Nasional

DPR Minta KPU Maksimalkan Sosialisasi Pilkada

Sebelumnya, survei Charta Politika mendapati mayoritas (54,2%) responden tidak setuju Pilkada Serentak 2020 digelar di tengah pandemi
31 Juli 2020 , 10:52

Petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah (kanan) melakukan pengawasan kepada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saat menempelkan stiker bukti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pikada Serentak 2020 di lereng Gunung Merapi, Klakah, Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (24/7/2020). ANTARAFOTO/Aloysius Jarot Nugroho

JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak digelar tanggal 9 Desember 2020. Namun, karena tahapannya dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, Pilkada nanti diprediksi akan sepi pemilih.

Berdasarkan survei Charta Politika, mayoritas (54,2%) responden menyatakan tidak setuju Pilkada Serentak 2020 digelar di tengah pandemi. Sementara responden yang menyatakan tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2020 hanya 34,9 persen.

Menangggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta para penyelenggara Pilkada meningkatkan sosialisasi Pilkada Serentak 2020 ini. Ia menilai hasil survei ini muncul akibat kurangnya sosialisasi.

"Kami akan meminta KPU untuk lebih maksimal melakukan sosialisasi Pilkada, selain itu kami juga meminta penyelenggara melakukan edukasi terkait covid-19 kepada petugas dan masyarakat," ujar Saan kepada Validnews, Jumat (31/7).

Ia menambahkan, KPU bisa memaksimalkan peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mensosialisasikan Pilkada Serentak 2020 nanti. Selain itu, KPU juga perlu menggunakan sarana media sosial agar pesan yang disampaikan lebih cepat tersebar.

"KPU harus menggunakan semua jaringan penyelenggara. Misalnya PPS, mereka relatif dekat dengan pemilih jadi bisa untuk sosialisasi langsung, lalu bisa juga memaksimalkan media sosial," ucap Sekretaris Fraksi NasDem ini.

Menurutnya pihak penyelenggara pilkada harus membuat para pemilih merasa aman saat datang ke TPS nanti. Para petugas di TPS harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bertugas.

Menurut Saan, pemerintah daerah atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di setiap daerah memiliki stok APD yang dapat dihibahkan kepada penyelenggara Pilkada.

"Misalkan ada yang belum terpakai bisa digunakan dulu. Pasti banyak juga di gudang mereka itu APD-APD," tandas Saan. (Gisesya Ranggawari)