• Beranda
  • Ekonomi
  • Megapolitan
  • Nasional
  • Yudisial
  • Indeks
  • Diskusi Visi
  • Beranda
  • Ekonomi
  • Megapolitan
  • Nasional
  • Yudisial
  • Indeks
  • Diskusi Visi
  • Beranda
  • Ekonomi
  • Megapolitan
  • Nasional
  • Yudisial
  • Indeks
  • Diskusi Visi
  • Megapolitan

DPRD DKI Setujui Penambahan Modal PT MRT

DPRD DKI juga setujui penambahan modal bagi Jakpro dan PD Sarana Jaya
07 Desember 2018 , 11:03
 Rangkaian kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia melintas di kawasan Jakarta Selatan, Senin (22/10). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Rangkaian kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia melintas di kawasan Jakarta Selatan, Senin (22/10). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui penambahan modal dasar tiga badan usaha milik daerah (BUMD). Demikian hasil Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/12).

Rapat tersebut juga sekaligus untuk mematangkan hasil revisi tiga Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah (PMD) BUMD PT Jakpro, PT MRT Jakarta dan PD Pembangunan Sarana Jaya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengatakan, dari rapat ini diputuskan penambahan modal dasar untuk Perseroan Terbatas (PT) Jakpro menjadi Rp30 triliun, PT MRT Jakarta Rp40,7 triliun dan PD Pembangunan Sarana Jaya Rp10 triliun. Termasuk juga menyetujui perubahan badan hukum BUMD dari semula PT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

"Kenapa harus ada penambahan modal dasar, karena akan ada pengembangan usaha," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/12) seperti dikutip dari beritajakarta.id.

Taufik menjelaskan, setelah rapat ini, pihaknya akan menggelar rapat paripurna sebelum draf raperda perubahan modal dasar tersebut diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sudah selesai. Tinggal paripurna. Pokoknya sebelum 15 Desember sudah selesai," tandasnya.

"Kita kasih keleluasaan pada BUMD. Karena target kita ke depan BUMD menjadi sumber PAD. Kalau dia mau jadi sumber PAD maka BUMD-nya mesti sehat," kata Taufik.

Sekadar diketahui, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta, modal dasar atau PMD yang diberikan untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp14,6 triliun.

Saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan adanya kenaikan modal dasar untuk PT MRT Jakarta menjadi Rp40,7 triliun untuk pembangunan dan operasional fase I dan II.

Sedangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PT Jakpro disebutkan, modal dasar untuk BUMD ini Rp2 triliun. Saat ini mencapai Rp9,4 triliun dari modal dasar maksimal Rp10 triliun. Kemudian dalam RAPBD 2019 diusulkan naik menjadi Rp30 triliun.

Selanjutnya, dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014, modal dasar yang diberikan untuk PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp2 triliun. Namun, BUMD tersebut meminta agar batas modal dasar mereka ditambah menjadi Rp10 triliun. Sarana Jaya awalnya mengajukan modal Rp5,9 triliun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan modal yang dikucurkan untuk ketiga BUMD ini sudah melampaui dasar hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya perda baru agar BUMD bisa dapat tambahan modal tiap tahunnya.

"Ini dalam rangka pencairan Jakpro yang 2018 kemarin sudah melampaui. Kami tidak bisa bayarkan PMD (penyertaan modal daerah) karena perdanya belum jadi," kata Sekretaris Daerah Saefullah pada kesempatan sama.

Soal besarannya yang dikurangi dari pengajuan awal, Saefullah mengatakan angka yang akhirnya disetujui DPRD sudah cukup. Ia memperkirakan angka ini baru meningkat lima tahun ke depan.

"Saya rasa itu cukup banyak. Untuk lima tahun ke depan masih aman," ujar Saefullah. (Leo Wisnu Susapto)

#DPRD#MRT#Jakpro#SaranaJaya#BUMD#validnews#ValidNih
  • Share:

Baca Juga

Megapolitan

Pemprov DKI Terima Hibah MRT Fase II

  • 14 Februari 2019 , 09:02
Yudisial

PT DKI Jakarta Tambah Hukuman Bos Aspac

  • 11 Februari 2019 , 19:07
Megapolitan

DPRD DKI Jakarta Dorong Dinas LH Perbanyak Pembangunan Biopori

  • 06 Februari 2019 , 17:30

Tulis Komentar

Lupa Password?

ATAU

MASUK DENGAN

Facebook
Google+
Belum memiliki Akun? Daftar Sekarang

Belum ada komentar.

Vista

Franz Magnis Suseno, Abdi Jesuit yang Telanjur Mencintai Nusantara


  • Terkini
  • Utama

Avtur Disesuaikan, Maskapai Mesti Berpikir Turunkan Tarif
16 Februari 2019 , 18:11

Khususnya pada Bandara Soekarno-Hatta, penyesuaian ini menyebabkan harga jual avtur turun Rp250 per liter

Fogging Sembarangan Berbahaya Bagi Kesehatan Lingkungan
16 Februari 2019 , 17:40

Dinkes Jember lebih fokus melakukan pemberantasan sarang nyamuk dari pada fogging

Dua Pemukiman Di Kaltim Belum Merdeka Sinyal
16 Februari 2019 , 17:29

Jaringan 2G sejak tahun lalu baru masuk di 10 kampung di sekitarnya

Presiden Minta Hentikan Uninstall  Bukalapak
16 Februari 2019 , 17:24

Berdasarkan data terbaru dari UNESCO pada tahun lalu setidaknya Indonesia menghabiskan dana US$2,13 miliar untuk riset dan pengembangan

Pemkab Tangerang Tertibkan 20 Aset Tanah dan Bangunan
16 Februari 2019 , 17:06

Selama tahun 2019, telah dilakukan revitalisasi aset yang tersebar pada sejumlah kecamatan agar dapat dibukukan menjadi data yang akurat

Nasdem: Tak Ada Alasan Kaitkan Kebijakan Negara Dengan Partai
16 Februari 2019 , 17:01

Kebijakan negara tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja

Penderita DBD di Kabupaten Tangerang Terus Bertambah
16 Februari 2019 , 16:00

Sejumlah penderita meninggal dunia yang salah satu penyebabnya adalah keterlambatan  perawatan medis

MEMOTRET LANSKAP HUNIAN

Operator Virtual Hotel; Inovasi Berbuah Ancaman
16 Februari 2019 , 11:02

Selain gencar melakukan promosi, pemerintah harus mengeluarkan regulasi untuk menciptakan daya saing di sektor pariwisata

MEMOTRET LANSKAP HUNIAN

Kondotel, Antara Asa dan Potensi di Tengah Stagnansi Okupansi
15 Februari 2019 , 20:35

Saat ini terjadi pola perubahan konsumsi wisatawan dalam memilih akomodasi. Mereka kini lebih memilih tempat penginapan murah ,seperti yang ditawarkan Airbnb dan virtual operator hotel lainnya

Memburu Pajak Tinggi, Mendamba Pembangunan Terealisasi
15 Februari 2019 , 19:37

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta getol memburu sejumlah pajak dengan mendatangi penunggak pajak. Ironisnya, sejumlah pembangunan yang berasal dari dana pajak, justru tersendat

MEMOTRET LANSKAP HUNIAN

MICE; Andalan Baru Sektor Pariwisata
14 Februari 2019 , 21:50

Potensi kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi membuat pemerintah menjadikan MICE (Meeting, Incentives, Conference and Exhibition) sebagai tulang punggung ketimbang wisata leisure atau wisatawan biasa

Pajak Kendaraan Tak Terbayar, STNK Terancam Tak Terdaftar
14 Februari 2019 , 19:30

Meski baru tahap wacana, kebijakan penghapusan STNK bagi penunggak pajak, berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat

Kebun Cokelat Uzur, Produksi Melaju Mundur
13 Februari 2019 , 21:55

Produksi kakao nasional mengalami penurunan rata-rata 8,37% tiap tahunnya dalam periode 2010-2017

MEMOTRET LANSKAP HUNIAN

Berebut Pasar Ala Operator Hotel Virtual
13 Februari 2019 , 20:20

Dibutuhkan regulasi baru yang mengatur properti apa yang boleh disewakan dan ketentuan lainnya

  • Fokus
  • Paradigma

RUMAH PINTAR BERBASIS BUDAYA, CERDASKAN ANAK BANGSA
14 Februari 2019 , 15:31

Kebudayaan Indonesia yang beragam dapat dijadikan sebagai tema pembelajaran

MENGATASI KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN ACTION (ACADEMIC HONESTY AND RELIGION)
13 February 2019 , 15:27

Peran pendidikan agama sangatlah strategis dalam mewujudkan pembentukan karakter siswa dan mahasiswa.

MENATAP POLITIK PLURALISME DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI
12 Februari 2019 , 16:53

Di titik ini, mahasiswa yang menjadi bagian dari pemuda di ruang diskursus intelektual, memiliki peran vital dalam upaya-upaya tersebut.

MEMBACA POLAH DAN WAJAH DUNIA BELANJA

URGENSI BUDAYA BEBERES DI INDONESIA
11 Februari 2019 , 19:35

Budaya yang masih kurang di masyarakat Indonesia, yaitu budaya membereskan dan budaya bersih

JAMU: SEKTOR INDUSTRI PENGOBATAN ALTERNATIF YANG MASIH TERABAIKAN
08 February 2019 , 16:15

Hingga saat ini program BPJS Kesehatan juga belum secara terbuka memberikan perlindungan kesehatan dengan memanfaatkan jamu.

MENGAWAL CITARUM MENJADI HARUM
06 Februari 2019 , 19:21

Kondisi setiap subDAS dapat menentukan DAS secara keseluruhan

MENGALAP SURGA DEVISA PARIWISATA

PARIWISATA INDONESIA, KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN VALUASI PASAR
04 Februari 2019 , 20:38

MEMOTRET LANSKAP HUNIAN

MENCAPAI MASYARAKAT SEJAHTERA PAPAN
28 Januari 2019 , 19:52

Pihak perbankan dalam penyaluran KPR harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian.

GAMANG MENGELOLA INDUSTRI TAMBANG

PENTINGNYA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERKELANJUTAN
31 Desember 2018 , 19:05

Pengelolaan pertambangan harus mengedepankan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan

MEMBACA POLAH DAN WAJAH DUNIA BELANJA

DINAMIKA PERKEMBANGAN SEKTOR RITEL
03 Desember 2018 , 18:49

Layanan untuk memuaskan pengalaman konsumen dalam berbelanja, terutama bagi kaum urban, merupakan strategi untuk menarik konsumen berbelanja.

GELORA KEJAYAAN MARITIM INDONESIA

SUMBER DAYA KELAUTAN DALAM KERANGKA KONSEPSI GEOPOLITIK
29 Oktober 2018 , 19:21

Kesadaran kita sebagai bangsa yang berada di posisi geostrategis dunia perlu memiliki konsep pembangunan yang berorientasi maritim yang kuat

PESTA DEMOKRASI BERMENU RAKYAT

MIMPI BIAYA TINGGI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA
01 Oktober 2018 , 18:10

Demokrasi tanpa partisipasi masyarakat secara luas adalah sebuah mimpi yang berbiaya tinggi.

BERSAMA BIJAK TANGGAPI BENCANA

MENJAGA NUSANTARA DI TENGAH POTENSI BENCANA
03 September 2018 , 16:16

Dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan pada isu perbencanaan ini baik dari pihak masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga-lembaga berwenang, agar manajemennya dapat berjalan dengan baik.

MENGELEVASI KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
30 Juli 2018 , 19:03

Penyelenggaraan ibadah haji sebagai pelayanan publik senantiasa memerlukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan

 
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer & Privacy Policy
  • Kontak
© Copyright validnews.co. All rights reserved.