Depok Dan Bogor Usulkan Pengaturan Shift Karyawan Di Jakarta

DEPOK – Pemerintah Kota Depok dan Kota Bogor menyoroti penuhnya penumpang pada moda transportasi kereta api rel listrik (KRL) dari dan ke wilayah Bogor. Panjangnya antrean pengguna KRL memicu kekhawatiran akan penyebaran virus corona baru (covid-19) di wilayah ini. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, mengusulkan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan pengaturan jam kerja pegawai baik pegawai pemerintah maupun swasta, melalui pembagian shift dalam bekerja.

"Usulan ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan penumpang KRL pada jam-jam sibuk," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dadang Wihana di Depok, Selasa (9/6).

Dadang menjelaskan, dengan PSBB Proporsional wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan PSBB Transisi di DKI Jakarta, terjadi peningkatan pergerakan orang yang cukup tinggi karena sejumlah kantor dan perusahaan yang sebelumnya tutup mulai melakukan aktivitas.

Terhadap hal ini, dia mengusulkan perlu juga dipikirkan  fasilitas layanan antar jemput pegawai dari kantor atau perusahaan tempat kerja. Tujuannya, agar tidak terkonsentrasi seluruhnya dengan menggunakan "commuter line" yang semakin padat.

Antrean panjang ini terlihat di sejumlah stasiun kereta ketika jam sibuk (peak hour). Di Wilayah Kota Depok antrean penumpang terjadi di Stasiun Citayam hingga pukul 09.30 WIB. 

"Kami menghimbau kepada seluruh warga terutama kelompok lanjut usia, untuk menunda perjalanan dengan 'commuter line' jika tidak ada kepentingan mendesak, demikian pula bagi warga yang akan bepergian membawa balita," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto juga  mengusulkan perkantoran di Jakarta yang beroperasi lagi mulai Senin (8/6), agar membuat dispensasi jadwal pegawai. Dia mengusulkan ada shift bagi pegawai masuk dan keluar kantor. Tujuannya, agar  tidak terjadi penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor. Bima berharap shift bisa ditujukan kepada pegawai-pegawai berkediaman di Bogor.

"Harus ada kebijakan dari kantor-kantor di Jakarta dengan membuat shift jam masuk dan jam keluar kerja, jadi tidak secara serentak semuanya masuk pagi dan keluar sore," kata Bima Arya ketika meninjau Stasiun Bogor di Kota Bogor, Senin.

Diberitakan Antara, Bima Arya meninjau Stasiun Bogor setelah mendapat laporan adanya penumpukan calon penumpang KRL di Stasiun Bogor yang akan berangkat kerja ke Jakarta, mulai pukul 05:30 WIB hingga sekitar pukul 08:00 WIB.

Penumpukan calon penumpang KRL terlihat mulai dari depan pintu masuk tapi tiket kereta api sampai ke halaman depan dan mengular sampai ke parkiran mobil hingga dekat tangga masuk stasiun.

Bima pada kesempatan tersebut menegaskan, kantor-kantor di Jakarta tentunya memiliki database karyawan domisilinya di mana saja.

"Karyawan dari Bogor agar yang menggunakan jasa KRL agar jam masuk dan jam keluar kerjanya dibuat dalam beberapa shift sehingga dapat mengatasi penumpukan calon penumpang KRL di Stasiun Bogor," katanya.

Bima juga menuturkan, pada Senin hari ini, baru sekitar 10% perkantoran yang mulai beroperasi lagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Dia khawatir akan terjadi penumpukan lebih lagi, jika PSBB sudah resmi dicabut. 

"Kalau tidak diatur dengan baik, maka penumpang KRL juga akan berdesak-desakan di dalam gerbong kereta," katanya. (Rikando Somba)