Haji 2020 Batal, Realisasi Anggaran Haji Kemenag Capai Rp6 Miliar

JAKARTA – Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) tetap mengelola keuangan operasional ibadah haji tahun 2020 meski penyelenggaraan ibadah haji 2020 tidak dilaksanakan akibat pandemi covid-19. Dari total anggaran yang disetujui DPR sebesar Rp7,19 miliar, Kemenag sudah merealisasikan Rp6,45 miliar atau sekitar 89%.

Ia mengungkapkan, realisasi anggaran Rp6 miliar lebih tersebut untuk pengadaan gelang jemaah haji dan percetakan buku manasik haji. Sementara, anggaran sebesar Rp7 miliar lebih bersumber dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Realisasi anggaran ini untuk pengadaan gelang jemaah haji dan percetakan buku manasik haji sebagaimana yang telah disetujui DPR dalam rapat kerja tanggal 7 Juli 2020," kata Fachrul dalam rapat dengar pendapat Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (23/11) di Gedung DPR, Senayan.

Adapun rinciannya untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah haji, yaitu sebesar Rp2,71 miliar. Untuk buku manasik haji sebesar Rp3,22 miliar yang diperuntukkan bagi haji reguler.

Sementara bagi haji khusus, rinciannya adalah untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah haji sebesar Rp236 juta dan untuk buku manasik haji sebesar Rp278 juta.

Fachrul menjelaskan, pengadaan gelang jemaah haji dan percetakan buku manasik haji tahun 2020 yang batal disalurkan ke jemaah ini akan dialokasikan untuk pemberangkatan haji 2021. Serta, pengadaan gelang jemaah haji dan percetakan buku manasik haji tahun 2021 akan dialokasikan untuk haji tahun 2022.

"Kondisi ini secara tidak langsung menjadi hikmah dan menjadi solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi, yaitu adanya keterlambatan pengadaan dan pengiriman buku manasik," jelas Fachrul.

Sementara itu, pihak Komisi VIII DPR RI menyatakan menerima laporan Kemenag soal realisasi anggaran penyelenggaraan haji tahun 2020 ini. Sementara untuk pembahasan haji 2021 akan digelar setelah ada kepastian dari otoritas haji Arab Saudi soal pemberangkatan haji tahun 2021.

"Kesimpulannya kami DPR dapat menerima laporan terkait pertanggungjawaban atas realisasi anggaran haji tahun 2020 ini dari 1 Januari sampai 31 Agustus 2020 yang sudah terealisasi 89,73%," tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus yang menjadi pemimpin rapat. (Gisesya Ranggawari)