• Beranda
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Kultura
  • Indeks
  • Beranda
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Kultura
  • Indeks
  • Beranda
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Kultura
  • Indeks
  • Yudisial

Bawaslu Diskusi Dengan KPK Terkait Politik Uang Pilkada

Bawaslu membeberkan kendala-kendala terkait penindakan politik uang
16 Juli 2020 , 15:30
Ilustrasi kampanye anti politik uang. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Ilustrasi kampanye anti politik uang. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

JAKARTA – Anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), Fritz Edward Siregar mendatangi Gedung Merah Putih KPK, yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, (16/7). Kedatangannya ke markas lembaga antirasuah ini dalam rangka berdiskusi tentang sejumlah kerawanan yang sering terjadi di pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk politik uang.

"Saya hadir dalam diskusi dengan KPK terkait dengan politik uang di Pilkada 2020. Bagaimana strategi Bawaslu dan bagaimana indeks kerawanan pilkada yang sudah pernah dilakukan atau pun sudah pernah dihasilkan oleh Bawaslu," ujar Fritz.

Kata Fritz, dalam diskusi tersebut juga dibahas kemungkinan kerja sama antarlembaga terkait penanganan perkara politik uang dalam Pemilu yang akan datang. Serta bagaimana hambatan-hambatan yang dialami Bawaslu dalam penegakan tidak pidana politik uang.

"Jadi tadi itu adalah sesinya sharing sesi saling berbagi informasi, bagaimana kerja sama antara Bawaslu dan KPK untuk masa yang akan datang," ucapnya.

Bawaslu juga menampilkan data penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilkada 2019 sebagai bahan diskusi. Pengalaman di dua pilkada itu, diharapkan bisa menjadi patokan agar pelanggaran tidak terjadi lagi.

"Banyak diskusi soal data. Data-data yang selama ini dikumpulkan oleh Bawaslu terkait dengan penegakan politik uang yang selama ini terjadi. Jadi, mengacu pada data Pilkada 2018 sama Pilkada 2019,” katanya.

Fritz mengaku ada sejumlah rekomendasi yang diberikan KPK dalam penanganan perkara politik uang ini. Misalnya, bagaimana Bawaslu melihat kembali indeks kerawanan terjadinya pelanggaran politik uang seperti yang pernah dibuat KPK. Kemudian rekomendasi selanjutnya, bagaimana dengan calon-calon petahana (incumbent) pada Pilkada 2020.

"Termasuk juga dugaan-dugaan dari partai politik mana," katanya.

Pemerintah dan Anggota DPR RI Komisi II mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi Undang-undang. UU tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke-18 Masa Sidang ke-IV Tahun 2019-2020.

Dengan demikian, pemungutan suara untuk Pilkada 2020 diundur dari 9 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Adapun mundurnya jadwal pemungutan suara disebabkan pandemi covid-19 di Indonesia. (Restu Fadilah)

  • Share:

Baca Juga

Ekonomi

PLN Listriki Desa Sentra Tambak Udang di OKI

  • 12 April 2021 , 09:39
Kultura

JOOX Bakal Hadirkan Beragam Program Ramadan

  • 08 April 2021 , 10:21
Nasional

Risma Akui Sempat Terlambat Kirim Bantuan ke NTT

  • 07 April 2021 , 20:46

Tulis Komentar

Lupa Password?

ATAU

MASUK DENGAN

Facebook
Google+
Belum memiliki Akun? Daftar Sekarang

Belum ada komentar.

Vista

Napas Panjang Ahli Pemberdayaan


  • Terbaru

BI Fast Payment Akan Diresmikan Desember 2021
14 April 2021 , 21:00

Saat ini masih dalam pengembangan

Tips Mengisi Kolom Summary Di LinkedIn
14 April 2021 , 21:00

Kesan pertama sangat penting

Kemenpora Kaji Penonton Terbatas di Stadion
14 April 2021 , 20:57

Kajian untuk pertandingan sepakbola. Bentuk pola baru penonton sepakbola

Bisnis Horeka Dan Asa Yang Tersisa
13 April 2021 , 19:02

Pelarangan mudik berkonsekuensi membuat okupansi hotel di daerah dan pertumbuhan ekonomi akan berada di level yang sangat rendah

Lara Berlanjut Sang Penyintas
12 April 2021 , 21:00

Penyintas covid-19 dirundung pelbagai hal. Ada stigma, hingga keluhan yang memakan biaya

Pemuda dan Bujukan ‘Surga’
10 April 2021 , 18:00

Perempuan cenderung lebih emosional dibandingkan laki-laki sehingga lebih mudah direkrut oleh kelompok ekstremis

PELUANG USAHA

Masih Ada Sinar Jadi Tukang Gambar
09 April 2021 , 21:00

Profesi ‘Tukang Gambar’ handmade pada era download dan repost masih punya peluang besar. Banyak orang yang mulai kembali melirik manual illustration, sejak 2017 hingga saat ini

Pencegahan Menyusut, Teror Berlanjut
08 April 2021 , 21:00

Program deradikalisasi mantan napi terorisme di luar lapas, tak sebaik yang dilakukan di dalam lapas. Padahal, BNPT sendiri kewalahan untuk mencegah penyebaran paham radikal melalui internet

Menjaga Yang Pernah Tersesat Dengan Pundi Kuat
06 April 2021 , 21:00

Kesulitan ekonomi kerap menggiring mantan narapidana teroris (napiter) untuk kembali ke jalan yang salah

Tugas Berat Di Tanah Pusara
05 April 2021 , 21:00

Penggali kubur sering kali menjadi pelampiasan emosi keluarga jenazah covid-19

  • Fokus
  • Paradigma

SENI & BUDAYA

Ledekan Dalam Lawakan
07 April 2021 , 15:38

Setiap orang punya keunikan masing-masing yang bisa digali dan menjadi materi roasting.

Mengerek Harga Pantas Atas Karbon Indonesia
29 Maret 2021 , 19:05

Perdagangan karbon jelas dapat mendukung kelestarian hutan Indonesia

SENI & BUDAYA

Mengapa K-Pop Begitu Mendunia?
26 Maret 2021 , 17:00

Meski masih banyak yang tak suka dengan keberadaannya, musik dan aneka hiburan yang ditawarkan berbagai kelompok vokal asal Korea Selatan ini terbukti punya pengaruh besar di ranah internasional.

Teten: Perlu Keterlibatan KUMKM Dalam Industri Otomotif
13 April 2021 , 11:35

Pemangku kepentingan terkait diajak duduk bersama Kemenkop UKM untuk merumuskan model bisnis baru industri otomotif dengan keterlibatan KUMKM

Fokus Ke Asia, Michelin Tingkatkan Kapasitas Produksi 22%
10 April 2021 , 11:00

Pasar Asia berkontrubusi 18% dari total serapan kapasitas produksi Michelin

PSBB Total, MRT Lakukan Penyesuaian Operasional
14 September 2020 , 10:47

Ada pembatasan jumlah penumpang menjadi 62 -67 orang dalam satu kereta

 
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer & Privacy Policy
  • Kontak
© Copyright validnews.co. All rights reserved.