Implementasi RCEP Bakal Didukung Omnibus Law

JAKARTA – Pemanfaatan RCEP di Indonesia akan didukung oleh pembenahan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, ketentuan yang sama juga dapat mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi di pusat dan  daerah alias hiper-regulasi.

"Ini menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional antar sektoral," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (26/11). 

Omnibus Law merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dunia usaha, tidak hanya untuk di dalam negeri, tapi juga untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan luar negeri di era perekonomian global saat ini.

“Pembenahan iklim usaha dan investasi tersebut sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing Indonesia, untuk memastikan pemanfaatan implementasi perjanjian RCEP melalui perbaikan peringkat EoDB dan Global Competitiveness Index,” lanjutnya. 

Dia berharap setiap Kementerian dan Lembaga terkait harus terus berbenah diri untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Dengan begitu, dunia usaha dapat menikmati RCEP ketika perjanjian ini mulai diimplementasikan setiap negara.

Setelah perjanjian RCEP ditandatangani pada 15 November 2020, maka RCEP dapat mulai diimplementasikan setelah minimal 6 negara anggota ASEAN dan 3 negara mitra FTA ASEAN menyelesaikan proses ratifikasi.

Airlangga menilai negara anggota yang termasuk dalam RCEP memiliki arti yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
 
Semakin terintegrasinya perekonomian Tanah Air dengan 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra FTA-nya memiliki posisi penting dalam peta perdagangan Indonesia. Kelima belas negara anggota RCEP telah menjadi pasar tujuan ekspor (57%) dan sumber impor (67%) utama bagi Indonesia pada 2019.

Sementara, negara-negara yang sama juga merupakan sumber utama aliran investasi asing atau FDI ke dalam negeri. Pada 2019, 66% FDI yang masuk ke Nusantara berasal dari negara anggota RCEP yang terdiri dari Singapura, China, Jepang, Malaysia dan Korea Selatan merupakan investor utama di Indonesia.

"Perjanjian RCEP merupakan konsolidasi lebih lanjut dari perjanjian FTA ASEAN+1 yang sudah ada, dengan karakteristik yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan bagi seluruh negara anggotanya," katanya.

Pemerintah meyakini RCEP bakal memberi manfaat bagi perekonomian nasional yakni; menciptakan peluang industri nasional dalam memanfaatkan Jaringan Produksi Regional dan Rantai Nilai Regional di kawasan.

Lalu meningkatkan daya saing nasional di kawasan, kemudian memperluas akses pasar untuk produk ekspor Indonesia, serta meningkatkan aliran investasi global atau FDI ke dalam negeri.

Dia meyakini penandatanganan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP jadi langkah penting Indonesia untuk lebih terintegrasi dalam Rantai Nilai Global atau GVC.

Indonesia, ucapnya, harus memanfaatkan peluang yang ditawarkan RCEP dengan akses pasar bagi produk ekspor dalam negeri yang akan semakin terbuka.

"Sehingga industri nasional akan semakin terintegrasi dengan jaringan produksi regional, dan semakin terlibat dalam mata rantai regional dan global. Tentunya, hal tersebut akan menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri," tutupnya. (Khairul Kahfi)