bulan November, asumsinya tidak ada strain baru, mutasi strain tidak ada. Tentu dengan ada mutasi strain, pemerintah merealokasi lagi. Termasuk biaya-biaya perlindungan sosial di mana akan didorong kembali,” paparnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebutkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional tahun ini akan mencapai Rp403,9 triliun. Angka tersebut naik bila dibandingkan alokasi awal sebesar Rp372,3 triliun.

Di sisi konsumsi, lanjut Airlangga, mendorong kelas menengah untuk berbelanja menjadi tantangan perekonomian. Pada masa pandemi ini, kelompok tersebut menahan belanja, terindikasi dari dana pihak ketiga yang semakin meningkat di perbankan.

Sementara, konsumsi menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi pada kuartal III/2020 sekitar 57% dari PDB. Konsumsi rumah tangga pun menjadi sumber kontraksi bagi perekonomian.

Di kuartal III/2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi -3,49% (yoy). Pada kuartal tersebut, konsumsi rumah tangga terkontraksi -4,04% (yoy) pada kuartal III/2020.

Sebelumnya, pada kuartal II/2020, konsumsi rumah tangga sempat menyentuh level -5,52% (yoy). Hingga perekonomian terkontraksi -5,32% (yoy) pada kuartal II/2020.

“Kita mendorong agar daya beli kembali, salah satunya dengan vaksinasi,” ujanya.

Airlangga yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyebutkan perekonomian berada pada tren positif. Dimulai dari kuartal III yang lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Ia memproyeksi pertumbuhan pada kuartal IV berada pada kisaran -2% hingga -0,9%.

Namun, ia mengaku pemerintah belum mengkalkulasi pertumbuhan pada kuartal I tahun ini. “Kuartal I too earl to call, tapi tetap optimistis,” imbuhnya.

Baca Juga:

• Kapolri Perintahkan Kapolda Awasi PSBB
• Ekonom Berharap PSBB Jawa-Bali Pulihkan Perekonomian
• Indonesia Perlu Siapkan Penerimaan Vaksin COVAX Facility

Peta Jalan Vaksinasi
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyebutkan pada periode Januari-April 2021, vaksinasi akan diberikan pada tiga kelompok. Pertama, tenaga kesehatan yang berjumlah 1,5 juta yang tersebar di 34 provinsi.

“Rencananya bulan Januari 506.300 tenaga kesehatan. lalu Februari sebanyak 1.069.000 tenaga kesehatan. Jadi seluruhnya di Januari-Februari seluruhnya untuk petugas kesehatan,” kata Airlangga.

Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan tersebut, sebelum melanjutkan program tersebut.

Kelompok berikutnya yang akan menerima vaksinasi adalah petugas publik sebanyak 14,7 juta orang dan 21,5 juta lansia.

Lansia merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi. Namun, pemberian vaksinasi bagi lansia ini akan dilakukan setelah Indonesia menerima vaksin yang bisa diberikan untuk kelompok umur tersebut.

Gelombang kedua akan dilaksanakan pada April 2021-Maret 2022, yakni untk 63,9 juta masyarakat yang tinggal di daerah dengan risiko penularan tinggi. Terakhir, 77,4 juta masyarakat lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp73 triliun untuk vaksinasi. Airlangga pun menklaim segala infrastruktur yang diperlukan telah dipersiapkan.

Terkait kehalalan, Airlangga menyebutkan MUI bisa berkaca dari negara lain. Di Uni Emirat Arab, vaksin covid-19 ditetapkan halal karena menyangkut kedaruratan dan keselamatan nyawa. Sedangkan Malaysia tidak memberikan stempel halal bagi produk vaksin, namun pada kegiatan vaksinasi.

“Tentu MUI akan memilih mana yang akan dipakai, apakah kehalalan atau kedaruratan. Karena keduanya bisa dilakukan,” lanjutnya.

Sementara, BPOM disebut Airlangga telah mendaat data uji coba vaksin Sinovac dari Brasil dan Turki. BPOM juga sudah mengunjungi pabrik Sinovac di China.

“Tetap diperlukan kedisiplinan masyarakat. Vaksin paling efektif adalah memakai masker,” imbuhnya. (Fin Harini)