• Beranda
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Kultura
  • Indeks
  • Beranda
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Kultura
  • Indeks
  • Beranda
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Kultura
  • Indeks
  • Ekonomi

DPR Ingatkan Pemerintah Agar Realistis Tetapkan Target Lifting Minyak 

Target lifting 1 juta bph pada 2030 dianggap ambisius karena penetapan target tahunan justru melorot terus
14 Januari 2021 , 20:06
 Fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di daerah Minas yang masuk dalam Blok Rokan di Riau. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di daerah Minas yang masuk dalam Blok Rokan di Riau. ANTARA FOTO/FB Anggoro

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk menghitung ulang rencana realisasi target lifting minyak 1 juta barel per hari atau bph pada tahun 2030. Ia menegaskan, jangan sampai rencana tersebut hanya bagus di atas kertas tapi sulit diwujudkan. 

Sebab, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai, target itu sangat ambisius. Ia mengatakan, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan lifting minyak 1 juta bph, jika tidak ingin mengubah target tersebut.

Mulyanto juga mengingatkan bahwa target lifting minyak dalam APBN terus melorot dari tahun ke tahun. Contoh saja pada 2019, target lifting minyak ditetapkan sebesar 775 bph, kemudian turun menjadi 755 bph pada 2020. Tahun ini, target dimaksud kembali turun menjadi 705 bph. 

Sementara realisasinya, setiap tahun tidak mencapai target APBN secara 100%, kecuali yang terjadi pada periode 2020 karena target lifting minyak mengalami revisi akibat adanya pandemi. Sehingga Mulyanto menyimpulkan bahwa target lifting minyak sebesar 1 juta bph pada 2030 merupakan target yang cukup ambisius.

Bila upaya pemerintah menaikkan lifting minyak tidak terwujud, maka defisit transaksi berjalan sektor migas Indonesia akan tetap bengkak. Pada 2019, ia menginformasikan defisit perdagangan migas Indonesia sebesar US$9,4 miliar, yang terutama didominasi oleh minyak hasil olahan atau BBM sebesar US$11.7 miliar. 

“Sayangnya sampai hari ini beberapa indikator terkait lifting minyak tersebut masih memperlihatkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan,” sambung Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (14/1). 

Salah satunya dari sisi investasi. Mengutip laporan Kementerian ESDM, Mulyanto menyebutkan nilai investasi migas tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan, sepanjang 2020 realisasi investasi sektor ini mencatatkan angka US$24,4 miliar. Padahal di tahun sebelumnya, realisasi investasi sektor ESDM mencapai US$33,2 miliar sehingga terhitung anjlok sebesar 26,5% secara tahunan atau year on year (yoy).

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menyebutkan, kinerja investasi migas tahun 2020 merupakan capaian terburuk dalam 10 tahun terakhir. Padahal pencapaian target lifting minyak 1 juta bph memerlukan giant discovery, melalui eksplorasi yang massif dengan investasi raksasa juga. 

“Kalau investasi di sektor ini melorot maka mana mungkin target lifting itu bisa tercapai,” ungkapnya.

Untuk merealisasikan target lifting minyak tersebut Mulyanto minta pemerintah mengelola semua blok migas secara optimal. Salah satunya Blok Rokan yang akan dialihkelola dari Chevron ke Pertamina, pada Agustus tahun ini.

Pasalnya, Blok Rokan merupakan ladang eksploitasi migas terbesar kedua setelah Blok Cepu. Sehingga blok ini diharapkan mampu berkontribusi besar dalam realisasi target lifting minyak 1 juta bph. 

Mulyanto pun berpandangan pemerintah perlu mengoptimalkan investasi di Blok Rokan ini. Jika tidak maka risiko penurunan lifting minyak di blok tersebut adalah suatu keniscayaan, yang akan mempengaruhi realisasi target lifting minyak secara nasional.

Baca Juga:

  • Anggota Komisi VII, Kritisi Capaian Investasi ESDM 2020
  • Serapan Anggaran KESDM Terbesar Dalam Satu Dekade
  • Reaktivasi PHE-12 Tambah Produksi Minyak 1.000 BOPD

Hal lain yang menurut Mulyanto perlu dibenahi pemerintah dalam merealisasikan target lifting minyak adalah pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam urusan hulu migas.

Sebab ia menilai kelembagaan hulu migas yang ada, yakni SKK Migas bersifat sementara, yakni berupa satuan kerja di bawah Kementerian ESDM. Menurutnya, diperlukan revisi UU Migas untuk mengakomodasi keputusan MK yang membatalkan Badan Pelaksana Hulu Migas.

Mulyanto meyakini Indonesia membutuhkan kelembagaan hulu migas yang kuat dan efektif dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan hulu migas nasional. 

“Tidak cukup lembaga sementara seperti SKK Migas, yang tidak memiliki otoritas bagi pengusahaan hulu migas untuk dapat mewujudkan target ambisius lifting minyak 1 juta bph pada tahun 2030,” tandasnya. (Zsazya Senorita)

  • Share:

Baca Juga

Nasional

DPR : Pemerintah Apresiasi Perusahaan Vaksin Karyawan

  • 23 Januari 2021 , 15:38
Ekonomi

KPPU Harapkan Pemerintah Segera Antisipasi Harga Bawang Putih

  • 22 Januari 2021 , 14:10
Ekonomi

Pemerintah Pastikan Pedagang Daging Segera Kembali Berjualan

  • 21 Januari 2021 , 20:53

Tulis Komentar

Lupa Password?

ATAU

MASUK DENGAN

Facebook
Google+
Belum memiliki Akun? Daftar Sekarang

Belum ada komentar.

Vista

Ironi Si Pengolah Sandi


  • Terbaru

KKP Dorong Penetapan Tiga Kawasan Konservasi Di Kalimantan
23 Januari 2021 , 18:00

BPSPL Pontianak akan melakukan penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan di delapan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan dan melakukan pendataan jenis ikan terancam punah

Total Penyebaran Covid-19 di Indonesia Hampir Sejuta
23 Januari 2021 , 18:00

Angka kesembuhan capai 791.059. Angka kematian mendekati 28 ribu jiwa

Kemendikbud Ingatkan Tugas Guru Jaga Toleransi
23 Januari 2021 , 17:33

Diingatkan Permendikbud seragam sekolah. Pemda mesti ambil tindakan

PELUANG USAHA

Modal Minim Bisnis Reparasi Kereta Angin
22 Januari 2021 , 20:22

Peluang laba dari pengelolaan bengkel sepeda masih terbuka lebar meski tren kemudian turun

Buah Senarai Samar Kompetisi
21 Januari 2021 , 21:00

Kelanjutan kompetisi masih tanda tanya. Beban klub tak tersolusikan

Kandas Laba Dari Olahraga
19 Januari 2021 , 21:00

Tak semua cabor bisa diadakan online. Faktor sponsor tetap menentukan

Bertabur Teman Baru Di Tengah Pandemi
18 Januari 2021 , 21:00

Pembatasan selama pandemi ini rentan memunculkan perasaan keterisolasian

Mencari Pengganti Kedelai
16 Januari 2021 , 18:00

Protein nabati pada kedelai paling lengkap. Rasanya membuat sulit tergantikan

Makanan Beku Untuk Kondisi Tak Menentu
15 Januari 2021 , 21:00

Sekitar 60% orang Indonesia lebih banyak ngemil selama pandemi dibandingkan sebelumnya

Upaya Semesta Meredam Kekerdilan
14 Januari 2021 , 21:00

Ibu hamil yang kemungkinan melahirkan anak stunting harus mendapatkan pengawasan ketat

  • Fokus
  • Paradigma

Gaya Hidup Sehat Dan Bisnis Apparel Yang Melesat
21 Januari 2021 , 18:38

Pada masa pandemi, tampilan kasual yang dipengaruhi gaya sporty, akan tetap penting bagi pelanggan, khususnya Gen Z.

Menelisik Tren Mobil Listrik
18 Januari 2021 , 13:00

Mobil listrik mulai dilirik. Namun baru sebagian kelompok yang mampu menjamahnya. Selain faktor harga, ketersediaan fasilitas pendukung teknologi ini juga jadi pertimbangan calon konsumennya.

Krisis Repetitif Kedelai
15 Januari 2021 , 16:00

Tingkat konsumsi kedelai masyarakat Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,97 kg/kapita/tahun

PSBB Total, MRT Lakukan Penyesuaian Operasional
14 September 2020 , 10:47

Ada pembatasan jumlah penumpang menjadi 62 -67 orang dalam satu kereta

BERSAMA BIJAK TANGGAPI BENCANA

Urgensi Ketegasan Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
27 Maret 2020 , 20:00

Ada indikasi bahwa pemerintah seolah gamang, dalam mengambil tindakan tegas untuk penanganan Covid-19

MENYESAP BAHAGIA DENGAN BERDERMA

Tren Filantropi dan Potensi Kebaikan Hati
03 Februari 2020 , 18:19

Tren Filantropi dan Potensi Kebaikan Hati

 
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer & Privacy Policy
  • Kontak
© Copyright validnews.co. All rights reserved.