Cabup Solok Terkaya di Pilkada Sumbar

PADANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis calon Bupati Solok, Epyardi Asda menjadi calon kepala daerah terkaya pada Pilkada Serentak Sumatra Barat 2020. KPK mencatat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Epyardi mencapai Rp73,06 miliar.

Nilai kekayaan Epyardi lebih tinggi dibanding milik calon Wakil Gubernur Sumbar, Audy Djoinaldy senilai Rp58,1 miliar. Di bawah mereka, LHKPN calon Bupati Limapuluh Kota, Muhammad Rahmad tercatat mencapai Rp53,4 miliar disusul calon Bupati Tanah Datar, Hariadi dengan kekayaan yang dicatat dalam LHKPN senilai Rp47,9 miliar.

“Selain memiliki jumlah kekayaan yang besar ada juga calon yang dicatat KPK dengan kekayaan yang minus atau jumlah harta lebih kecil dari utang yang dimiliki,” urai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar di Padang, Kamis (26/11).

Mulai dari Calon Wakil Bupati Sijunjung Indra Gulanan yang tercatat minus Rp3,5 miliar. Kemudian calon Wakil Bupati Padang Pariaman Tri Suryadi memiliki kekayaan minus Rp998 juta.

Calon Wakil Bupati Pesisir Selatan Hamdanus minus Rp295,8 juta. Calon Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan yang tercatat memiliki kekayaan minus Rp121,7 juta.

Lili mengatakan, hasil survei KPK dan beberapa pihak lainnya memperlihatkan ada selisih antara biaya pilkada dengan kemampuan harta pribadi para calon.

Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan oleh para calon kepala daerah kepada KPK, total kekayaan pasangan calon terlihat tak mencukupi untuk menutup ongkos pilkada.

Menurut dia, tak mengherankan bila hasil survei KPK pada 2018 memperlihatkan bahwa sebanyak 82,3% dari seluruh pasangan calon yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Karena adanya jarak antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon kepala daerah.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Kementerian Dalam Negeri, Andi Bataralifu mengakui ongkos pilkada yang mahal menyebabkan maraknya politik uang. Lalu, pada saatnya berpotensi menimbulkan kasus hukum.

Ia mengatakan pada 2005 sampai Oktober 2020 terdapat 457 kepala daerah atau wakil kepala daerah terkena kasus hukum. Terbanyak adalah kasus korupsi.

“Motif pelanggaran hukum itu adalah keinginan balik modal untuk maju pilkada berikutnya, dengan cara obral izin, program dan proyek pembangunan pemda ke pengusaha, yakni investor atau cukong politik, mutasi pejabat, ketuk palu pengesahan APBD bersama DPRD, dan lain-lain,” kata dia seperti dikutip dari Antara. (Leo Wisnu Susapto)